DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Boalemo

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud bada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam I Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Pelakilan Rakyat Daerah pada tanggal 15 September Tahut 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik I Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Tahun Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara (Lembaran Negara Republik 2004 N o m o r 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik nssi · , I . Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara PemerintJm Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 6757); 1
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 1 8 , Tambahan Lembaran Negara I Republik Indonesia Nomor 4138); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12.Peraturan Pemerintah Nojor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keua:tan Badan Layanan Umum I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan I atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negar� Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); I
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara I Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah No,or 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomof 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2 0 1 8 tentang 6322);
19.Peraturan Pemerintah NoJor 37 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N�mor 6224);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang I Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor I Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 754);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana ' ' , ' , Operasional (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dk.erah, Tata Cara Evaluasi I Rancangan Peraturan IDaerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Pa1ang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pebbangunan Jangkan Panjang Daerah, Rencana Pemb,gunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerjt Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T hun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) ;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 0 1 8 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Peng I naan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah I diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan [enteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 0 1 8 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungj+aban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777); I
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
27.Peraturan Menteri Dalam 1egeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan rlaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja D�erah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan I dan Belanja Daerah dan lancangan Peraturan Kepala . KA€AG tu. M Daerah tentang Penjabar� Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); ]
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan feuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerai Kabupaten Boalemo Nomor 316); Memperhatikan: 1 . Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 338/29/X/2025 tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Ka9upaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja IDaerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025; dan
2.Keputusan Dewan Perwaki�an Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penyesuaian Atas Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025; Dengan Persetujuan �ersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO dan BUPATI BOALEMO Menetapkan PERATURAN MEMUTUSKAN : DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah kabupaten Boalemo.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo. I
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan I oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewJnangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
6.Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain Perda Kabupaten Boalemo.
9.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Boalemo. I
10.Anggaran Pendapatan clan Belartja Daerlh yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 1 1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kemabli dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupunlpada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14.Pengeluaran Daerah adalah uang yang k luar dari kas daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025, sebelumnya berjumlah Rp857.706.086.308,00 (Delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp23.312.244.936,13 (Dua puluh tiga milia1tiga ratus dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan rat s tiga puluh enam koma tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp834.393.841.371,87 (Delapan ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 . Pendapatan Daerah;

a.Semula
b.Bertambah/ (Berkurang) jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
1. 2.Belanja Daerah;
a.Semula
b.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah belanja daerah setelah perubahan
1. 3.Pembiayaan Daerah;
a.Penerimaan Pembiayaan: Rp. 857 .606.086.308,00 Rp. (52.606.849.552,98) Rp. 804.999.236.755,02 Rp. 857.706.086.308,00 Rp. (23.312.244.936, 13) Rp. 834.393.841.371,87 1 ' · ' 1) Semula Rp. 100.000.000,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 29.294.604.616,85 Jumlah penerimaan pembiayaan Rp. 29.394.604.616,85 setelah perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan: 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00 setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 100.000.000,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran RD. 29.294.604.616,85 setelah perubahan Rp. 29.394.604.616,85 Pasal 3 I Perubahan Pendapatan Daerah sebagaiman bersumber d a ri : I
a.Pendapatan Asli Daerah; 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
b.Pendapatan Transfer; 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. Rp. Rp. 0,00 842.800.000,00 842.800.000,00 dimaksud dalam Pas al 2, Rp. 8 1 . 2 2 8 . 963.308,00 RD. 7.936.548371,02 Rp. 8 9 . 1 6 5 . 5 1 1. 6 7 9 , 0 2 Rp. 776.377.123.000,00 RD. [61386.197.924,00) Rp. 714.990.925.076,00

