DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Boalemo

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4698);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029. · 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah I dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya • I disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempat, kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan a d i ke yang m e n as u ewenangannya.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan ke�ijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir pe1ode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 1 1. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
12.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang di 8. 9. 10. koordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14.Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
15.Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
16.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Bupati adalah Bupati Boalemo.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih hasil pemilihan tahun 2024.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Gorontalo dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
b.pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
c.pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Daerah;
3. c.BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.BAB V : Penutup.
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. %

Pasal 5

( 1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan J evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasarl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.terjadinya bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial;
5. e.gangguan keamanan; I
6. f.pemekaran Daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional. Diundangk Pasal 7 ) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pelempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo. Ditetapkan di Tilamuta pada tanggal 20 A4x92025 V BUPATI BOALE RUM PAGA4 KABUPATEN BOALEMO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO, PROVINSI GORONTALO : ( 2 / 14 / 2025)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…