Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.
2.Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.
3.Bupati adalah Bupati Boalemo.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo.
6.Dinas adalah Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo.
7.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh — tumbuhan.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. PertambanganMineraladalahpertambangankumpulanmineralyang berupabijihataubatuan,diluarpanasbumi,minyakdangasbumi, sertapertambanganmineraldanbatubara. PertambanganBatubaraadalahpertambanganendapankarbonyang terdapatdidalambumi,termasukbitumenpadat,gambut,danbatuan aspal. UsahaPertambanganadalahkegiatandalam rangkapengusahaan mineralataubatubarayangmeliputitahapankegiatanpenyelidikan umum,eksplorasi,studikelayakan,konstruksi,penambangan, pengolahandanpemurnian,pengangkutandanpenjualan,serta pascatambang. WilayahPertambangan,yang selanjutnyadisebutWPadalahwilayah yang memilikipotensimineraldan/ataubatu baradantidakterikat denganbatasanadministrasipemerintahanyangmerupakanbagian dari tataruangnasional. WilayahUsaha Pertambangan,yang selanjutnyadisebutWUP,adalah bagiandariWPyangtelahmemilikiketersediaandata,potensi, dan/atauinformasigeologi. WilayahIzinUsaha Pertambangan,yang selanjutnyadisebutWIUP, adalah wilayah yangdiberikankepadapemegangIUP. WilayahPertambanganRakyat,yang selanjutnyadisebutWPR,adalah bagiandariWPtempat dilakukankegiatanusahapertambanganrakyat. IzinUsaha Pertambangan,yang selanjutnyadisebutIUP,adalahizin untukmelaksanakanusahapertambangan. IUPEksplorasi adalahizinusahayang diberikanuntukmelakukan tahapankegiatanpenyelidikanumum,eksplorasi,danstudikelayakan. IUPOperasi Produksi adalahizinusahayang diberikansetelahselesai pelaksanaanIUPEksplorasiuntukmelakukantahapankegiatan operasiproduksi. IzinPertambanganRakyat,yang selanjutnya disebutIPR,adalahizin untukmelaksanakanusahapertambangandalamwilayah pertambanganrakyatdenganluaswilayah daninvestasi terbatas. PenyelidikanUmumadalahtahapankegiatanpertambanganuntuk mengetahuikondisigeologi regional dan indikasiadanyamineralisasi. Eksplorasi adalah tahapankegiatanusaha pertambanganuntuk memperolehinformasi secara terperinci dantelititentanglokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dansumberdaya terukur dari 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 34. 35. &)
(2)Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. BAB II RUANG LINGKUP USAHA PERTAMBANGAN