DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 170

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan, pertambangan mineral, wilayah pertambangan rakyat, izin pertambangan rakyat, hak dan kewajiban, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, berakhirnya izin pertambangan, usaha jasa pertambangan, pendapatan negara dan daerah, pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Boalemo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4) : Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965): Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Undang-UndangNomor1Tahun1970tentang KeselamatanKerja(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1970Nomor1,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor2918): Undang-UndangNomor41Tahun1999tentang Kehutanan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1999Nomor167,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3888)Sebagaimanatelahdiubah denganUndang-UndangNomor19Tahun2004tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- Undang Nomor1Tahun2004 tentangPerubahanatas Undang-UndangNomor41Tahun1999tentang KehutananMenjadiUndang-Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor86,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4: Undang-UndangNomor50Tahun1999 tentang PembentukanKabupaten Boalemo (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1999Nomor178,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3899) sebagaimanatelahdiubah denganUndang-Undang Nomor10Tahun2000tentangPerubahanatasUndang- Undang Nomor50Tahun1999tentangPembentukan Kabupaten Boalemo (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2000Nomor77,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor3965): Undang-UndangNomor38Tahun2000 tentang PembentukanProvinsiGorontalo(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2000Nomor258,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4060): Undang-UndangNomor32Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor125,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4437)sebagaimana telahbeberapakalidiubahterakhirdengan Undang- Undang Nomor12Tahun2008 tentangPerubahan kedua atasUndang-Undang Nomor32Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik 15. 16. 17. 13. 19. 20. Tahun2007Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4737): PeraturanPemerintahNomor26Tahun2008tentang RencanaTataRuangWilayahNasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2008Nomor48,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4833), PeraturanPemerintahNomor22Tahun2010tentang WilayahPertambangan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2010Nomor28,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5110), PeraturanPemerintahNomor23Tahun2010tentang PelaksanaanKegiatanUsahaPertambanganMineral dan Batubara (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2010Nomor29,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5111)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor 24Tahun2012 tentangPerubahanatasPeraturan PemerintahNomor23Tahun2010tentangPelaksanaan KegiatanusahaPertambanganMineral danBatubara, (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2012 Nomor45,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5282): PeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor55 Tahun2010tentangPembinaandanPengawasan PenyelenggaraanPengelolaanUsahaPertambangan Mineral danBatubara (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2010Nomor85,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5142): PeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor78 Tahun2010 tentangReklamasidan PascaTambang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2010 Nomor138,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5172): Peraturan Pemerintah Nomor9Tahun2012 tentang Jenis danTarif atas JenisPenerimaanNegaraBukan Pajak yang berlaku pada KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran NegaraRepublik 