DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan, pengelolaan barang daerah yang dipisahkan, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerahtentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. :1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013):
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3041, sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 4. 5. 1999nomor169,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3890), Undang-UndangNomor28Tahun1999 tentang PenyelenggaraanNegrayangBersihdanBebasdari Korupsi,KolusidanNepotisme(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1999Nomor75,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor3851): Undang-UndangNomor50Tahun1999tentang PembentukanKabupatenBoalemo (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1999Nomor178,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3899) sebagaimantelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 10tahun 2000tentangPembentukanKabupaten Boalemo (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2000Nomor 77,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3965), Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2003 Nomor47,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4286),) Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4355), UndangundangNomor32Tahun2004tentangPemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor125,tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4437sebagaimanatelahdiubah dengan Undang-UndangNomor8Tahun2005 tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor3 Tahun2005TentangPerubahanUndang-UndangNomor32 Tahun2004 tentangPemerintah Daerah MenjadiUndang- Undang(Lembar Negara Republik IndonesiaTahun2005 Nomor108,TambahanLembarNegara Republik Indonesia Nomor4548), Undang-Undang Nomor33Tahun2004tentang 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. PerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdan Pemerintah Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4438), Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukkanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5234), PeraturanPemerintahNomor46Tahun1971tentang PenjualanKendaraanBermotor PeroranganDinasMilik Negara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1971 Nomor59,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor2967), PeraturanPemerintahNomor40Tahun1994 tentang RumahNegara(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun1994Nomor69,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3573), PeraturanPemerintahNomor24Tahun1997 tentang PendaftaranTanah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun1997Nomor59,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3696): PeraturanPemerintahNomor2Tahun2001 tentang PengamanandanPengalihanBarangMilik/Kekayaan NegaradaripemerintahPusatkepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2001Nomor6, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaTahun Nomor4073), PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005tentangDana Perimbangan (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2005Nomor137,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4575), PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2005Nomor140,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4578), Peraturan Pemerintah Nomor&6Tahun2006 tentang Pengelolaan BarangMilikNegara/Daerah (Lembaran 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. NegaraRepublikIndonesiaTahun2006Nomor20, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4609):SebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor38Tahun2008tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintahNomor6Tahun2006tentang PengelolaanBarangMilikNegara/Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor78, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia4855), PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang PembagianUrusan PemerintahanAntaraPemerintah, PemerintahanDaerahProvinsi,danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2007Nomor82,TambahanLembaranNegara PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentang OrganisasiPerangkat Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007Nomor89,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia4741), PeraturanPemerintahNomor7Tahun2008tentang Dekonsentrasi Dan TugasPembantuan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2008Nomor20,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia4816): PeraturanPresidenNomor11Tahun2008tentangTata CaraPengadaan, PenetapanStatus,PengalihanStatusDan Pengalihan HakAtasRumahNegara, PeraturanPresidenNomor54Tahun2010tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, KeputusanMenteriDalamNegeriNomor163Tahun2004 tentangPengolahan Barang Daerah Yang Dipisahkan, KeputusanMenteriDalamNegeriNomor7Tahun2006 tentang StandarisasiSaranadanPrasaranaKerja Pemerintah DaerahSebagaimanatelahdiubah dengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor7Tahun2006 tentang StandarisasiSaranadanPrasaranaKerja PemerintahDaerah, Peraturan MenteriDalamNegeriNomor17Tahun2007 tentangPedomanTeknisPengelolaanBarangMilikDaerah, 26.PeraturanDaerahBoalemoNomor2Tahun2011 tentang Pokok-pokokPengelolaanKeuanganDaerah(Lembaran DaerahKabupatenBoalemoTahun2011Nomor2, TambahanLembaranDaerahKabupaten BoalemoNomor 171): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO Dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGPENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1. 2. DaerahadalahDaerahKabupatenBoalemo, Pemerintah Daerahadalah Bupati danperangkatdaerahsebagaiunsur penyelenggaraan pemerintahdaerah, DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnyadisingkatDPRD adalahDewanPerwakilan RakyatKabupatenBoalemo, Bupati adalah BupatiBoalemo. BarangMilikDaerahadalahsemuabarang yangdibeliatau diperolehatas bebanAPBDatau berasaldariperolehanlainnyayangsah, SekretarisDaerahadalah SekretarisDaerah Boalemo, Inspektorat adalah InspektoratDaerah Boalemo, BadanPengelolaKeuanganDanAsetDaerah yang selanjutnya disingkat BPKADadalahBadanPengelolaKeuanganDanAsetDaerahKabupaten 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Boalemo, Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Boalemo atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah selaku pengguna barang, Unit kerja adalah bagian SKPD kuasa pengguna barang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo, Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk 'sewa,pinjampakai,kerjasama pemanfaatan,bangungunaserah/bangun serahgunadengantidakmengubahstatuskepemilikan, Sewaadalahpemanfaatanbarangmilikdaeraholehpihaklaindalam jangkawaktutertentudenganmenerimaimbalan uangtunai, PinjampakaiadalahpenyerahanpenggunaanbarangantaraPemerintah Pusatdengan Pemerintah DaerahdanantarPemerintah Daerah dalam jangkawaktutertentutanpamenerimaimbalandansetelahjangkawaktu tersebutberakhirdiserahkankembalikepadapengelola, Kerjasamapemanfaatanadalahpendayagunaanbarangmilikdaeraholeh pihaklaindalamjangkawaktutertentudalam rangka penigkatan penerimaandaerahbukanpajak/pendapatandaerahdansumber pembiayaanlainnya, Bangun GunaSerah yang selanjutnyadisingkatBGSadalahpemanfaatan barangmilikdaerah berupatanaholehpihaklaindengancaramendirikan 18. 19. bangunandan/atausaranaberikutfasilitasnya,kemudiandidayagunakan olehpihaklaintersebutdalam jangkawaktutertentuyangdisepakati, untukselanjutnyadiserahkan kembalitanahbesertabangunandan/atau saranaberikutfasilitasnya setelahberakhirnya jangka waktu, BangunSerahGunayang selanjutnyadisingkatBSGadalahpemanfaatan barangmilikdaerah berupatanaholehpihaklaindengancaramendirikan bangunandana/atausaranaberikutfasilitasnya,dansetelahselesai pembangunannyadiserahkan untukdidayagunakanolehpihaklain tersebutdalam jangka waktutertentuyangdisepakati, PengelolaBarangMilikDaerahselanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yangberwenangdanbertanggung jawabmenetapkankebijakan danpedomansertamelakukankoordinasi pengelolaan Barang Milik 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Daerah: Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi pengelolaan Barang Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah: Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, penggadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengandalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya, | Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan Standarisasi Harga Barang adalah pembukuan harga barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya, Standarisasi Barang adalah pembukuan barang sesuai jenis spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu, Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan/atau pemeliharaan Barang Daerah yang akan datang, Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan/atau pemeliharaan Barang Daerah yang dituangkan dalam anggaran, Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan Barang Daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia, Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Daerah dan jasa, Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persedian di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya, Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudangatautempatlainyang ditujukankeUnitkerja/Satuan Kerja 32. 33. pamakai, Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna, Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan BarangMilikDaerahdalam bentukfisik,administratif dantindakanupaya . hukum, 34.Penghapusanadalahtindakanmenghapusbarangmilikdaerahdaridaftar barangdenganmenerbitkansuratkeputusandaripejabatyangberwenang untukmembebaskanpenggunadan/ataukuasapenggunabarang "dan/ataupengelolabarangdaritanggungjawabadministrasidanfisik 35. 36. 37. 38.