Pasal 4

(1)Perubahan Pendapatan Asli Daerah s,bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber d ar i :
1. a.Pajak daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 12. 919.391.229,44 RD. 8.844234.738,02 Jumlah pajak daerah setelah Rp. 2 1. 763.625.967,46 ' 't f 378.816.000,00 1.816.240.000,00 2.195.056.000,00 Rp. Rp. Rp. perubahan
2. b.Retribusi daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah y ng dipisahkan 1) Semula Rp. 7.000.000.000,00 2) Bertambah/ (Berkurang) RD. 1 1 6 6 5 3 . 6 1 2 , 0 0 Jumlah pengelolaan kekayaan daerah Rp. 7 . 1 1 6 . 6 5 3 . 6 1 2 , 0 0 yang dipisahkan setelah perubahan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yan sah; 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 59.493.332.078,56 Rp. {1.403.155.979,00) Rp. 58.090.176.099,56
(2)Perubahan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
2. b.Transfer antar daerah. 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah transfer antar daerah setelah peru bahan Rp. 762.872.123.000,00 Rp. {65.715.176.568,00) Rp. 697.156.946.432,00 Rp. 13.505.000.000,00 Rp. 4.328.978.644,00 Rp. 17.833.978.644,00
(3)Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 842.800.000,00 Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 842.800.000,00 lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundahg-undangan. '' ' 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.O,0O Jumlah lain-lain pendapatan sesuai Rp. 0,00 dengan ketentuan peraturan j perundang-undangan setelah perubahan I

Pasal 5

Perubahan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 2, terdiri atas :

a.Belanja Operasi 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah belanja operasional setelah perubahan
b.Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 622.567.521.899,06 Rp. (15.227.281.826,19) Rp. 607 .340.240.072,87 Rp. 1 1 4 . 1 1 1. 6 6 0 . 6 3 2 , 0 0 Rp. (6.650.128.552,00) 0,00 1.000.000.000,00 Rp. Rp. Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 107.461.532.080,00
c.Belanja tidak terduga 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 120.026.903.776,94 Rp. (1.434.834.557,94) Rp. 118.592.069.219,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
d.Belanja transfer 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 6

( 1 ) Perubahan Belanja Operasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 415.500.447.702,19 Rp. (4.373.515.787,09) Rp. 4 1 1. 1 2 6 . 9 3 1. 9 1 5 , 1 0 ' I '
b.Belanja barang danjasa 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah peru bahan
c.Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan
d.Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah peru bahan Rp. Rp. Rp. 0,00 0,00 0,00 Rp. 199.207.783.812,87 Rp. (9.288.566.039,10) Rp. 189.919.217.773,77 Rp. 7.859.290.384,00 Rp. (1.565.200.000,00) Rp. 6.294.090.384,00

(2)Perubahan Belanja Modal Sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 650.000.000,00 Jumlah belanja tanah setelah Rp. 650.000.000,00 perubahan
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp. 35.022.160.600,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 12.749.854.307,00 Jumlah belanja modal peralatan dan Rp. 47.772.014. 907 ,00 me sin setelah peru bahan
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan 1) Semula Rp. 34. 94 7 .626.032,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. (2.354.281.813,00) Jumlah belanja modal gedung dan Rp. 32.593.344.219,00 bangunan setelah perubahan
4. d.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 1) Semula I Rp. 43.951.874.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (21.793.116.322,00) Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 22.158.757.678,00 f '
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/ (Berkurang} Rp. 3.942.415.276,00 Jumlah belanja modal aset tetap Rp. 3.942.415.276,00 lainnya setelah perubahan
6. f.Belanja modal aset lainnya 1) Semula Rp. 190.000.000,00 2) Bertam bah/ (Berkurang} Rp. 155.000.000,00 Jumlah belanja modal aset tetap Rp. 345.000.000,00 lainnya setelah perubahan
(3)Perubahan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terd�ga, yaitu: 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00Rp, Rp.2) Bertambah/ (Berkurang} Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan.
(4)Perubahan Belanja Transfer sebagaima a dimaksud dalam Pasal 5 Rp. 118.553.340.654,00 RD. [2.357.339.668,00) Rp. 116.196.000.986,00 huruf d, terdiri atas;
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang} Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
2. b.Belanja bantuan keuangan 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah peru bahan. Rp. Rp. Rp. 1.473.563.122,94 9 2 2 . 5 0 5 . 1 1 0 , 0 6 2.396.068.233,00

Pasal 7

Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 100.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) RD.29.294.604.616, Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp. 29.394.604.616,85 Perubahan - ' I , ·
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.0,OO Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 0,00 perubahan

Pasal 8

(1)Perubahan Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas : I
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula I Rp. 100.000.000,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah peru bahan
(2)Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
1. a.Penyertaan modal daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah penyertaan modal daerah setelah peru bahan Rp. Rp. Rp. 0,00 0,00 0,00 Rp. 29.294.604.616,85 Rp. 29.394.604.616,85 S�bagaimana dimaksud dalam

Pasal 9

( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia angg,annya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025.

