DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

- Peraturan daerah ini berisi tentang nama dari daerah itu sendiri yakni kabupaten boalemo, bupati adalah bupati boalemo, pejabat pencatatan sipil adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh bupati untuk mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di instansi pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten boalemo. Instansi pelaksana adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten boalemo yang melaksanakan adminsitrasi kependudukan berupa penataan dan penertiban kependudukan dan tata kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrai kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sitem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kagiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipl. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kestuan Republik Indonesia. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan. Penduduk wajib KTP adalah WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin sacara sah. KTP elektronik adalah kartu tanda penduduk yang berlaku seumur hidup. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagian sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten / kota, penerbitan KIA berupa pengeluaran KIA baru, penggantian KIA karen habis masa berlakunya, pindah, datang, rusak atau hilang.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu

Menetapkan

Menetapkan Peraturan Daerab Kabupaten Boalemo ten tang Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BUPATIBOALEMO, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPENDAFTARANPENDUDUKDAN PENCATATANSIPIL TENTANG TAHUN2016NOMOR PERATURANDAERAHKABUPATENBOALEMO BUPATI BOALEMO Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kcpendudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negera Repuhlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); tcntang2006Tahun12Nomor8. Undang-Undang
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International1 Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Intemasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3852);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang -undang 50 Tahun 1999 tentang pembentukan kapupaten Boalemo (lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3899) sebagaimana telahdiubah dcngan undang-undang nomor 10 tahun 2000 tentang perubahanh atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965),
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4235);
10.Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011" Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
11.Undang -undang Republik Indinesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kepcndudukan;
12.Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran negara Republik lndonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 ten tang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 ten tang pemerintaan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 58, tambahan Iemabran Negra Republik Indonesia nomor 5679),
13.Peraturan Pcmerintah Nomor 9 Tahun 1975 tcntang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14.Peraturan Pcmerintah Nomor 37 Tahun 2007 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 199);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Penduduk;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pendoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Rcpublik Indonesia Nomor 08 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pendoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
22.Peraturan Menteri DaIam Negcri Republik Indoncsi Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen.
23.Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
25.Peraturan Mentri Dalam Negerti Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; Dalam Peratuan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupatcn Boalcmo
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3.Bupati adalah Bupati Boalemo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh bupati dalam urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh bupati untuk mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, di instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo.
7.Kas Daerah, adalah kas Pemerintah Kabupaten Boalemo.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATIBOALEMO dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO Dengan Persetujuan Bersama

9.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Boalemo.
10.Desa atau disebut nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentinagn masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihonnati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesa .
11.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
12.Adrninistrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataandan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,pengelolaan informasi administrasi kependudukan sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lain.
13.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atausurat keterangan kependudukan
14.Registrasi adalah petugas /pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi warga negara Indonesia dan diangkat oleh Bupati.
15.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menfasilitasi pengelolaan infonnasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
16.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resrru yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukumsebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17.Data Kependudukan adalah data perseorangan danl atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan danpendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atausurat keterangan kependudukan.
19.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami pendudukyang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu Tanda penduduk dan Iatau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pad a seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asingyang bertempat tinggal di Indonesia.
22.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
23.Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.
24.Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25.Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP,adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan olehinstansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.
26.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
27.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. RepublikIndonesia da1amjangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentua Peraturan Perundang- undangan.
30.Surat KeteranganTinggalTetap diberikan kepada orang asing yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memilikiizin tinggaltetap.
31.Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPKadalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
32.Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimilikioleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggaltetap.
33.Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting drul peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KKeli desa bagi warga negara Indonesia tinggaltetap dan orang asing tinggaltetap.
34.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
35.Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
36.Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki izin ttinggal tetap yang berusia 17(tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pema kawin secara sah. Asing untuk tinggal diwilayah Negara KesatuanOrang
28.lzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggalyang diberikan kepada
37.KTP elektronik adalah Kartu tanda penduduk Berlaku seumur hidup
38.Kartu Identitas Anak adalah indentitas resmi anak sebagian sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten / Kota.
39.Penerbitan KIA adalah Pengeluaran KIA Baru, atau penggantian KIA karena habis massa berlakunyanya, pindah datang, rusak atau hilang.
40.Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiriatas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
41.Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang karena mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
42.Perekaman dan Penerbitan Kartu Penduduk Elektronik adalah pengeluaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perekaman baru atau penggantiaan Kartu Tanda penduduk Elektronik karena rusak atau hilang.
43.Penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis;
44.Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan perundang- undangan;
45.Pencatatan secara manual adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh instansi pelaksana;
46.Pencatatan kelahiran secara online adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi elektronik;
47.Tandatangan secara elektronik adalah tandatangan pejabat pencatatan sipil yang dilakukan secara langsung dan melalui proses pemindaian;
48.Nomor induk kependudukan, selanjutnya disingkat NIKadalah nomor identitas penduduk yang bersifit unik atau khas,tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Menetapkan

