DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, perlindungan dan pemberdayaan petani, alih fungsi lahan, insentif dan disinsentif, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, sistem informasi, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Boalemo mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung Daerah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Boalemo, Pemerintah Daerah perlu melindungi dan

Menetapkan

menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian KABAG DINAB OA DA0I Hukum | “Katon | ASS IL SEKOf | wagup a KgTvrtr | 1 Pangan Berkelanjutan, Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965), Undang-Undang 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), UNdang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PErundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), SEbagaimana telah diUbah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Plerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik KAARGonsseaDanasalSEKDA "WABUP| aa Y si TS Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Boalemo. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Boalemo. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. KAgAG joaloomi asaID) sEKgA | wagur 3 Y 71 £ N 10. 11. 12. 13, 14. 15. LO: Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk kabupaten Boalemo beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. sekiya WABUP i jp La 5 Kama dowakieaoan Tt Kp on PP. 2 17, 18. 19. 2. 21. 22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Setiap orang adalah orang Perseorangan, kelompok orang atau Korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Boalemo. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: a. » ap 5s Ra 9 0 pad». m. manfaat: berkelanjutan dan konsistensi, keterpaduan, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan dan gotong royong, partisipatif, keadilan, . keserasian, keselarasan dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, desentralisasi, tanggungjawab negara, keragaman, dan sosial dan budaya. 5 1 Kagas | omakeaoni 5 anita | Rum ITOR cs) A4 WABUP j

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, Cc. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan,
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani,
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat,
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani,
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak,
h.mempertahankan keseimbangan ekologis, dan pad»mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:

a.perencanaan dan penetapan, 3 pengembangan, penelitian, pemanfaatan, perlindungan dan pemberdayaan petani, alih fungsi lahan, insentif dan disinsentif: oa MD AO . koordinasi: kerjasama dan kemitraan,pes»
j.sistem informasi,
k.peran serta masyarakat, dan Il. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

a.lahan sawah beririgasi,
b.lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut,dan
c.lahan tidak beririgasi. Kepaa Perakon) asa | serga | wasur TiviZBerang sena 2

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

(1)Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian, yang dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi, terdiri dari:
1. a.perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku,
2. b.perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku: dan Cc. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan:
1. a.Inventarisasi,
2. b.Identifikasi, dan
3. c.Penelitian,
(2)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan lahan pertanian pangan di Daerah.
(3)Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian. ir 4 Kapil | sega (awas | T “
(4)Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Riset, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan,
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)Penyusunan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk,
2. b.pertumbuhan produktivitas,
3. c.kebutuhan pangan nasional,
4. d.kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan,
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
6. f.musyawarah petani.
(3)Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.kesesuaian lahan,
2. b.ketersediaan infrastruktur, Cc. penggunaan lahan,
3. d.potensi teknis lahan, dan/atau
4. e.luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 9

(1)Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. Menyusun,
1. a.prediksi jumlah produksi,
2. b.luas baku lahan, dan
3. c.sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. omasihanes| 2 Ik ena slr) asal | sega |
(2)Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah.
(3)Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 10

(1)Penetapan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.
(2)Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan,
2. b.lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…