DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat, tugas, hak dan kewajiban, pembinaan, pelaporan, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyaraka sehingga Pemeri Daerahbersama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, Ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat,
c.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat/l) huruf dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, —. / | (igaos Teman as seng ana Da» dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Indan Tamar 850 akhingdar mor SV liargk Nomor 1999 tentang Pembentuk Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965),
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), ca Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia AN kapaa Tomas Mukum Mn AS T sekga “WABUP & / TN JA Oa , Tahun 2014 Nomor 7, nbahar Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 72), 0 omor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679),
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 72),
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentans . 202 etertiban UmumLA Ay OA &y INA K. KAMI AAL VX. dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN: sem £IgkaDinasreaoanfo.|:,kumprum|xagon|ASF||SEKPAVwague|-$AA5mnta Menanam KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Boalemo.
2.Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Kelurahan bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan liki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi aksanakan penyelenggaraan pemerintahan
8.Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta f ! KABAG Dinas:2ao P sukum ANJoR Pemanas $ 10. 11. 1z. 13. 14. di 16. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindun masyarakat. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan kepala desa. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam a melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatk oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemi daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas. s adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya Tea gkatan kapasitas adalah dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
17.Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
18.Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Bupati yang berada di Satpol PP Daerah dan kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah. padNe) . Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat P adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan
b.Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 3

(1 Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah. KABAG 1 DINASIBADAN Ass I SEK ABU?| IKUM | KANTOR 2 AS 1 — 1 Desa/Lurah melalui Sa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.

(3)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan: deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, M0 AP 0 p penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.ga
(5)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP Daerah dan Satpol PP kabupaten/kota lainnya dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi. S5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteramanhan, Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit PelaksanaTeknis Satpol PP Daerah.
(7)Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan. 9 Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat,Par dan Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.

Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat

(3), melalui tahapan:
1. a.perencanaan,
2. b.pelaksanaan, dan

Pasal 5

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan:

a.surat perintah, dan
b.peralatan dan perlengkapan.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan il! Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembagateknis terkait.
(3)Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan resiko Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 7

(1)Pol PP melakukan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan etenteraman Masyarakat.
(2)Personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan. L. KABAG | omasieapan| Hukum « J | KANTOR | fssr sejba Aro ' Ne or ( A 3) Selain pelaksanaan deteksi dan cegah dini dini sebagaimana (S) Himva dimaksud pada ayat (1), personil Pol PP melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, yang berhubungan dengan lingkup tugas Satpol PP, perlu dikoordinasikan dengan perangkat Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai keperluan dengan:

a.melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait,
b.rapat koordinasi pelaksanaan, dan Cc. penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan. Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip. Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, petugas pembina harus memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara. dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya. Penyuluhan

Pasal 9

alabennaan nanywailiihan aahaoaimana dimakarid dalam DPaaal 2 ayat (LI& AR D1 MAA IX P3) NA LAA LAMA 2 KENA CA MALAKA AKA KALAACA EK KIAANA. KACAIKALAA A4 AKA Y» Ay mv A "7 huruf b, oleh Satpol PP yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu - 4 2.9 sekpa AYARP

(2)Penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampaikannya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 10

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, terdiri atas:

a.patroli biasa,
b.patroli pengawasan, dan Cc. patroli khusus. 1

(1)Patroli biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan dalam wilayah Daerah.
(2)Pelaksanaan patroli biasa dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat.
(3)Patroli biasa dilakukan dengan seksama dan teliti serta senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil
(4)Setiap kegiatan patroli biasa harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan.
(5)Patroli biasa dilaksanakan dengan sistem:
1. a.patroli blok,
2. b.patroli kawasan, dan Cc. patrol kota dan/atau wilayah. KABAG | omasisanan Hukum KANTOR S8 L SEHDA “WABUP TIA T—al
(1)

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…