DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pengaturan Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan maksud untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan Hewan Lepas. (2) Pengaturan Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan tujuan untuk Penertiban terhadap Hewan lepas yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemeliharaan hewan dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah pemukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 1 Tahun 2002 tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Wilayah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 89 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daeran Nomor), sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO dan BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN HEW AN LEPAS. DAERAH TENTANG PENERTIBAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

2.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3.Hewan Lepas adalah Hewan Peliharaan atau Ternak yang berkeliaran secara bebas di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum.
4.Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
5.Pemilik adalah orang atau badan yang memiliki Hewan Peliharaan atau Temak.
6.Penertiban adalah tindakan penangkapan dan penahanan terhadap hewan peliharaan atau ternak yang dilepas dan dibiarkan oleh pemilik hewan atau peternak.
7.Petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwewenang.
8.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo.
9.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 1 1 . Daerah adalah Kabupaten Boalemo. 1 2 . Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1 ) Pengaturan Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan maksud untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan Hewan Lepas.

(2)Pengaturan Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan tujuan untuk Penertiban terhadap Hewan lepas yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Penertiban Hewan Lepas meliputi:

a.pemeliharan;
b.larangan dan Kewajiban;
c.penertiban;
d.pembinaan dan pengawasan;dan
e.peran serta masyarakat.

BAB III

PEMELIHARAAN

Pasal 4

( 1 ) . Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan pemeliharaan Hewan.

(2)Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diwajibkan memelihara Hewan Peliharaan atau Ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak le pas/ berkeliaran.
(3)Lokasi Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilarang berdekatan dengan:
1. a.rumah ibadah;
2. b.tempat pendidikan;
3. c.tempat perkantoran pemerintah;
4. d.sungai/ sumber air bersih; dan/ atau
5. e.terminal.
(4)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembongkaran;atau d.pencabutanizin.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

( 1 ) Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak dilarang menggembala, melepas dan/ atau membiarkan Hewan Peliharaan atau Ternaknya lepas berkeliaran di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan Daerah.

(2)Hewan Peliharaan atau Ternak yang dilarang berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain:
1. a.kerbau;
2. b.sapi;
3. c.kuda;
4. d.babi;
5. e.kambing;
6. f.anjing; dan/ atau
7. g.hewan lainnya yang sejenis atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan f.
(3)Tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum sebagaimana
1. d.k d d t f 1l t 1 . ·1ma.su. p a u a aya. ·, anara am.
2. a.jalan umum;
3. b.rumah sakit;
4. c.pasar;
5. d.halaman kantor;
6. e.sekolah;
7. f.tempat ibadah;
8. g.lapangan umum;
9. h.lahan pertanian dan perkebunan;
  1. 1.lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan; J . taman kota,
10. k.tempat pelelangan ikan; I. sanggar seni;
11. m.tempat pertemuan umum;
12. n.tempat wisata; dan/ atau
13. o.tempat bermain anak-anak.
(4)Setiap Peternak/Pemilik Hewan Lepas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dikenakan sanksi administratif beru pa denda se besar:
1. a.Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)- / ekor /hari untuk hewan peliharaan kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya;
2. b.Rpl00.000 (seratus ribu rupiah)- / ekor/hari untuk hewan peliharaan kambing, anjing, babi dan sejenisnya sejak dilakukan penertiban;
(5)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 6

( 1 ) Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak wajib menggembala Hewan Peliharaan atau Ternak pada tempat yang secara khusus diperuntukkan.

(2)Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak wajib mengawasi Hewan Peliharaan atau Ternaknya yang digembala sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan umum.
(3)Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak wajib menyediakan kandang atau sebutan lainnya sebagai tempat untuk memelihara Hewan Peliharaan atau Ternak. B AB V PENERTIBAN

Pasal 7

( 1) Petugas berwenang melakukan Penertiban terhadap Hewan Lepas yang berkeliaran di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2)Dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Petugas melakukan penangkapan dan penempatan Hewan Lepas pada tempat yang telah ditentukan.
(3)Penangkapan Hewan Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Petugas di kawasan tertentu yang dilarang.
(4)Tempat/lokasi untuk penempatan Hewan Lepas pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 8

( 1 ) Petugas memberitahukan atau mengumumkan tindakan Penertiban Hewan Lepas kepada Petemak/Pemilik paling lama 1 (satu) hari sejak dilakukan Penertiban.

(2)Dalam melakukan Penertiban Hewan Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Petugas berkoordinasi dengan camat dan/atau kepala desa/lurah setempat.
(3)Koordinasi oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mendapatkan informasi keberadaan Peternak/Pemilik Hewan Lepas.
(4)Dalam melaksanakan tindakan Penertiban, Petugas harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan Hewan Lepas yang ditertibkan.
(5)Petugas dalam melakukan Penertiban Hewan Lepas dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab atas kematian, hilang, dan cederanya Hewan Lepas yang ditangkap dan ditempatkan ditempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(6)Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan, pengumuman, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

( 1) Setiap Hewan Lepas yang ditertibkan oleh Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) harus dijemput oleh Petemak/Pemilik paling lama 14 (empat belas) hari setelah disampaikan atau diumumkan.

(2)Pemerintah Desa melakukan pemeliharaan dengan memberi makan dan minum terhadap Hewan Lepas yang telah ditertibkan oleh Petugas selama Hewan Lepas terse but belum dijemput oleh Peternak/Pemiliknya.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Petemak/Pemilik tidak menjemput Hewan Lepas tersebut, Hewan Lepas yang telah ditertibkan oleh Petugas akan dilakukan lelang oleh Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan Hewan Lepas yang dilakukan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara lelang sebagaimana dimaksud dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

( 1 ) Petugas mencatat setiap pelanggaran oleh Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak terhadap larangan sebagaimana dimaksd dalam Pasal 5 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam buku register.

(2)Pemerintah desa mencatat setiap Hewan Lepas selama berada di tempat/lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) dalam buku register.
(3)Ketentuan mengenai pencatatan Hewan Lepas oleh Petugas dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan agar Penertiban Hewan Lepas dapat berlangsung tertib dan aman.
(3)Pembinaan dan pengawasan terhadap Penertiban Hewan Lepas dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, dan/atau penyuluhan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…