DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Pada Pihak Ketiga, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan penambahan penyertaan modal, sumber dana, hak dan kewajiban, pengelolaan penambahan penyertaan modal pada Pihak Ketiga dan pembagian hasil usahanya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965):
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 tentang Republik IndonesiaTahun2014.Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Boalemo.
2.Bupati adalah Bupati Boalemo. PENAMBAHAN DAERAH PADA 10. 11. PemerintahDaerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadikewenangandaerah otonom. DewanPerwakilan RakyatDaerahKabupatenBoalemoyang selanjutnya disingkatDPRDadalahlembagaperwakilanrakyatdaerahyang berkedudukansebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerah. PenambahanPenyertaanModalPemerintah DaerahPadaPihakKetiga adalahsetiapusaha dalammenyertakanmodaldaerahpadaPerusahaan Daerahataupemanfaatandaeraholehpihakketigadenganmendapatkan bagiankeuntungan. PerusahaanDaerahadalahperusahaanyangmodalseluruhnyaatau sebagianberasaldarikekayaandaerahyang dipisahkan. ModalDaerahadalahsemuakekayaanataubarang daerahbaikyang dimilikiataudikuasaiolehpemerintahdaerah yang bergerakmaupunyang tidakbergerakbesertabagian-bagiannya ataupunyangmerupakansatuan tertentuyang dapatdinilai,dihitung,diukuratauditimbang. Dividen adalahpembagianlabakepadapemegang sahamberdasarkan banyaknya sahamyangdimiliki. Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerahKabupaten Boalemoyang selanjutnyadisingkatAPBDadalahrencanakeuangan tahunanDaerah yang ditetapkandenganPeraturan Daerah. SatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerahyang selanjutnyadisingkat SKPKDadalahperangkat DaerahpadaPemerintah Daerahselaku penggunaanggaran/penggunabarang,yangjugamelaksanakan pengelolaankeuanganDaerah. Pihak Ketiga adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo serta meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

TujuanPenambahanPenyertaanModalPemerintah DaerahPadaPihakKetiga untukmeningkatkanproduktivitaskinerjaPerusahaanDaerahAirMinumTirta Boalemoyangefektifdanefisiensekaligusdapatmemberikankontribusikepada peningkatanPendapatanAsliDaerahdaribagianlabayangdiperolehguna menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga berasal dari: a. b.

(1)
(2)
(3)
(4)
(3)APBD, dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo berhak menerima dan mengelola penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berhak mendapatkan laporan keuangan dan kinerja dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo. Pemerintah Daerah berhak mendapatkan dividen atas Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib untuk menganggarkan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo melalui APBD dan/atau Perubahan APBD. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo wajib membayar dividen berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA

Pasal 7

Lingkup pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga meliputi: a. b. Cc. perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

Perencanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga meliputi:

a.perencanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga yang disusun setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan penyertaan modal tahun anggaran berikutnya, dan penyusunan besaran anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada badan usaha sesuai usul dari SKPKD.

Pasal 9

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diberikan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo dengan besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal sejumlah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

(2)PengalokasianPenambahanPenyertaan ModalPemerintah DaerahPada PerusahaanDaerahAirMinumTirtaBoalemosebagaimana dimaksudpada ayat(1)ditetapkandalamAPBDtahunberkenaandan secarabertahap sesuaikemampuankeuangandaerah. KetentuanmengenaibesarannilaiPenambahanPenyertaanModal Pemerintah DaerahpadaPerusahaanDaerahAirMinumTirtaBoalemoper tahunsebagaimana dimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturan Bupati.

Pasal 10

SKPKD wajib menatausaha dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja dalam kegiatan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPKD. |

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…