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. IndonesiaTahun2012Nomor16,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5276), PeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor27 Tahun2012tentangIzinLingkungan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2012Nomor48,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5285), PeraturanMenteriEnergidanSumberDayaMineral RepublikIndonesiaNomor04Tahun2013tentang PelimpahanSebagianUrusanPemerintahandiBidang EnergidanSumberDayaMineralKepadaGubernur sebagaiWakilPemerintah DalamRangka PenyelenggaraanDekonsentrasiTahunAnggaran2013, PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor1Tahun2014tentangPembentukanProduk HukumDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor32), PeraturanDaerahProvinsiGorontaloNomor4Tahun 2011 tentangRencanaTataRuangWilayahProvinsi GorontaloTahun 2010-2030 (LembaranDaerahTahun 2011Nomor4,TambahanLembaranDaerahNomor2): PeraturanDaerahKabupaten Boalemo Nomor3Tahun 2008 tentangUrusan PemerintahanDaerahKabupaten Boalemo (Lembaran DaerahKabupaten Boalemo Tahun 2008Nomor3,TambahanLembaranDaerahNomor158), PeraturanDaerahKabupaten Boalemo Nomor3Tahun 2012 tentangRencanaTataRuangWilayah2011-2031 (Lembaran DaerahKabupaten Boalemo Tahun2012 Nomor3,TambahanLembaranDaerahKabupaten Boalemo Nomor283): Peraturan DaerahKabupaten Boalemo Nomor4Tahun 2012 tentangRencanaPembangunanJangka Panjang DaerahKabupatenBoalemo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun2012Nomor4, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Boalemo Nomor 284): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOALEMO dan BUPATIBOALEMO MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAHKABUPATENBOALEMO TENTANGPENGELOLAANPERTAMBANGANMINERAL DANBATUBARADIKABUPATENBOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.
2.Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.
3.Bupati adalah Bupati Boalemo.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo.
6.Dinas adalah Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo.
7.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh — tumbuhan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. PertambanganMineraladalahpertambangankumpulanmineralyang berupabijihataubatuan,diluarpanasbumi,minyakdangasbumi, sertapertambanganmineraldanbatubara. PertambanganBatubaraadalahpertambanganendapankarbonyang terdapatdidalambumi,termasukbitumenpadat,gambut,danbatuan aspal. UsahaPertambanganadalahkegiatandalam rangkapengusahaan mineralataubatubarayangmeliputitahapankegiatanpenyelidikan umum,eksplorasi,studikelayakan,konstruksi,penambangan, pengolahandanpemurnian,pengangkutandanpenjualan,serta pascatambang. WilayahPertambangan,yang selanjutnyadisebutWPadalahwilayah yang memilikipotensimineraldan/ataubatu baradantidakterikat denganbatasanadministrasipemerintahanyangmerupakanbagian dari tataruangnasional. WilayahUsaha Pertambangan,yang selanjutnyadisebutWUP,adalah bagiandariWPyangtelahmemilikiketersediaandata,potensi, dan/atauinformasigeologi. WilayahIzinUsaha Pertambangan,yang selanjutnyadisebutWIUP, adalah wilayah yangdiberikankepadapemegangIUP. WilayahPertambanganRakyat,yang selanjutnyadisebutWPR,adalah bagiandariWPtempat dilakukankegiatanusahapertambanganrakyat. IzinUsaha Pertambangan,yang selanjutnyadisebutIUP,adalahizin untukmelaksanakanusahapertambangan. IUPEksplorasi adalahizinusahayang diberikanuntukmelakukan tahapankegiatanpenyelidikanumum,eksplorasi,danstudikelayakan. IUPOperasi Produksi adalahizinusahayang diberikansetelahselesai pelaksanaanIUPEksplorasiuntukmelakukantahapankegiatan operasiproduksi. IzinPertambanganRakyat,yang selanjutnya disebutIPR,adalahizin untukmelaksanakanusahapertambangandalamwilayah pertambanganrakyatdenganluaswilayah daninvestasi terbatas. PenyelidikanUmumadalahtahapankegiatanpertambanganuntuk mengetahuikondisigeologi regional dan indikasiadanyamineralisasi. Eksplorasi adalah tahapankegiatanusaha pertambanganuntuk memperolehinformasi secara terperinci dantelititentanglokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dansumberdaya terukur dari 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 34. 35. &)

