DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam peraturan daerah ini diatur penmbahan beberapa ketentuan diantaranya: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan; 4. Organisasi; 5. Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Unit Pelaksana Teknis Badan; 7. Tata Kerja; 8. Kepegawaian; 9. Keuangan;

Isi peraturan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III

KEDUDUKAIII, TUGAS IIOKOK FUNGSI DAN I{EUIEI{ANGAN hsal 3 Badan merupakan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dan merupakan unsur pendukrng tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dan penanaman modal daerah termasuk promosi keunggulan daerah dengan prinsip koord"inasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4, Badan mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan penyusunan perencanaan program pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan Penanaman Modal termasuk promosi keunggulan daerah;
b.perumusan kebijakan teknis bidang peiayanan perizinan dan non perizinan terpadu dan Penanaman Modal;
c.penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu dan Penanaman Modal Daerah;
d.pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan;
e.pemantauan dan evaluasi proses pemberian Pelayanan Perizinan Terpadu;
f.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal daerah dan promosi keunggulan daerah; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinYa.

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
1. a.Kepala Badan
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan
3. c.Bidang Pelayanan Perizinan, Membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Administrasi dan Perizinan
  2. 2.Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan
4. d.Bidang Penanaman Modal, Membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing
  2. 2.Sub Bidang Promosi, informasi dan kerjasama
5. e.Bidang Pengawasan dan Advokasi, membawahkan
  1. 1.Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian
  2. 2.Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional (21 Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretraiat, Sub-sub Bagian, Bidang- bidang dan Sub- sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1)Dilingkungan Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(4)Setiap Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional seflior yang ditunjuk'
(5)Nama, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)pada Badan dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan tugas sebagian kegiatan teknis operasional danlata.u kegiatan teknis pendukung.
(2)Ketentuan Irbih lanjut mengenai pembentukan UPTB pada Badan, diatur dengan Peraturan KePala Daerah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-rnasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing'
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bita terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

(1)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkaia tepat pada waktunya.
(2)Setiap iaporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penJrusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(3)Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(4)Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

I(TPE{GAUTAIAN

Pasal 13

(1)Kepala Badan dan pejabat struktural iainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Eselon dan kepangkatan serta sistim kepegawaian diatur sesui dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 14

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Badan merupakan Satua n Ketj a Perangka t D aetah pengguna anggat ar:.

BAB X

KBIEITTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orarg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo. 2015 Diundangkan di Tilamuta pada tanggal ,6 SAuuARt 2015 SEKRETARIS D ,RAH KABUPATEN BOALEMO, SUJARNO ABDUL HAMID (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR ...1..... t NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : ( 1/2015) Ditetapkan di pada tanggal PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU I. UMUM Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efisien, efektif dan rasional, senantiasa mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak teriampau lebar pembidangannya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi- fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good gouernance\ akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi rLlang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urtlsan dibidang Pelayanan Perizinan secara terpadu dan Penanaman Modal di Daerah yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacrL pada besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal Lg ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OA7 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui penataan organisasi perangkat daerah ini diharapkan dapat mewujudkan organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Boalemo membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. U. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…