DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan dan kewenangan, maklumat pelayanan publik, standar dan manajemen pelayanan, perencanaan, penyederhanaan jenis dan prosedur, pelayanan secara elektronik, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, etika pelayanan, survei kepuasan masyarakat, inovasi, forum komunikasi PTSP, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Derah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, & SEs SEK etos daya ha 0 a17eUbom Mengingat 1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.
2.Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan PTadeTsengh Tawon) /7 “ 10. 11. 12, 13. Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkay DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah adalah Kabupaten Boalemo. Bupati adalah Bupati Boalemo.

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP bertujuan:

a.meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, Pemanenangem Aemamanpanmnaanawarin KABAGjowksieaonsTa Hukum|2“TORSsskgVIASUP$ IN1 b. Cc. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima, dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan PTSP meliputi pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan dan melekat pada DPMPTSP. Dalam menyelenggarakan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala DPMPTSP. Ketentuan mengenai tata cara pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:

a.pelayanan administrasi terpadu kecamatan,
b.gerai layanan atau outlet,
c.layanan keliling,
d.layanan antar jemput, dan/atau
e.layanan bersama antar PTSP yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Provinsi. Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP. N Ez OkussomP fas - | nh dam aantngakinmenanan Lv y

(5)Gerai layanan atau outlet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa Mall Pelayanan Publik.

Pasal 6

(1)Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:
1. a.penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan,
2. b.penerbitan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinanj, Cc. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, dan
3. d.pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
(2)DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat Daerah terkait.
(2)Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat Daerah terkait.
(2)Tim teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
(3)Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekda | wabu 1 IT.Cc»20 nd ui banganna) Png ta | v Lb
(1)
(3)

BAB III

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR, DAN MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Beusaha dan Nonperizinan wajib membentuk Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: v p 2 9 e. f. g. jenis pelayanan yang disediakan, syarat, prosedur, biaya, waktu: hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat, dan penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan. Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan: a. b.

(1)standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.

Pasal 11

Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, paling sedikit meliputi:

a.dasar hukum,
b.persyaratan, KA GS DINAS BADAN HUTUM (an ng ssserdhWABUP| -g Cc. sistem, mekanisme, dan prosedur,
d.jangka waktu penyelesaian,
e.biaya/tarif,
f.produk pelayanan,
g.sarana, prasarana, dan/atau fasilitas,
h.kompetensi pelaksana,
i.pengawasan internal,
j.penanganan pengaduan, saran, dan masukan,
k.jumlah pelaksana, Il. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, dan
n.evaluasi kinerja pelaksana. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…