(1)Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dibentuk organisasi yang terdiri dari Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Asistensi Kabupaten dan Tim verifikasi Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Organisasi Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Tim Koordinasi Kabupaten Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan susunan:
a.Bupati Sebagai Pelindung / Penasehat,
b.Wakil Bupati Sebagai Pelindung / Penasehat:
c.Sekretaris Daerah Sebagai Ketua,
d.Asisten Pemerintahan sebagai Wakil Ketua I:
e.Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II:
f.Asisten Administrasi Umum Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris,
h.Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan sebagai Anggota:
i.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai Anggota,
j.Inspektur Daerah Kabupaten Boalemo sebagai Anggota,
k.Kepala BKAD Kabupaten Boalemo sebagai Anggota, Il. Kepala BAPPEDA Kabupaten Boalemo sebagai Anggota,
m.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Boalemo sebagai Anggota,
n.Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai Anggota,
o.Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai Anggota, p-. Unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Boalemo sebagai Staf Sekretaris,
(4)Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana ayat (3) mempunyai tugas:
a.Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, Melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi :
1) Menyusun dan merumuskan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa. 2) Merumuskan dan memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. 3) Merumuskan dan memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. 4) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna desa. 5) Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa. 6) Mengevaluasi dan memverifikasi rumusan serta mekanisme penetapan dan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa. 7) Mengawasi pengelolaan keuangan desa pendayagunaan aset desa. 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. 9) Merumuskan pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. 10) Merumuskan untuk penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. 11) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman dan upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. 12) Memantau dan mengevaluasi pembangunan usaha serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), dan 13) Memberikan saran dan pendapat tentang bentuk sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . Mengikuti dan menghadiri acara atau kegiatan dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, . Menyusun, mengkaji, merumuskan dan mensosialisasikan pedoman dalam penatausahaan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa, . Menyusun dan menetapkan jenis kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa yang meliputi kewenangan lokal berskala desa, serta mengarahkan pelaksanaan kewenangan maupun kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerinta,P::h pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, Memantau, mengevaluasi serta memberikan koreksi dan saran perbaikan atas pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), pengisian keanggotaan BPd dan Perangkat desa, . Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan musyawarah desa dan rapat BPD,
h.Memberikan saran dan pendapat atas perbaikan penghasilan pemerintah desa,
i.Memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam menghadapi kendala penyusunan dan penerapan peraturan desa,
j.Mengevaluasi dan memfasilitasi pemerintah desa yang tidak mampu menyusun peraturan desa,
k.Melakukan pengkajian dan pendampingan kepada pemerintah desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli desa yang potensial namun tidak mampu direalisasikan oleh pemerintah desa,
l.Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup sumber daya manusia serta penanggulangan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan,
m.Mendorong desa agar dapat melakukan kerjasama desa guna terwujudnya pengembangan ekonomi kemasyarakatan, ketenteraman dan ketertiban, peningkatan pelayanan antara desa dan kegiatan lainnya yang lebih efektif apabila diselenggarakan melalui kerjasama antara desa,
n.Melakukan evaluasi dan pengkajian serta penyusunan pedoman terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.
(5)Tim Asistensi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
a.Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal,
b.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
c.Kepala Seksi Pembangunan Desa Tertinggal,
d.Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial Dasar
e.Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan PDT DSPMD Kabupaten Boalemo.
(6)Tim Asitensi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) mempunyai tugas:
a.Mengasistensi Permohonan Penyaluran dan penggunaan ADD,
b.Meneruskan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati, Cc. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD,
d.Menyusun rekapitulasi laporan Penggunaan ADD kepada tim koordinasi Kabupaten,
(7)Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan:
a.Camat sebagai Ketua,
b.Sekretaris Camat sebagai wakil ketua,
c.Pejabat dan atau Staf Kantor camat 2 (dua) orang,
(8)Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas:
a. b. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD, Memverifikasi, mengidentifikasi dan merekapitulasi rencana penggunaan ADD, Meneruskan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati, Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD, Menyusun laporan Penggunaan ADD kepada tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini, Melakukan pembinaan dan monitoring surat pertanggungjawaban penggunaan ADD, Mengkoordinir penyelesaian Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADD. Dalam hal teknis pelaksanaan verifikasi Tim Kecamatan akan dijelaskan pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo.
(9)Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan susunan:
a. ks. Cc. Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, Kaur Keuangan,
(10)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a mempunyai tugas:
a. b. Cc. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes, Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes, Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes: (11)
(12)Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan Perubahan APBDes, Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD, Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes: dan Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana lampiran peraturan Bupati ini.
Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b mempunyai tugas:
a.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan dan mempunyai tugas: a. b. Menyusun RAK Desa, Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes, Bersama Kepala Desa membuka Rekening Giro/Tabungan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan, Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa. BAB IV PENGGUNAAN