DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan, peraturan di desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, kerja sama desa, lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan desa oleh camat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya, perlu

Menetapkan

menetapkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa guna menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huru b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; BUPATI BOALEMO, DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA NOMOR2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO Menimbang BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO 1 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
1. 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717); tentang Republik
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
3. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. 2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3965);
5. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Mengingat t Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
6. 1.Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
7. 2.Bupati adalah Bupati Boalemo.
8. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. 4.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur .dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, .dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
10. 5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan- Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
11. 6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. 7.Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan katerwakilan wilayah dan ditetapkannya secara demokratis
13. 8.Badan··Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakllan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. 9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur asyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN. DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. Menetapkan: MEMUTUSKAN: i
15. 10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. 11.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final. 12.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesamya kesejahteraan masyarakat Desa. 13.Kawasan .Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan.ekonomi, 14.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 15.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana AlokasiKhusus. 16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)tahun. 18.Rencana Ketja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 19.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. 20.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan .pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.masyarakat Desa. 21.·Hari adalah hari kerja, Pasal 5

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
1. a.kepastian hukum;
2. b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. c.tertib kepentingan umum;
4. d.keterbukaan;
5. e.proporsionalitas;
6. f.profesionalitas;
7. g.akuntabilitas;
8. h.efektivitas dan efisiensi;
  1. 1.kearlfan lokal;
9. j.keberagaman; dan
10. k.partisipatif.

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. BABIT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  1. 1.mengembangkan sumber pendapatan Desa; J. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
9. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  1. 1.memanfaatkan teknologitepat guna;
10. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
11. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
12. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan strukturorganisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. f Pasal 6 Dalarn melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa 'wajib:
6. a.menyarnpaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir .: tahun anggaran kepada Bupati;
7. b.menyarnpaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
8. c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun···· anggaran.
(4)Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengarnalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memeliharakeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketenterarnan dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan; i
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; I .. ,
6. f.melaksanakan prinsip tata .Pemerintahan Desa yang akuntabel, l . '. . transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. g.menjalin kerja sarna dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  1. 1.mengelolaKeuangan dan Aset Desa; J. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
9. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  1. 1.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
10. m.membina dan.melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
11. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
12. o.mengembangkan potensi sumber daya alarn dan melestarikan lingkungan hidup; dan
13. p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa. t Pasal 9
(1)Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap . akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulispaling lambat 3 (tiga)bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 8

(1)Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui camat.
(2)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(3)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. b.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
2. c.rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
3. d.hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
4. e.halyang dianggap perlu perbaikan.
(4)Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan. Pasal.7
(1)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
3. c.pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
4. d.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
(3)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan. f KepalaDesa dilarang:
1. a..merugikan kepentingan umum;.
2. b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, danj'ataugolongan tertentu;
3. c.. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, danl atau kewajibaimya;
4. d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; . . -
5. e.melakukan tindakan meresahkan 'sekelompok-masyarakatDesa; .
6. f.melakukan' kolusi, .korupsi, dan nepotisme, .menerima uang, barang, panl ataujasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. g.menjadi p~ngurus partai politik;
8. h.menjadi anggota darr/atau pengurus organisasiterlarang;
9. i.merangkap jabatan sebagai ketua danl atau anggota Badan . Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan .... , Perwakilan RakyatDaerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 12 Pasal 11
(1)Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PasalS ayat (4) dikenai sanksi.administratif berupa teguran lisan dau/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat .dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 10

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan ·media informasi yang mudah diakses oleh ...masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

(2)Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
(3)Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 'dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. t .(1) Kepala Desaberhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam)bulan;

Pasal 16

Pasal 15 Bupati ,menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa .hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 14

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.

(1)Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan! atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan; J. ikut serta dan! atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan! atau pemilihan kepala Daerah;
1. k.melanggar sumpahfjanji jabatan; dan
2. l.meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. t Pasal 20
(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara .. pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 19

(1)Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga)bidang urusan.
(3)Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati ....berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 18

Paragrafl

c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai.calon Kepala Desa; atau
d.melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

(3)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;.. kepalaDesamelakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan .. perangkat Desa;

c.camat. memberikan rekomendasi .tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan d.· rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

(1)Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dual tahun;
3. c.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. d.syarat lain yang ditentukan oleh Bupati.
(2)Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditentukan oleh Bupati harus memperhatikan hakasal usuldan nilai sosial budayamasyarakat. Paragraf2 Pengangkatan Perangkat Desa Pasa121
(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri .atas 3 (tiga) seksi.
(3)Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ..
(2)diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang- undangan. t Pasal 26 Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
2. b.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
3. c.Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

(1)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggaldunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.berhalangan tetap;
3. c.tidaklagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Paragraf3 Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 24
(1)Pegawai negeri sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawainegeri sipil. 1 Pasal 29
(1)Kepala Desa dan.perangkat·Desa·mengenakan pakaiandinas danatribut,
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) diatur dengan Peraturan .Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

1.Dalam rangka penyegaran perangkat desa, kepala desa dapat mela.kukan mutasi antar jabatan pada perangkatdesa
2.Mutasi sebagaimana dimaksudpada ayat 1 ( satu ) hanya dapat dilakukan apabilatelah .mendapatkan rekomendasi dari camat penugasan
3.Pengisian jabata.n perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 ( dua ) bulan sejak perangkat desa berhenti
4.Pengisianjabatan perangkat desa sebagaimana dimaksudpada ayat 3 (tiga ) dila.kukan dengan cara .:

a.Mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan perangkat desa;dan
b.Penjaringan dan penyaringan perangkat desa
1. 5.Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikonsultasikan dengan Camat
2. 6.Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat menerima penghasilan tetap dan tunjangan dari .jabatan perangkat desa . defmitifnya Pasal 27
3. 1.Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia
4. 2.Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusarinya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh ) harisetela.htanggal Pasal 31 Badan Permusyawaratan·Desa meIIlPunyaifungsi:
a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

(1)Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh ,Pemerintah Desa, BadanPermusyawaratan Desa, dan unsurmasyarakat.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilankelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
  1. 1.perwakilan kelompokpemerhati dan pelindungan anak; dan J. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(4)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisisosial budaya masyarakat.
(5)Ketentuan .lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusari musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati bedasarkan peraturan ·perundang-undangan. Ba.gian Keenam Musyawarah Desa Pasal 34
(1)Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
(2)Pengalokasian ADDuntuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
1. a.ADDyang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus .juta rupiah)••digunakan maksimal.60% (enam puluh ·perseratus);
2. h.ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal50% (lima puluh perseratus);
3. c.ADDyang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampaidengan Rp 900.000.000,00·(sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal40% (empat puluh perseratus); dan
4. d.ADDyang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal30% (tiga puluh perseratus).
(3)Pengalokasian batas maksimal.: sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan ·dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah ·perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…