DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Desa Desa termasuk di dalamnya mengatur azas pemilihan kepala desa; persiapan pemilihan, pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, calon terpilih, masa jabatan kepala desa, pemungutan dan perhitungan suara ulang, pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, penyelesaian perselisihan hasil, pemberhentian kepala desa, pemilihan kepala desa antar waktu, pengangkatan pejabat, pemantau pemilihan, pembiayaan, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanpelaksanaan pemilihanpadahariyangSalnadenganmempertimbangkanjumlahDesa dan kemamPuan biaYa Pemilihan'

BAB III

PERSIAPAI{ PEMITIHAI{ KEPALA DESA

Pasal 4

(1)BPDmemberitahukankepadakepalaDesatentangakhirmasa.jabatan kepala desa 6 {enam) bulan sebeium berakhir masa jabatan;
(2)BPDmembentukPanitiaPemilihanpalinglamal0(sepuluh)Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; {3)KepalaDesamenyampaikanlaporanakhirmasajabatankepadabupati melalui camat paling lambat 3O {tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
(4)(s) Panitia Pemilihan menymsun dan mengajukan perencanaan biaya pemilihankepadabupatimelaluiCamatpalinglama3o(tigapuluh}Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; Bupati menyetujui dan menetapkan biaya pemilihan paling lama 3O (tiga puluh) hari setelah diterimanya rencana biaya sebagaimana dimaksud Pada aYat {4)'

Pasal 5

Penyelenggara pemilihan kepala desa adalah Panitia Pemilihan dan Fetugas TPS; DalammenyelenggarakanPemilihanKepalaDesa,penyelenggara berpedoman kePada asas :

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil; d.. kePastian hukum;
e.tertib penyelenggara pemilihan kepala desa;
f.kePentingan umum;
g.terbuka;
h.proPorsional;
i.profesional;
j.akuntabel;
k.efisien
1. 1.efektifitas; dan
m.rahasia Bagecn Kcdua, 1g[slrlnicre Fernbntu]ap Fani$f, Femilthen hsaf 6 Paqitia Pemilihan sebagaimana pada pasal 5 ayat {1} dibentuk dan ditetapkan deagan KePutusan EPD; pallitia Fernilihan *ebagaimana pada ayat (1) berjurfiIah paling sedikit 3 (tiea}danpalingbanyakS(Iima}orangterdiridaripranglatdesa, pengurus lembaga kemasyar4kfltan desa, dan tokoh masyarakat desa setemPa.$

(1)
(2)
(1)
(2){3}
(4)KeanggotanPanitiaPemilihanmemperhatikan3oo/oketerwakilan perempuan; Masa keanggotaan Panitia Pemilihan terhitung sejak ditetapkan oleh BPDsebagaimanapadaayat(1)danberakhirsetelahpengucapan sumpah/janji kepala desa terpilih;

Pasal 7

JumlahAnggotaPanitiaPemilihansebagaimanadimaksudpadapasal6 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a.bilajumlahpendud.ukdisatudesakurangdarii.Soo{seribulima racus) orang maka anggota Panitia Pemilihan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang; b'jumlahpendudukdisatudesalebihd'ari1.5oo(seribulimaratus) orangmakaanggotaPanitiaPemilihanditetapkansebanyaks(lima) orang;

(1)KeanggotanPanitiaPemilihanterdiridaril(satu}orangKetua merangkaP anggota, dan anggota;
(2)KetuaPanitiaPemilihandipilihdaridanolehanggotadalamrapatpleno anggota;
(3)RapatpemilihanKetuaPanitiaPemilihanuntukpertamakalidipimpin oleh anggota tertua;

Pasal 9

(1)Keputusan Panitia Pemilihan ditetapkan dalam rapat pleno;
(2)Keputusan pleno diambil berdasarkan musyawarah mufakat; {3)Bilamusyawarahmufakatsebagaimanadimaksudpadaayatl2l tidakdapatdilaksanakan,pengambilankeputusanditentukandengan suara terbanYak;
(4)Keputusanplenodituangkandalamberitaacararapatyang ditandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan' Pasd 1O (1i Anggota Panitia Pemilihan dilarang mecalonkan diri menjadi calon kepala desa; t2) Apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan kedudukannya digantikan oleh salah seorang anggota melalui rapat pleno; BPD melakukan pengisian kekosongan keanggotan Panitia Pemilihan sebagaimana aYat (2); Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberhentian keanggotaan Panitia Pemilihan; Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan KePutusan BPD.
1. a.merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemiiihan kepala desa;
2. b.mengangkat Petugas TPS;
3. c.menetapkan data dan daftar pemilih berdasarkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
4. d.mengumumkan pendaftaran bakal calon;
5. e.meneliti kelengkapan persyaratan ad'ministrasi, klarifikasi' serta menetapkan dan mengumumkan nama calon yang telah memenuhi PersYaratan; f.mempersiapkanlogistikkebutuhanpemungutandanpenghitungansuara;
6. g.melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
7. h.menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihanberdasarkanrekapitulasihasiipenghitungandan menuangkannya dalam berita acara penghitungan suara serta sertilikat hasil penghitungan suara; i.menyerahkansalinanberitaacarapenghitunganSuaraserta sertifikat penghitungan suara kepada saksi calon;
8. j.menerbitkan keputusan Panilia Pemilihan untuk mengesahkan hasil pemiiihan dan mengumumkannya;
9. k.melaporkan hasil pemi-lihan kepada Bupati melalui camat;
  1. 1.menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan;
(3)t4) (s) o. p.
1. m.melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan;
2. n.melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan; melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan; menyampaikanhasilpemilihanKepadaBPDdanKepalaDesaa.tau Penjabat KePala Desa;

