DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, sistematika RPJPD, pengendalian dan evaluasi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965),

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312): MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: L, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. KABAG Dina SiBADAN Ti — Lan Hua KAN TOP kasi SEKPA YILBUS Daerah adalah Kabupaten Boalemo Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Boalemo. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stakeholder dalam mewujudkan tujuan Pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan,
b.menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Cc. pedoman bagi calon Bupati dalam menyusun visi dan misi Bupati, dan
d.pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

a.visi pembangunan,
a.misi pembangunan,
b.arah kebijakan pembangunan, dan Cc. sasaran pokok pembangunan.

BAB II

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

(1)Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut: mmm DINAS BALA Pe I KANTOR ASS (| MEA AWAN ha BABI : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK BAB VI : PENUTUP
(2)DokumenRPJPDTahun 2025-2045 sebagaimana dimaksudpadaayat(1) tercantumdalamlampiranyangmerupakanbagianyangtidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291), masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Padasaatperaturan daerahinimulai berlaku,Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor4Tahun2012 tentangRencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor291), dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten | Boalemo. Diundangkan di Tilamuta pada tanggal, 2 Okbober 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO, RAHMAT BIYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO : (3/16/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM KabupatenBoalemomerupakandaerahotonomdiberikewenanganuntuk mengaturdanmenguruskewenangannyasesuaikepentingan masyarakat. Dalammenyelenggarakanpemerintahannya,daerahdiberikewenangan mengatur mengenai RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah sebagaimanadiaturdalamUndang-UndangNomor25Tahun2004tentang SistemPerencanaanPembangunanNasionaldanUndang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah. Padatanggal10Januari2024, PemerintahmelaluiKementerian DalamNegeritelahmengeluarkanIntruksi MenteriDalamNegeriNomor1Tahun2024tentangPedoman Penyusunan RencanaPembangunanJangkaPanjang DaerahTahun 2025-2045dalam rangkamendukungterwujudnyaefektivitas,efisiensi,dansinergitas penyelenggaraanpembangunannasional danpembangunandaerah yang merupakanimplikasidaripelaksanaanUndang-UndangNomor1Tahun2015 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1Tahun2014 tentang PemilihanGubernur,Bupati,dan BupatiMenjadi Undang-Undang,sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdengan Undang-UndangNomor10Tahun2016 tentangPerubahanKeduaAtas Undang-UndangNomor1Tahun2015 tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1Tahun2014 tentang PemilihanGubernur,Bupati, dan Bupati MenjadiUndang-Undang. RPJPD mendesakuntukdibuatguna menjadi acuanbagipenyusunanrencana daerahdenganhierarkidanskalalebihsempitsertamengacupada rencana nasional dandaerah denganhierarkiyanglebih tinggidanskalalebih luas. Dalamtataperencanaanpembangunandaerah,RPJPD Kabupaten Boalemo akan menjadi acuan dalampenyusunan RPJMDdanRencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD)diKabupaten Boalemo. Peraturan Daerahini mengatursubstansi yangterkaitdengan ruang lingkupRPJPDyang meliputi visiPembangunan,misiPembangunan,arah kebijakanPembangunan, sasaran pokok Pembangunan,sistematika RPJPD,sertapengendalian dan evaluasi. ya j2 MH KANTOR ASEN SE DL DA BAL II.PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukupjelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…