DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 179

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas dan prinsip, maksud dan tujuan, tanggung jawab, tugas dan wewenang, penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan, kerja sama, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi, penyelesaian sengketa dan gugatan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlunya Daerah melakukan rencana terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi yang melibatkan semua stekholder ada di Daerah, . bahwa secara georafis dan klimatologis Kabupaten Boalemo merupakan daerah rawan terhadap bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai, . bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat guna pemenuhan kebutuhan, perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, e | Maag aaTOA Ass SEKOA k-wasue K1 Te 1 “ 2g 8
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39650),
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
4.Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
5.Undang undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4725),
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir | aga Jeseen| ajal ap kes, 10. 2 les Le dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): . Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ( lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4829): . Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828): Peraturan presiden nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penaggulangan bencana dalam keadaan tertentu (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2018 nomor 34), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1577: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana, A a33 paa Dowserom tsT 2g (wasup | VIN— J Ta Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO Menetapkan dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN,: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boalemo.
4.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Adalah Rangkaian upaya Meliputi penetapan kebijakan Pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana di Daerah.
6.Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor Alam dan Non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan tekanan phisikologis. & AI Geng |Para heel SA WABUP PU LI 10. 11. 12. 13, 14. BencanaAlamadalahbencanayangdiakibatkanoleh peristiwaatauserangkaianPeristiwayangdisebabkan olehAlamantaralainberupa,gempabumi,tsunami, gunungmeletus,banjir,kekeringan,angintopan,dan tanahlongsor. BencanaNonAlamadalahBencanayangdiakibatkan olehperistiwaatauserangkaianperistiwaNonAlam yangberupagagalteknologi,gagalmodernisasi, EpidemidanWabahPenyakit. BencanaSosialAdalahBencanayangdiakibatkanoleh Peristiwaatauserangkaianperistiwayangdiakibatkan olehmanusiayangmeliputikonfliksocialAntar kelompokdankomunitas masyarakatdanterror. Rehabilitasiadalahperbaikandanpemulihansemua aspekpelayananpublic,ataumasyarakatsampai tingkatyangmemadaipadawilayah pascabencana, dansasaranutamauntukNormalisasiatauberjalannya secara wajarsemuaaspekpemerintahandan kehidupan Masyarakatpada wilayah PascaBencana. Kesiapsiagaanadalahserangkaiankegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasibencanamelalui pengorganisasian,sertamelaluilangkahyangtepat gunadanberdayaguna. Peringatandiniadalahserangkaiankegiatan pemberianperingatansesegeramungkinkepada masyarakattentangkemungkinanterjadinyabencana pada suatutempatolehlembagayangberwenang. Mitigasiadalahserangkaiankegiatandalam upaya yangdilakukan untukmengurangirisikobencana,baik melaluipembangunanfisikmaupunpenyadarandan peningkatankemampuanmenghadapi ancaman bencana. Tanggapdaruratbencanaadalah serangkaiankegiatan yang dilakukan dengansegerapadasaatkejadian bencana untuk menangani dampakburuk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatanpenyelamatandan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan P3 L 3gas TraseomT AssL| serga Nwasue "US Lu He / 15. 16. La 18. 19, 20. 21. da, 23, dasar,perlindungan,pengurusanpengungsian, penyelamatansertapemulihanprasaranadansarana. Keadaandaruratbencanaadalahsuatukeadaan yangmengancamdanmengganggukehidupandan penghidupansekelompokorang/masyarakatyang memerlukantindakanpenanganansegeradan memadai. Pencegahanbencanaadalahserangkaiankegiatan yangdilakukanuntukmengurangiataumenghilangkan risikobencana,baikmelaluipenguranganancaman bencanamaupunkerentananpihakyangterancam bencana. Risikobencanaadalahpotensikerugian yang ditimbulkanakibatbencanapadasuatu wilayahdan kurun waktutertentuyang dapatberupakematian, luka,sakit,jiwaterancam, hilangnyarasa aman,mengungsi,kerusakanataukehilanganharta dangangguankegiatanmasyarakat. Pemulihanadalahserangkaiankegiatan untukmengembalikankondisimasyarakatdan lingkunganhidup yang terkenabencana,dengan memfungsikankembaliprasaranadansaranadengan melakukanupayarehabilitasi BantuanDaruratBencanaadalahupayamemberikan bantuan untukmemenuhikebutuhandasarpadasaat keadaandarurat. Pengungsiadalah orangataukelompokorang yang terpaksaatautelahdipaksa melarikandiriatau meninggalkan rumahatautempattinggalmereka sebelumnya,sebagai akibatdaridanataudampak buruk bencana. MasyarakatadalahmasyarakatDaerah. Dana Penanggulangan Bencanaadalah dana yang digunakanbagipenanggulangan bencana untuktahap prabencana,saattanggap daruratdan/ataupasca bencana. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidakdiharagkan aaana aka | SEK ABup | Ur / f Ie 24. 25. 20. 2, 28, 29. berulangsepertipenanggulanganbencanaalamdan bencanasosialyangtidakdiperkirakansebelumnya, termasuk pengembalianataskelebihanpenerimaan daerahtahun-tahun sebelumnyayangtelahditutup. StatusKeadaanDaruratadalah suatukeadaan yang ditetapkanolehPemerintah untukjangkawaktu tertentuatasdasarrekomendasi Badanyangdiberi tugasmenanggulangibencana. KorbanBencanaadalah orangatausekelompokorang yangmenderitaataumeninggalduniaakibatbencana. WilayahBencanaadalah wilayahtertentuyang terkenadampakbencana. KelompokRentanadalahbayi,anakusiadibawah5 (lima)tahun,anak-anak,ibuhamilataumenyusui, penyandangcacatdanoranglanjutusia. APBDadalahanggaranpendapatanbelanjaDaerah. APBNadalahAnggaran pendapatanbelanjanegara

