DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, SPALD, penyelenggaraan SPALD, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, kelembagaan, partisipasi masyarakat, kerjasama kemitraan, pendanaan, perizinan, insentif dan disinsentif, larangan, sanksi administratif, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang di jamin oleh undang-undang 1945, oleh karenanya menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan mengenai air limbah domestik,

b.bahwa air limbah domestic dibuang kemedia lingkungan hidup semakin meningkat dan berpotensi menimbukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia, untuk itu perlu di lakukan pengelolaan air limbah domestic:
c.bahwa pengelolaan air limbah domestic merupakan urusan konkuren yang bmenjadi kewenangan pemerintagh daerah, oleh karenanya perlu pengaturan pengelolaan air limbah domestik,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik. Kapas Powergea? asa |l| sekop | T | N v gn,Pat Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899):SEbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188),
1. 5.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebgaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), KABAG DINASBAOAN Hukuta raditor ass || SEKDA AAS 7 IN 1 v3 6.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang 7. 10. LI. 1, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587): sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634): Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456): Naah pem asa (| SEKGA mapun | N in ih aa
2. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO Dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: tis Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bupati adalah Bupati Boalemo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga saga Tar! 10. ti 12, 13. seba perwakilanrakyatDaerahyangberkedudukansebagai unsur penyelenggarapemerintahandaerah. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuKepala DaerahdanDewanPerwakilan RakyatDaerahdalam penyelenggaraanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah. Organisasiperangkatdaerahyang selanjutnyadisingkat OPDadalahperangkatdaerahadalahunsurpembantu kepaladaerahdalampenyelenggaraanpemerintahan daerah. Limbahadalahsisasuatuusahadan/atauKegiatan. AirLimbah Domestikadalahairlimbah yangberasal dariusahadan/ataukegiatanpemukiman, rumah makan,perkantoran, perniagaan,apartemen,hoteldan asrama. SistemPengelolaanAirLimbah Domestikyang selanjutnyadisingkatSPALDadalahserangkaian kegiatanpengelolaanairlimbahdomestik dalamsatu kesatuan dengansaranadanprasaranapengelolaanair limbahdomestik. PenyelenggaraanSPALDadalahserangkaiankegiatan dalammelaksanakanpengembangandanpengelolaan prasaranadansaranauntuk pelayananairlimbah domestik. . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub- sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah 14. 15. 16. LI, 18. 19. 20. 21. 22. 23. caira yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Sub-Sistem Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari permukiman (real estate), rumah makan (restaurani), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sub-Sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat. Sub-Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur secara terpusat. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat. Sub-sistem Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sistem Penyedotan Terjadwal adalah Penyedotan Lumpur Tinja yang dilakukan secara periodik oleh Instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah Penyedotan lumpur tinja atas permintaan Pelanggan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk Khusus Untuk melakukan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. | SEKDA | waru? 24. 25. 20. 2 28. 23, 30. 31 32, 33. Aan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan danpengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspeknor.-fisik. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik. Operasi adalah yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik. .Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk 34. sa unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas: Aa, b. c d. boa » 9 tanggung jawab, keterpaduan dan keberlanjutan, kelestarian lingkungan hidup, perlindungan sumber air, keadilan, kehati-hatian, partisipatif, dan manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, | seko ia
e.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik: dan
f.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik meliputi:

a.spald,
b.penyelenggaraan SPALD tugas dan wewenang Pemerintah Daerah,e
d.hak dan kewajiban masyarakat,
e.kelembagaan,
f.partisipasi masyarakat,
g.kerjasamadan kemitraan,
h.pendanaan,
i.perizinan,
j.insentif dan disinsentif,
k.larangan, penahsanksi administratif,
m.pembinaan dan pengawasan,
n.penyidikan, dan ketentuan pidana.

BAB III

SPALD

Pasal 5

Air limbah domestik terdiri dari: air limbah kakus (Black water), dan air limbah non kakus (Grey Water).

Pasal 6

(1)SPALD terdiri dari:
1. a.spald-S, dan
2. b.spald-T. ag anap aa aon acer PRE
(2)Pemilihan lokasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.rencana tataruang,
2. b.kepadatan penduduk,
3. c.cakupan pelayanan,
4. d.kedalaman muka air tanah:
5. e.kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan
6. g.kemampuan pembiayaan. a. b.
(4)sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 8

Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dilokasi sumber. Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri dari:

a.skala individual: dan
b.skala komunal. Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal. Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan, dan/atau
b.mandi cuci kakus.

(5)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lampur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub- sistem pengolahan lumpur tinja.
(2)Sarana sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lampur tinja.
(3)Sarana sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 10

(1)Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
1. a.prasarana utama, dan
2. b.prasarana dan sarana pendukung.
(3)Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.unit penyaringan secara mekanik atau manual,
2. b.unit ekualisasi,
3. c.unit pemekatan,
4. d.unit stabilisasi,
5. e.unit pengeringan lumpur, dan/atau
6. f.unit pemrosesan lumpur kering.
(4)Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.platform (dumpingstation),
2. b.kantor,
3. c.gudang dan bengkel kerja, laboratorium, “12-
4. e.infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, bok mM alat pemeliharaan, pet. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3),
5. j.posjaga,
6. k.pagar pembatas, Il. pipa pembuangan,
7. m.tanaman penyangga, dan/atau
8. n.sumber energy listrik. (S5) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.skala perkotaan,
b.skala permukiman, dan
c.skala kawasan tertentu.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…