DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan fasilitasi, pencegahan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, kerja sama, penghargaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 367 1): Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 10. LI, L2, 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5211): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional, Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat adiktif Lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195), Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Phisikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGPENCEGAHANDAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAANDANPEREDARAN GELAPNARKOTIKADANPREKURSORNARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: L, 2. 3. LO. Bupati adalah Bupati Boalemo Daerah adalah Kabupaten Boalemo. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. 11, 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. 20. PeredaranNarkotikaadalahsetiapkegiatanatauserangkaiankegiatan penyaluranataupenyerahanNarkotikabaikdalamrangkaperdagangan, bukan perdaganganmaupunpemindahtanganan. PeredaranGelapNarkotikaadalahsetiapkegiatanatauserangkaian kegiatanyangdilakukansecaratanpa hakataumelawanhukumyang ditetapkansebagai tindakpidanaNarkotika. RehabilitasiMedis adalahsuatuproseskegiatanpengobatansecaraterpadu untukmembebaskanpecandudariketergantunganNarkotika, dan PrekursorNarkotika. RehabilitasiSosialadalah suatuproseskegiatanpemulihansecara terpadu, baikfisik,mentalmaupunsosial,agarbekaspecanduNarkotikadan Prekursor Narkotikadapatkembalimelaksanakanfungsisosialdalam kehidupanmasyarakat. Satuan Pendidikanadalahkelompoklayananpendidikanyang menyelenggarakanpendidikanpadajalurformal,nonformaldaninformal padajenjangdanjenispendidikandasar. RumahKost/Pemondokanadalahrumahataukamaryang disediakan untuktempattinggaldalam jangkawaktutertentubagiseorangatau beberapaorangdengandipungutbayaran. Tempat Usahaadalah ruangkantor,ruangpenjualan,ruangtoko,ruang gudang, ruangpenimbunan,pabrik,ruang terbukadanruanglainnyayang digunakanuntuk penyelenggaraan usahabarangdanjasa. TempatHiburanadalah tempatdimanadiselenggarakansemuajenis tontonan,pertunjukan,permainan dan/atau keramaianyang dinikmati dengan dipungut bayaran Hotel/Penginapanadalahbangunankhususdisediakanbagioranguntuk dapatmenginap/istrahat,memperolehpelayanan,dan/ataufasilitas lainnyadengan dipungutbayaran,termasukbangunanlainnya yang menyatudikeloladandimiliki olehpihak yang sama. Asramaadalahrumah/tempatyangsecarakhususdisediakan, yang dikelolaolehInstansi/Yayasan untukdihunidengan peraturantertentu yang bersifat sosial.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan daerah ini: a.mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah, b.mencegah masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah,
1. c.melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, d.membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dan
2. e.memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelaksanaan fasilitasi,
b.Pencegahan,
c.antisipasi dini,
d.penanganan,
e.rehabilitasi,
f.partisipasi masyarakat,
g.kerja sama,
h.penghargaan, -a.monitoring, evaluasi dan pelaporan,
j.pembinaan dan pengawasan, dan
k.pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 4

(1)Bupati melakukan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Pelaksanaanfasilitasipencegahandanpemberantasan penyalahgunaan danPeredaranGelapNarkotikadanPrekursor Narkotikasebagaimana dimaksudpadaayat(1),dilakukanolehPerangkatDaerahyangterkait denganPencegahandanpemberantasan penyalahgunaandanPeredaran GelapNarkotikadanPrekursor Narkotikadandikoordinasikanoleh PerangkatDaerahyangmelaksanakanurusanpemerintahanbidang kesatuan bangsadanpolitik.
(3)Pelaksanaanfasilitasipencegahandanpemberantasan penyalahgunaan danPeredaranGelapNarkotikadanPrekursor Narkotikadikecamatan dilaksanakanolehcamat.
(4)Pelaksanaanfasilitasipencegahandanpemberantasan penyalahgunaan danPeredaranGelapNarkotikadanPrekursor NarkotikadiDesa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dan camat menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
(2)Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Kecamatan dan Desa.

Pasal 7

(1)Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.ketua : Bupati,
2. b.wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah,
3. c.wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah,
(1)
1. d.sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Perangkat Daerah yang e. melaksanakan urusan pemerinta han bidang kesatuan bangsa dan politik, dan anggota 1 1. unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan,
  1. 2.unsur kepolisian di Daerah:
  2. 3.unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah,
  3. 4.unsur organisasi keagamaan, dan
  4. 5.unsur Lembaga swadaya masyarakat. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
2. a.menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah: mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dan . menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. b. Cc. ketua : Camat, wakil ketua/ pelaksana harian : Sekretaris Camat, dan anggota 1 1. Kepala unit pelaksana teknis Dinas,

2.unsur kepolisian di Kecamatan, WABUP i

3.unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a.menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan,
b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, dan
c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan. Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 9

Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.ketua : Kepala Desa,
b.wakil ketua/ pelaksana harian : Sekretaris Desa, dan Cc. anggota : 1. unsur kepolisian di Desa,
1. 2.unsur Tentara Nasional Indonesia di desa, dan
2. 3.Relawan Anti Narkoba di Desa, Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
a.menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa,
b.mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa, dan
c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa. Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. (91 — SEKSA Wwasup | SN KARAG DINASIBADAN HukumBP

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kegiatan: a.

(2)sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan Penyampaian materi bahaya narkotika dan prekursor narkotika dalam kurikulum satuan pendidikan baik formal maupun informal.

Pasal 11

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui sarana media massa yang meliputi:

a.media cetak:
b.media elektronik, dan /atau
c.media online. Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.seminar/lokakarya/workshop/penyuluhan /pelatihan / diseminasi atau asistensi/ bimbingan teknis,
b.kegiatan keagamaan,
c.perlombaan,
d.pagelaran, festival seni dan budaya,
e.karya tulis ilmiah, dan/atau
f.bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. KABAGDINASIBADAN|HuPicuanTOR|Ss|) SEIAl “WABUP CA

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…