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu: 7 » ap HR pas“ kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, partisipasi. . ilmu pengetahuan dan teknologi, dan UM KANTOR / Kapag |owmonaoa Si sEKfA | wasue l IP

Pasal 3

Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu:

a.cepat dan tepat,
b.prioritas, koordinasi dan keterpaduan: apberdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas: kemitraan: pemberdayaan, bg » @ nondiskriminatif: pomek 0 . nonproletisi, kerelawanan:tema.
k.pengurangan resiko, Il. kearifan lokal: dan
m.membangun kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana:
b.menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh,
c.melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya,
d.mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana,
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan |, £ 2 nan Dena TI sexdaNl wasur KU h | kaf x kedermawanan, dan 9.menciptakan perdamaiandalamkehidupanbermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab Penanggulangan Bencana, pemerintahan Daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada BPBD.
(3)BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur antara lain masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas meliputi:

a.menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum,
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak Bencana,
c.melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan,
d.menyusun rencana penanggulangan Bencana untuk jangka waktu lima tahunan,
e.melakukan penguatan kapasitas terhadap forum pengurangan risiko Bencana Daerah : wamaa | onuseaoa j mukuam | anton pss L se WABUP PaKF P— mengalokasikandanapenanggulanganBencanadalamAPBDyang memadai,dan mengalokasikanbelanjatidakterdugadalamAPBDuntukpenanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

a.penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah dan pembangunan jangka panjang Daerah yang memasukkan unsur kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penetapan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dan pembangunan jangka panjang Daerah, pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya, penetapan status dan tingkatan Bencana Daerah, perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya, menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian masyarakat, dan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya. Besa h Mat : SE: Avasue Pte ES “Tes

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi:
1. a.prabencana,
2. b.keadaan darurat, dan Cc. pascabencana.
(2)Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan, dan desa.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap sebelum terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan dan kesiap siagaan masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
(2)Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:
1. a.dalam situasi tidak terjadi bencana, dan
2. b.dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi: / ! Fe
1. a.perencanaan penanggulangan Bencana, S pengurangan risiko bencana: pencegahan, » pemaduan dalam perencanaan pembangunan, » persyaratan analisis risiko bencana: betpelaksanaandanpenegakanrencanatataruangberbasispadaanalisa risiko, g.pendidikandanpelatihan, dan h.persyaratanstandarteknispenanggulanganBencana.
(2)UntukmendukungPenyelenggaraanPenanggulangan Bencanadalam situasitidakterjadibencanasebagaimana dimaksudpadaayat(1)dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan

Isi peraturan

Teks179PDFHirarki

Memuat teks peraturan…