(1)
(2)atasbarangyang beradadalampenguasaannya, Pemindahtangananadalahpengalihan kepemilikan BarangMilikDaerah sebagai tindaklanjutdaripenghapusandengancaradijual, dipertukarkan,dihibahkanataudisertakansebagaimodal Pemerintah, KasDaerahadalahtempatpenyimpananuangdaerah yangditentukan olehBupatiuntukmenampungseluruhpenerimaandaerahdan membayarseluruhpengeluarandaerah. Daftarbarang kuasapenggunayang selanjutnyadisingkatDBKPadalah daftaryangmemuatdatabarangyangdimiliki olehmasing-masingkuasa pengguna. Daftarbarangpenggunayang selanjutnyadisingkatdenganDBPadalah daftaryangmemuatdatabarangyangdigunakanolehmasing-masing pengguna.

Pasal 2

BarangMilikDaerahmeliputi: a.barangyangdibeliatau diperolehatasbebanAPBD,atau b.barangyangberasaldariperolehanlainnyayangsah, Barangsebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufbmeliputi: a.barangyangdiperolehdarihibah/sumbanganatauyangsejenis, b.barang yangdiperoleh sebagaipelaksanaandariperjanjian/ kontrak, c.barang yangdiperoleh sesuaiberdasarkan ketentuan peraturan Perundangan-undangan,atau d.barang yangdiperolehberdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperolehkekuatanhukumtetap.

Pasal 3

PengelolaanBarangMilikDaerahdilaksanakan berdasarkanasasfungsional, kepastianhukum,transparansidanketerbukaan,efisiensi,akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

PengelolaanBarangMilikDaerahbertujuanuntuk: a. b. mengamankanBarangMilikDaerah: menyeragamkanlangkah-langkahdantindakandalampengelolaanBarang MilikDaerah, memberikanjaminan/kepastiandalampengelolaanBarangMilikDaerah, menunjangkelancaranpelaksanaan penyelenggaraanpemerintahandan ' pembangunan daerah: terwujudnyaakuntabilitasdalampengelolaanBarangMilikDaerah,dan terwujudnyapengelolaanBarangMilikDaerahyangtertib, efektif,dan efisien.