(2)Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.bencana alam, benc.ana non alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa; I
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Ass ] ·• I 1 .
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelatanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikrt dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada dilu r kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebeluinya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yanlg apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat. I Pasal 10 l Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dal m Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidllk terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :
  1. 1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  2. 2.Lampiran II Ringkasan P e r u b a h an APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemeri]ahan Daerah dan Organisasi;
  3. 3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, rganisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, irganisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterladuan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
  4. 8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
  5. 5.Lampiran V
  6. 4.Lampiran IV
  7. 6.Lampiran VI
  8. 7.Lam piran VII
  9. 9.Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
  10. 10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;dan 1 1 . Lampiran XI Daftar Piutang Daerah. Pasal 1 1 Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo. Ditetapkan di Tilamuta pada tanggal ber 2025 UM PiGAU} Diundan pada te 2025 SE KABUPATEN BOALEMO, RAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR f} , TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR NOMOR REGISTRAsI C2/24/2o¢ .4. E Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor: 03 Tahun 2025 Tanggal : 24 Oktober 2025 KABUPATEN BOALEMO RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 I KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH I 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 81.228.963.308,00 89.165.511.679,02 7.936.548.371,02 4.1.01 Pajak Daerah 12.919.391.229.44 21.763.625.967,46 8.844.234.738,02 4.1.02 Retribusi Daerah 1.816.240.000,00 2.195.056.000,00 378.816.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .. 7.116.653.612.00 116.653.612,007.000.000.000,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 59.493 .332.078 ,56 58.090.176.099.56 -1.403.155.979,00 I 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 776.377.123.000,00 714.990.925.076,00 -61.386.197.924,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat I 762.872.123.000.00 697.156.946.432,00 -65.715.176.568,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 13.505.ooo.oob,oo 17.833.978.644.00 4.328.978.644,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 842.800.000,00 842.800.000,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 842.800.000,00 842.800.000,00 Jumlah Pendapatan 857.606.086.308,00 804.999.236.755,02 -52.606.849.552,98 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI .I. 607.340.240.072,87 -15.227.281.826,19622.567.521.899,06 5.1.01 Belanja Pegawai .I 415.500.447.702.19 411.126.931.915,10 4.373.515.787.09 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa I 189.919.217.773.77 -9.288.566.039.10199.207.783.812,87 5.1.05 Belanja Hibah 7.859.290.384,00 6.294.090.384,00 -1.565.200.000.00 5.2 BELANJA MODAL 114.111.660.632,00 107.461.532.080,00 -6.650.128.552,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah I 650.000.000,000.00 650.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.022.160.6cjo.oo 47.772.014.907.00 12.749.854.307,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.947.626.0f,OO 32.593.344.219.00 -2.354.281.813.,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jarlngan, dan lrigasi 43.951.874.000.00 22.158.757.678.00 -21.793.116.322,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 3.942.415.276,00 3.942.415.276,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 190.000.000.00 345.000.000,00 155.000.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TER0UGA 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000.00 1.000.000.000,00 0,00 BELANJA TRANSFER 118.592.069.219,00 -1.434.834.557,945.4 120.026.903.776,94 2.396.068.233,00 922.505.110,065.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.473.563.122.94 I 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 118.553.340.654.00 116.196.000.986,00 -2.357.339.668,00 Jumlah Belanja 857.706.086.3�8,00 834.393.841.371,87 -23.312.244.936,13 I Total Surplus/(Defisit) -100.000.000,00 -29.394.604.616,85 -29.294.604.616,85 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 100.000.000,00 29.394.604.616,85 29.294.604.616,85 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 100.000.000.00 29.394.604.616.85 29.294.604.616,85 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 Halaman 1 KODE 1 6.3 URAIAN 2 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) JI MLAH (Rp) SEBELUM (Rp) 3 100.000.000,00 0,00 SESUDAH (Rp) 4 29.394.604.616,85 0,00 BERKURANG/BERTAMBAH 5 29.294.604.616,85 0,00 +alaman 2

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…