Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Memuat teks peraturan…
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2QL7, sebagai Rp.789,8 42,218,875,' Rp'776,9 1 3.7 1 8,875'.: Rp. L2,928,5O0,000,- Rp. 571,500,000,- 0,00,- 3. SurPlus/(DeIisit) Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan b. Pengeluaran PembiaYaan Netto RP' Sisa L,ebih Fembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah b. Dana Perimbangan sejumlah a. Pendapatan Hibah b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 90,593,398,000,- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis PendaPatan : a. Pqiak daerah sejumlah b. Retribusi daerah sejumtah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumtah d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada dari jenis pendaPatan : a. Dana Transfer umum sejumlah b, Dana Transfer khusus sejumlah Pasal 1 terdiri dari : Rp. 35,801,410,875,- Rp.663,447 ,410,000,- Rp. 4,885,018,00O,- Rp. 2,344,169,000,- Rp. 5,000.000.000,- Rp. 23,572,223,875,- ayat (1) huruf b terdiri Rp.472,604,092,000,- Rp.190,843,318,000,- Rp. L,737,2OO,OOO,- Rp, 15.000.000.000,- Rp. 73.688.198.000,- Rp. 168.000.000,- (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : /t+ Paeal 3 (1)BelanjadaerahsebagaimanadimaksuddalamPasallterdiridari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp'407'872'530'910'- b. Belanja Langsung sejumlah Rp'369'041'187'965'- (2)BelanjaTidakLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah : b. Belanja bunga sejumlah c. Belanja hibah sejumlah d. Belanja bantuan keuangan sejumlah e. Belanja tidak terduga sejumlah (3) Belanja langsung sebagaimana, dimaksud pada dari jenis belanja : b. Belanja barang dan jasa sejumlah c. Belanja modal sejumlah
pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Rp,295,9 L2,4O7,978,- Rp. 5.00O.000.000'- Rp. L2,246,240,500,- Rp. 93,713,882,432,- Rp. 1.OOO.0O0.OOO,- ayat (1) huruf b terdiri Rp. 50,796,973,563'- Rp.137,281,S13,O52,- Rp.180,962,4OL,350,- (1) a. Penerimaan sejumlah b. Pengeluaran sejumlah (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud jenis pembiaYaan : a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran RP. 571,500,000,- RP. 13.500.00O'000,' pada:ayat (1) huruf a terdiri dari Rp. 571.500.000,- ayat (t) huruf b terdiri dari Rp. 13.500.000.000,-
uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1., tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : sebelumnYa (SILPA) sejumlah (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada jenis pembiaYaan : a. PembaYaran Pokok Utang 1. Lampiran I 2. L,ampiran II 3. Lampiran III Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan PembiaYaan; /Lr, I 4. LamPiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 5. LamPiran V Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah' Program dan Kegiatan ; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselara$an dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daeratr dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tetaPkan dengan Peraturan daerah ; Daftar Kegiatan- kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ; Dafteu Pir{aman Daerah dan Obligasi Daerah' 6. LamPiran VI 7. LamPiran VII 8. LamPiran MII tr 9. LamPiran IX
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan' ,Pasal 7 peraturan Daerah ini mulai berrakr.r pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo. '.' Ditetapkan di Tilamuta Diundangkan di Tilamuta Pada tanggalM 2016 SEKRETARIS KABUPATEN BOALEMO ABD. HAMID (LrMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMo TAHUN 2016 NOMOR b 7 NOREG PERATURAN . DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GoRoNTALo NoMoR b lzoto Pada tanggafi Desembet 2Pl6 I Ptt."""*r;m:o,r
Membuka PDF…