Pasal 5

PengelolaanBarangMilikDaerahmeliputi: ae. j. k. l. Hoa M0 AO C perencanaan kebutuhandanpenganggaran, pengadaan Penerimaan,penyimpanandanpenyaluran, Penggunaan penatausahaan, pemanfaatan, pengamanandanpemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasandanpengendalian, pembiayaan, dan

m.tuntutan ganti rugi.

(1)
(2)W
(2)

BAB III

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah,
b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan, Cc. menetapkan kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah, mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD,
e.menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya,
f.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan,

Pasal 7

Bupati dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah dibantu oleh :

a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah ,
b.Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah,
c.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah:
d.Penyimpanan Barang Milik Daerah, dan
e.Pengurus Barang Milik Daerah. Sekretaris Daerah sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
a.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah,
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, c.meneliti danmenyetujui rencanakebutuhan pemeliharaan/perawatan

(3)
(4)
(5)Barang Milik Daerah:
1. d.mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati,
2. e.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, dan
3. f.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Pembantu PengelolaBarang BarangMilikDaerahbertanggungjawab 'mengkoordinasikanpenyelenggaraanPengelolaanBarangMilikDaerah yang ada pada SKPD. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Barang Milik Daerah dalam menjalankan tugas fungsinya memanfaatkan data dan informasi dari pusat informasi barang milik Daerah. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
4. a.mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelolah Barang Milik Daerah atas pengelolaan Barang Milik Daerah,
5. b.mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah:
6. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya,
7. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, e.mengamankandanmemelihara BarangMilikDaerahyang berada dalam penguasaannya,
8. f.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui PengelolaBarangMilikDaerah,”
(6)
(7)
(8)g.menyerahkantanahdanbangunanyangtidakdimanfaatkanuntuk kepentinganpenyelenggaraantugaspokokdanfungsiSKPDyang dipimpinnyakepadaBupati melauiPengelolahBarangMilikDaerah, h.melakukan pengewasandanpengendalianataspenggunaanBarang MilikDaerahyangadadalampenguasaannya,dan i.menyusundanmenyampaikanlaporanbarangpenggunasemesteran danlaporanbarangpenggunasemesteranyangberadadalam penguasaannyakepadaPengelolaBarangMilikDaerah. KepalaUnitPelaksanaTeknisDaerahselakukuasaPenggunaBarang MilikDaerahberwenangdanbertanggungjawab: 'a.mengajukanrencanakebutuhanBarangMilikDaerahbagiunit kerja yangdipimpinnya kepadaKepalaSKPDyangbersangkutan, b.melakukanpencatatandaninventarisBarangMilikDaerahyang beradadalampenguasaannya, c.menggunakanbarangmilikdaerah yang beradadalampenguasaannya untuk kepentinganpenyelenggaraantugaspokokdanfungsiunit kerja yangdipimpinnya, d.mengamankandanmemeliharaBarangMilikDaerahyang berada dalampenguasaannya, e.melakukan pengawasandanpengendalianataspenggunaanBarang MilikDaerahyang beradadalampenguasaannya,dan f.menyusundanmenyampaikanlaporanbarang kuasapengguna semesterandan laporanbarang kuasapengguna tahunanyang berada dalampenguasaannyakepadakepalaSKPDyangbersangkutan. PenyimpananBarangMilikDaerahbertugasmenerima,menyimpan,dan menyalurkanBarangMilikDaerahyang berada padaPengguna/Kuasa PenggunaBarangMilikDaerah. Pengurus BarangMilikDaerahbertugasuntukmengurusBarangMilik Daerah dalampemakaianpadamasing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah.
(1)

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 8

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dengan melibatkan unsur/unit kerja terkait menyusun : 'a.usul standarbarangdanstandarkebutuhanuntuksaranadan prasaranakerjaPemerintahDaerah, “ “ b. usul standar harga,

(1)
(2)
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaistandarisasisebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufadanhurufbdiaturdenganPeraturanBupati.

Pasal 9

Pengguna Barang menyusun rencana umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada SKPD masing-masing, Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai SKPD sendiri, dan/atau b.Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar Pemerintah/Pemerintah Daerah secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan Rencana umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a.mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan SKPD,
b.menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
c.menetapkan kebijakan umum tentang :
1. 1.pemaketan pekerjaan,
2. 2.cara Pengadaan Barang/Jasa, dan
3. 3.pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa,
d.menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

(4)Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sekurang-kurangnya memuat :
1. a.uraian kegiatan yang akan dilaksanakan,
2. b.waktu pelaksanaan yang diperlukan,
3. c.spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dan d.besarnyatotalperkiraanbiayapekerjaan.

Pasal 10

: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 11

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…