DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri dari: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Unit Pelaksana Teknis; Staf Ahli dan Jabatan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Ind,onesia Tahun 1999 Nomor, 178 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2OOO Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5O Tahun L999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 39651;
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O6O);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarcrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679l;, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukrm Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 2CI36l.. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIH,N RAI{YAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO dan BUPATI BOALEMO . MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN $USUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM ,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati ddalah Bupati Boalemo.
4.Dewan Per:wakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daeratr yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adatah unsur pembanhr Bupati dan DPRD dalam penyelenggara.an Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksana.annya dilalrukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Unrsan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 6. 7.
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendatri;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(U Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah. {21 Susunan perangkat daera}r sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dengan Tipe A menyelenggarakan urusarr pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olah raga;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan fipe B, menyelenggarakan urusa$ pemerintahan bidang pekerjaan Umum dan penataa.n ruang;
4. 4.Dinas Penrmahan Ralryat, I(awasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan ralryat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuar-l Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemenintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. 6.Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pembendayaan masyarakat dan desa;
7. 7.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelen urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 1O. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bfldang kehutanan; 1 L. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelengarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
11. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggaralran urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang perindustrian serta bidang perdagangan;
12. 14.Dinas Penanarnan Modal dan Energi Sumber Daya Mineral dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
13. 15.Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Tipe B menyelenggarakan u.rusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. 16.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; 17, Dinas Pertanian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemetintahan bidang pertanian.
15. 18.Dinas Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerlntahan bidang pangan.
e.Badan terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penuqjang di bidang penelitian dan pengemrbangan.
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan ?ipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepeggwaian dan fungsi penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan.
e.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecar1r,atan Mananggu dengan Tipe A.
2. 2.Kecarmatan Botumoito dengan Tipe A.
3. 3.Kecamatan Tilamuta dengan Tipe A.
4. 4.Kecan:ratan Dulupi dengan Tipe A.
5. 5.Kecarhatan Wonosari dengan Tipe A.
6. 6.Kecarnatan Paguyaman dengan Tipe A.
7. 7.Kecarna.tan Paguyaman Pantai dengan Tipe A.

(3)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, ftrgas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

UNIT PEI,AKSANA TEKNIS

Pasal 4

(1)Pada dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e, dapat dibentuk unit pelaksana teloris. (21 Pembenh.rkan unit pelaksana telsiis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unhrk melaksanaldan kegiatan teknis operasional dan/atau laegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Pembentukan unit pelaksana tekrris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 5

(1)Selain Unit Pelaksana Teloris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah dan bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat. {21 Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah,

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 6

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. (21 Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling barryak 3 (tiga) staf ahli.
(3)Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan oesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pengangkata:n dan pemberhentian staf ahli Bupati oleh Bupati.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

(U Sekretaris Daerah mempakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggr pratama. (21 Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tings pratama.

(3)Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, dan camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator. Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan mempakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. Kepala sub bagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan diiabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong beleiar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala unit pelaksarla teknis daerah yang berbentuk rumah sakit daerah diqiabat oleh dokter atau dokter grgl yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangfat Daerah baru yang melaksanat<an sub urusan bencana sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. (21 Perangkat Dacrah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusanx pemerintahan umum diundangkan.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusarl pemerintahan umum diundangkan. (41 (s)
(6)(71
(8)(e)

Pasal 9

Pada saat Perattrran Daerah ini mulai berlaku, kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang ada tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya/dikukuhkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat akhir tahun 20L6. (21 Pengisian kepata Perangkat Daeratr dan kepala unit kerja pada Peranglrat Daerah seb4gaimana dimaksud pada ayat (U, unhrk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yar:g sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan ltnralifikasi dan kompetensi jabatan. Pasal 1L Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peratrrran pelaksanaan yang mengatur lnengenai Perangkat Daerah yffiig telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bententangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal L2 Pada saat Perahrran Daerah ini mulai berlaku:
1. a.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
2. b.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerJa Dinas Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Tahun 2OO8 Nomor 7, Tambatran Lembaran Daerah Nomor 160) sebagaimana telah diubah denggn Peratrrran Daerah Nomor 10 Tahun 2OL2 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pembenttrkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Tahun 2Ot2 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2871;
3. c.Pasal 2 hururf (a), huruf (b) dan hurrf (c), Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan Ayat
(3), Pasal 4 sampai dengan Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 28 dart Pasal 33 sampai dengan Pasal 5O Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 o b' d. e. h. 1. j. tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16U; Peraturan Daeratr Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo (kmbaran Daerah Tahun 2OOB Nomor 9, Tambahan kmbaran Daerah Nomor 162l; Peratrrran Daerah Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kertja Kecamatan Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Tahun 2OOB Nomor lO, Tambahan Lembatarr Daerah Nomor f ffi); Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ker:ja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Boalemo (kmbaran Daerah Tahun 2OO9 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun zOlL tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keryja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (Lernbaran Daerah Tahun 20ll Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor l72l; Peraturan Daerah Nomor l L Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keqia Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo (lrmbaran Daerah Tahun 2OL2 Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Nomor 288); Perahrran Daerah Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke-rja Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Tahun 2AL4 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 293};darr Peratrrran Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke6ja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 296) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KE"TENTUAN PENUTUP Pasat 1O

Pasal 13

Peraflrran pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lana 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Desember 2O16. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo. Ditetapkan di pada tanggal P1t. BUPATI Tilamuta 29 November 2016 O, 1/ LAHAY Diundangkan di Tiiamuta pada tanggal 22 Desember 2416 SEKRETARIS SUJARNO ABD. HAMID (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2OL6 NOMOR 5) NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (5 I aS / 20 16). TEN BOALEMO, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PEMtsENTUKAN DAN ::ffi: PERANGKAT DERAH I. UMUM Sebagaimana tercantum dalam Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201-4 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut dalam pembentukan dan susunan Perangkat Daerah hanrs berpedomam pada Peraturan Pemerintah terisebut. Dalam rangka rnewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daenah ini yang berpedoman pada Perahrran Pemerintah tersebut didasarkan pada asas elisiensi, efektivitas, pembagran habis tugas, rentang kendali, ta't:- kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaihr adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan \Ifajib dan Umsan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan daEar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bupati dalam rnenyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang tendiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan Ltnsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD, Unsur pelaksana Uruoan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daera-h diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Secara faktual, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah merupakan bagran dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang batk (good gouernane). Tata pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena II. selain sudah menjadi tuntutan masyarakat, juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima, meningftatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan sarana, serta mewujudkan tErtib anggaran. Di samping ittr, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah. Dalam implerrlenta.si penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daepah ini dirasa penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan dampak;pya sehubungan dengan adanya pengurangan dan penggabungan satuan kerja Perangkat Daerah serta kemungkinan terjadinya pengurangan jabatan strukhrral pada satrran kerja Peranglat Daerah. Unttrk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural sebelumnya merupakan updya yang logts dan realistis. PASAL DEMI HASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…