3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomr4421), 8.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan PeraturanPerundang-Undangan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5234)sebagaimanatelahdiubah beberapakalidenganUndang-UndangNomor13Tahun2022 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor12 Tahun2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang- undangan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022 Nomor143,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6801), 9.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2Tahun2022tentangCiptaKerjaMenjadiUndang- Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6856), 10.Undang-UndangNomor30Tahun2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor292,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5601)Sebagaiamanatelahdiubah beberapakali terakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023 tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang— Undang Nomor2Tahun2022 tentangCipta Kerjamenjadi Undang-—Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2023Nomor41,Tambahan LembaranNegara Rpublik Indonesia Nomor6856), 11.Undang-Undang Nomor1Tahun2022 tentangHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 12. 13. 14. 15, 16. 17. 18. (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022Nomor4, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6757): PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganBadan LayananUmum(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor48,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4502)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor74Tahun2012 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor23Tahun 2005tentangPengelolaanKeuanganBadan LayananUmum (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2012Nomor171, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5340): PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentangPelaporan KeuangandanKinerja InstansiPemerintah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2006Nomor25,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4614), PeraturanPemerintahNomor71Tahun2010tentangStandar Akuntansi Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2010Nomor123,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5165) PeraturanPemerintahNomor2Tahun2012 tentangHibah Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2012 Nomor5,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5272), PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017 tentangPembinaan DanPengawasanAtasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2017Nomor73, TambahanLembaranNegara Republik Indonesianomor6041), Peraturan PemerintahNomor18Tahun2017 tentangHak KeuanganDan AdministrasiPimpinan Dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2017Nomor106,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6057), Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 19 20 21. 2 23. 24. A3, 2008Nomor2,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6178): PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6322): .PeraturanPemerintahNomor37Tahun2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883): Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909), . Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikiasi dan Nomenkolatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 26. Fi 28. 24. 30. 31. 32. BelanjaDaerahdanRancanganPeraturanKepalaDaerah tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2017Nomor450): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313), Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316), Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 318), Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 323), Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 38), 33.PeraturanBupatiKabupatenBoalemoNomor37Tahun2023 tentangPerubahanPenjabaranAnggaran Pendapatandan BelanjaDaerahKabupatenBoalemoTahunAnggaran2023 (BeritaDaerahKabupatenBoalemo Tahun2023Nomor37): Memperhatikan:1.Keputusan GubernurProvinsiGorontaloNomor: Menetapkan 320/29/VIII/2024 Tanggal, 14 Agustus 2024 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023,