Pasal 5

(1)Setiap penduduk tinggal tetap, penduduk tinggal semen tara, penduduk rentan administrasi kependudukan wajib mendaftarkarr/mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen penduduk.
(2)Dokumen penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Biodata Penduduk;
2. b.Kartu Keluarga (KK);
3. c.Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
4. d.Surat Keterangan Pindah;
5. e.Surat Keterangan Pindah Datang;
6. f.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
7. g.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

Pasal 4

Setiap penduduk tinggal tetap, penduduk tinggal semen tara , dan penduduk rentan administrasi kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. tempatataudornisilimeliputidaerah tugasnya tinggalpenduduk.

(2)Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana yang Pasa13
(1)Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang Pasa12 Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atasdokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, danmendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

BAB II

TUJUAN DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 7

(I) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :

a.Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
b.Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c.Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyilidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga pengadilan;

Pasal 6

KTP-el, SKTT, SKTS, dan SKPTI wajib selalu dibawa oleh pemegang yang bersangkutan setiap saat meninggalkan rumah. mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk. untuk

h.Surat Keterangan Tempat Tinggal;
1. 1.Surat Ketcrangan Pcngganti Tanda Identitas; J. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
k.Surat Keterangan Kelahiran;
1. 1.Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; ID. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
n.Surat Ketcrangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
o.Surat Keterangan Lahir Mati;
p.Surat Keterangan Kernatian;
q.Surat Keterangan Pengangkatan anak
r.Akta Kelahiran;
s.Akta Perkawinan;
t.Akta Perceraian;
u.Akta Kematian;
v.Akta Pengakuan Anak; dan
w.Pengesahan anak;
x.Surat Keterangan Pcncatatan Sipil;

(3)Kepala Desa/Kepala Kelurahan berkewajiban Pasal 9 (I) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepadaInstansi Pelaksana melalui Kepala Desa dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
(2)Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya. Paragraf pertama Syarat dan Tata Cara Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
1. d.Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA kecamatan, khusunya untuk pencatatan Nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai kewenagan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang agama Islam dari KUAkecamatan. eara:

Pasal 11

(1)Pencatatan biodata penduduk di desa dilakukandengan tata

Pasal 10

(1)Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
1. a.Surat Pengantar dari Desa.
2. b.Kutipan Akta Kelahiran;
3. c.Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
4. d.KK;
5. e.KTP-el;
6. f.Kutipan Akta Perkawinari/Kutipan Akta Nikah; atau
7. g.Kutipan Akta Perceraian.
(2)Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas / Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
1. a.Paspor / dokumen pengganti paspor;
2. b.Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan Buku Pengawasan Orang Asing.
(3)Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap/Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
1. a.Paspor;
2. b.Kartu lzin Tinggal Tetap; dan
3. c.Buku Pengawasan Orang Asing.
(3)Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
(4)Setiap Terjadi Perubahan Biodata Penduduk dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut.
(5)Atas Perubahan biodata Sebagaimanan dirnaksud pada Ayat (4) wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan
(6)Pelaporan Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dengan SIAK di tempat perekaman data kependudukan

Pasal 12

(1)Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2).
(2)Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dilakukan dengan tata cara:
1. a.Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk WargaNegaraIndonesia;
2. b.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk;
3. a.Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
4. b.Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
5. c.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk.
6. d.Kepala Desa menandatangani formulir biodata penduduk;
7. e.Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
(2)Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengantata cara:
1. a.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk;
2. b.Camat menandatangani formulirbiodata penduduk;
3. c.Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
(3)Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
1. a.Petugas registrasi melakukan verifikasidan validasiformulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
2. b.Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIKdengan Sistem Informasi AdministrasiKependudukan.

Pasal 14

(1)Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga NegaraIndonesia, WargaNegaraIndonesiayang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
(2)Pencatatan perubahan biodata dilakukan dengan menggunakan :
1. a.Surat Pemyataan Perubahan Data Kependudukan;
2. b.Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
(2)Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIKdengan Sistem InformasiAdministrasiKependudukan. AsingOrangBiodataFormulirmenandatangani TinggalTetap;
1. c.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.

Pasal 13

(1)Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan pencatatan biodata orang asing dilakukan dengan tata cara:
1. a.Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing TinggalTerbatas;
2. b.Orang Asing yang memiliki Izin TinggalTetap mengisi dan
3. c.Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
(3)Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIKdenganSistem InformasiAdministrasiKependudukan. Pasa115 Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang
1. c.Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;atau
2. d.Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
(3)Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Desa, dilakukan dengan tata cara:
1. a.Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pemyataan Perubahan Data Kependudukan dan Forrnulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
2. b.Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
4. d.Kepala Desa menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
5. e.Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.
(4)Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:
1. a.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. b.Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
3. c.Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana.
(5)Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
(6)Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diu bah.
(7)Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…