Pasal 12

Panitia Pemilihan berkewajiban:

a.melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengantepatwaktudansesuaidenganperaturandanpedoman pelaksanaan;
b.memperlakukan ca-lon secara adil dan setara; c menyampaikan masYarakat; semua informasi penyelenggaraat'r pemilihan kePada
d.meiaporkan pertanggungiawaban peratrrran Perundang- undangan; penggunaan anggaran sesuai dengan
e.menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepada BPD dan Bupati melalui camat;
f.menyerahkan seluruh arsip dan dokumen pemilihan serta barang inventarispenyelenggaraanpemilihankepadapemerintahdesasetelah seluruh tahapan Pemilihan selesai;
g.menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan kePa-la desa kePada BPD; h'membuatberitaacarapadasetiaprapatplenoPanitiaPemilihanyang ditandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan; i.melaksanakankewajibanlainyangdiberikanolehperaturan undangan dan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa' Baglaa Kelltra Syarat MeaJadt Paritia PeriHharr Pnsaf le Syarat untuk menjadi arrggota Panitia Pemilihas adatrah:
a.warga desa setemPat;
b.berusia paling rendah 25 {dua puluh limd tahun; berpendidikan minimal SLTA sederajat; mempunyai integritas, pribadi yang kuat' jujur' dan adil; sehat jasmani dan rohani; perundang- c. d. e.
f.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai rnenjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
g.tidak menjadi pengurus langgota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (1ima) tahun sampai dengan pendaftaran panitia pemilihan.

Pasal 14

(1)Petugas TPS sebagaimana pad'a pasal 5 ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
(2)PetugasTPSsebagaimanapadaayat(1)palingbanyak5(lima)orang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masYarakat desa setemPat;
(3)Keanggotan Petugas TPS memperhatikan 3o% keterwakilan perempuan;
(4)Dalam rangka menjaga ketertiban dan kelancafan proses Pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan dapat melibatkan hansip, kamra atau petugas keamanan lainnYa'

Pasal 15

Tugas, wewenang, dan kewajiban Petugas TPS meliputi : a' mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;

b.menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan Yang hadir;
c.melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
d.mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
e.menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, calon, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
f.menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara beserta isinya yanS telah disegel setelah penghitungan suara;
g.membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi dan calon; h. i. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan; menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan serti{ikat hasil penghitungan kepada Panitia Pemilihan pada hari yang safila; melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 16

Syarat untuk menjadi anggota Petugas TPS adalah:

a.warga desa setemPat;
b.berusia paling rendah 20 (dua puluh tahun);
c.berpendidikan minimal SLTA sederajat;
d.mempunyai integritas, pribadi yang kuat' jujur' dan adil;
e.sehat jasmani dan rohani;
f.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang teiah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 {iima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjaradanmengumumkanSecarajujurdanterbukakepadapublik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
g.tidak menjadi pengurus/anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun' BAB TV PEUILIH

Pasal 17

WargaDesapemilihanyangpadaharipemungutansuarasudahberumurlT (tujuhbelas)tahunatausudah/pernahmenikahmempunyaihakmemilih t1) Untuk daPat menggunakan sebagai pemilih:

Pasal 18

hak memilih, warga desa harus terdaftar j. k.

(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (i) harus memenuhi syarat:
1. a.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwalingatannya;
2. b.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
3. c.berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
(3)Seorang til/arga desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi; syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (21, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 19

(1)panitia pemilihan men1rusun daftar potensi pemilih berdasarkan data rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
(2)Panitia Pemilihan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penjrusunan dan penetapan daftar pemilih sementara;
(3)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat {2\, dilakukan karena :
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemunguta,n suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
3. c.perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
4. d.tidak tercatat/terekam dalam pencatatan sipil elektronik atau tidak memiliki e-KTP);
5. e.telah meninggal dunia;
6. f.pindah domisili ke daerah lain; atau
7. g.perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…