DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dan/atau investor, kriteria dan bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan, jenis usaha atau kegiatan investasi, tata cara pemberian insentif dan kemudahan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6856), 4.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2019 tentang PemberianInsentifdanKemudahanInvestasiDiDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019 Nomor63,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6330): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Deaa Page ap Tanpa CGLNLN 10. Investoradalahpenanammodalperseoranganataubadan usahayang melakukanpenanamanmodalyang dapatberupapenanammodal dalam negeridanpenanammodalasing. Modaladalahasetdalam bentukuangataubentuklainyangbukanuang yangdimiliki olehInvestoryangmempunyalnilaiekonomis. Masyarakatadalahorangatausekelompokorangyangmerupakanwarga negaraRepublik Indonesia yangmempunyaidan/ataumelakukan kegiatanusahasesuaidengan ketentuanperaturanperundang- undangan. DaerahadalahKabupatenBoalemo. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggara pemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadikewenanganDaerahotonom. Bupati adalah BupatiBoalemo. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidanDewanPerwakilan RakyatDaerah dalampenyelenggaraanurusanpemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan berdasarkan prinsip: a. b. Cc. kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor bertujuan untuk: a. b. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan daya saing dunia usaha Daerah, ba Mm 0 peda. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah: menciptakan lapangan kerja: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan menarik investor menanamkan modal di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor meliputi: a. 2 9 Latar hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dan/atau investor, kriteria dan bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan, jenis usaha atau kegiatan investasi, tata cara pemberian insentif dan kemudahan, evaluasi dan pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 5

Setiap Masyarakat dan/atau Investor berhak mendapat: kepastian hak, hukum, dan perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, hak pelayanan, dan berbagai bentuk fasilitas Kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Masyarakat dan/atau Investor wajib:

a.membuat laporan tentang kegiatan usaha dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan PTSP, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Masyarakat dan/atau Investor bertanggungjawab:

a.menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan budaya masyarakat setempat, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 8

Pemberian Insentif dan Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat,
b.menyerap tenaga kerja lokal,
c.menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal,
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik,
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto,
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,
g.pembangunan infrastruktur,
h.melakukan alih teknologi,
i.melakukan industri pionir,
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi,
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi,

(1)
(2)
1. l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri,
2. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah,dan
3. n.berorientasi ekspor.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi,
b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, Cc. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya,
d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu,
e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus, hrusaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah,
g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat, dan/atau
h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah,
b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah, Cc. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah,
d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah,
e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah, dan/atau fl bunga pinjaman rendah.

(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: a. b. Cc. ya $ m. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, Pemberian bantuan teknis, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, kemudahan akses pemasaran hasil produksi, kemudahan investasi langsung konstruksi, kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah: pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah, kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, kemudahan akses pasokan bahan baku, dan/atau fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 11

Jenis usaha atau kegiatan investasi yang dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan meliputi: a. b. Cc. usaha Mikro, kecil, dan koperasi, usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan/atau usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…