DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit V Boalemo di Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, wilayah kerja, organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, pengangkatan, eselonering dan pemberhentian, PPK BLUK, keuangan dan pembiayaan, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit V Boalemo di Kabupaten Boalemo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965 ), . Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32): 14. 15. 16. 17. 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-1I/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158): Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO Menetapkan dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL UNIT V BOALEMO DI KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bupati adalah Bupati Boalemo. Dinas adalah Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP, adalah Organisasi Pengelolaan Hutan Produksi yang Wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disebut KPHL, adalah Organisasi Pengelolaan Hutan Lindung yang Wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan Hutan Lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Kepala KPHP adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit V Boalemo di Kabupaten Boalemo. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo. Esselon adalah tingkatan jabatan struktural, yakni kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Negara. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
16.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
17.Penggunaan Kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
18.Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
19.Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
20.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
21.Wilayah Tertentu adalah wilayah yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit V Boalemo di Kabupaten Boalemo,
(2)Nama Organisasi sebagaimana pada ayat (1) adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit V Boalemo atau yang selanjutnya disebut dengan nama KPHP Model Unit V Boalemo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)KPHP adalah merupakan Organisasi teknis pengelolaan hutan tingkat tapak di Kabupaten Boalemo,
(2)KPHP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

KPHP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan kehutanan khususnya menangani pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayahnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, KPHP melaksanakan Fungsi :

a.Perumusan, Pengkajian dan analisa teknis operasional sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan,
b.Pelaksanaan urusan administrasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Wilayahnya, dan
c.Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang sifatnya teknis operasional sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 6

Wilayah kerja KPHP Model Unit V adalah Kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo seluas lebih kurang 96.926 Ha (Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Hektar), yang terdiri dari Hutan Lindung lebih kurang seluas 29.383 Ha (Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Hektar), Hutan Produksi Terbatas lebih kurang seluas 55.140 Ha (Lima Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Hektar), dan Hutan Produksi lebih kurang seluas 12.403 Ha (Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Hektar).

Pasal 7

Wilayah administrasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, meliputi : . Kecamatan Mananggu, . Kecamatan Botumoito: . Kecamatan Tilamuta, . Kecamatan Dulupi, . Kecamatan Wonosari: . Kecamatan Paguyaman, dan NO Ou 8 w KK -— . Kecamatan Paguyaman Pantai.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri dari :
1. a.Kepala,
2. b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
3. c.Kepala Seksi Perencanaan dan Pengamanan Hutan,
4. d.Kepala Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan, dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Organisasi KPHP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :

a.Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
b.Pemanfaatan hutan:
c.Penggunaan kawasan hutan,
d.Rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan
e.Perlindungan hutan dan konservasi alam.
1. 2.menjabarkan kebijakan dibidang kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya,
2. 3.melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian, melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya, membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Pasal 10

Kepala KPHP mempunyai tugas sebagai berikut :

a.menyusun rencana pengelolaan hutan berdasarkan hasil kegiatan dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun kabupaten dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan, menilai dan mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek,
c.melaksanakan pembinanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Izin pemantauan, Izin Penggunaan Kawasan hutan, pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan reklamasi serta melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta perlindungan hutan di wilayah KPH, melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan Gubernur dan Bupati.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

a.Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, ap » Melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan, Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan, Melaksanakan pengelolaan perbekalan dan rumah tangga, serta Melaksanakan tugas-tugas lain yang fungsinya mendukung pelaksanaan KPH.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…