(2)Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

BAB II

RUANG LINGKUP USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

a.pertambangan mineral : dan
b.pertambangan batubara. Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
1. a.mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya,
2. b.mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, Stronium, germanium, dan zenotin,
3. c.mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rjjang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen:
4. d.batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit,tanahliat,tanah urug,batuapung,opal,kalsedon,chert, kristalkuarsa,jasper, krisoprase,kayuterkersikan,gamet,giok,agat,diorit,topas,batu gunungguarrybesar,kerikilgaliandaribukit,kerikilsungai, batu kali,kerikilsungai ayaktanpapasir,pasirurug,pasirpasang, kerikilberpasiralami(sirtu),bahantimbunanpilihan(tanah), urukantanah setempat,tanahmerah(laterit),batugamping,onik, pasirlaut,danpasiryangtidakmengandungunsurminerallogam atauunsuremineralbukanlogamdalamjumlahyangberarti ditinjaudarisegiekonomipertambangan, e.batubarameliputibitumenpadat,batuanaspal,batubara,dan gambut.

BAB III

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

(1)WIUP berada pada WUP dan ditetapkan oleh Bupati.
(2)Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 satu) WUP adalah sebagai berikut:mn
1. a.letak geografis:
2. b.kaidah konservasi :
3. c.daya dukung lindungan lingkungan:
4. d.optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara:
5. e.tingkat kepadatan penduduk.
(3)Dalam hal pemerintah tidak memiliki ketersediaan dana untuk penyiapan data pertambangan untuk WIUP, WIUP dapat ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan/permohonan dari masyarakat.
(4)WIUP diusulkan/dimohonkan oleh masyarakat minimal memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 4

(1)IUP diberikan oleh Bupati, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
1. a.badan usaha:
2. b.koperasi: dan Cc. perseorangan.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD. Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP. Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 5

IUP diberikan melalui tahapan:

a.pemberian WIUP dan,
b.pemberian IUP.

Pasal 6

(1)Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas :
1. a.WIUP mineral logam
2. b.WIUP batubara
3. c.WIUP mineral bukan logam: dan atau
4. d.WIUP batuan
(2)WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.
(3)WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 7

(1)IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
(2)Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
(3)Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati
(4)Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidakberminat untukmengusahakanminerallainyang ditemukan tersebut.
(6)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. JUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5)dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

TUP terdiri atas:

a.IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan,
b.IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP Eksplorasi diberikan untuk :
a.mineral logam:
b.batubara,
c.mineral bukan logam: dan/atau
d.batuan. IUP Operasi Produksi diberikan untuk :
a.mineral logam:
b.batubara: omineralbukanlogam:dan/atau d.batuan.

Pasal 9

IUPtidakdapatdigunakanselainyangdimaksuddalampemberian IUP. PemegangIUPEksplorasi danpemegangIUPOperasi Produksi dapat melakukansebagianatauseluruh kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

PersyaratanIUP Eksplorasi dan IUPOperasi Produksi meliputi persyaratan:

a.administratif:
b.teknis,

(1)
(2)
(3)
1. c.lingkungan, dan
2. d.finansial.

Pasal 11

Persyaratan administrasi untuk badan usaha, koperasi, perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

a.Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Produksi mineral logam, mineral non logam dan batuan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Surat permohonan : Profil Badan Usaha, profil koperasi dan profil perusahaan : Akte pendirian badan usaha, Akte pendirian koperasi, Akte pendirian perusahaan firma dan perusahaan komanditer yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang , Susunan Direksi dan daftar pemegang saham , Nomor Pokok Wajib Pajak , Surat keterangan domisili. Persyaratan teknis untuk badan usaha, dan koperasi meliputi:
a.Untuk IUP Eksplorasi, meliputi :
1. 1.Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun , Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional.
b.Untuk IUP Produksi, meliputi: 1. A8 ON Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional. Laporan lengkap eksplorasi : Laporan studi kelayakan : Rencana reklamasi dan pascatambang : Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan produksi : dan Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun : Persyaratan Lingkungan untuk badan usaha dan koperasi meliputi:

(4)
(1)
(2).
1. a.Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. b.Untuk IUP Produksi, meliputi:
  1. 1.Menyusun dokumen lingkungan Amdal atau UKL/UPL ,
  2. 2.Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Memiliki izin lingkungan ,
  3. 4.Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persyaratan Finansial untuk badan usaha meliputi:
3. a.Untuk IUP Eksplorasi, meliputi :
  1. 1.Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi : dan
  2. 2.Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
4. b.Untuk IUP Produksi, meliputi:
  1. 1.Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik,
  2. 2.Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir , dan
  3. 3.Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Isi peraturan

Teks170PDFHirarki

Memuat teks peraturan…