DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan perangkat daerah, pengisian jabatan perangkat daerah, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Mengingat 1 1. Pasal 18 ayat 6 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39650, . Undang undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194), DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO DAN BUPATI BOALEMO MEMUTUSKAN, Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di Maksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Boalemo. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bupati adalah Kepala Daerah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah ini dilakukan berdasarkan asas: . a. s & ba HM 9 urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe B. @&@ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah. 8) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di isi oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini Mulai berlaku, Ketentuan Pasal 3 ayat (4) yang mengatur tentang kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan OTK Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 162) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PEF

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Ditetapkan di Tilamuta fan tanggal 20 L Ba 2022 Pj. BUPATI soatemo/7 HENDRIWAN Diundangkap-di Tilamuta (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 8 ) (NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO .$ 1 / 2022 )J L, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOALEMO UMUM Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Dalam rangka Mewujudkan Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan desain Organisasi, pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri di dasarkan pada Azas Efisiensi, efektifitas dan dan pembegian tugas, rentang kendali dan tata kerja yang jelas urusan bidang kesatuan Bangsa dan politik di daerah serta intensitas pemerintahan dan potensi Daerah. Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerah di bantu oleh perangkat Daerah dari unsure Pelaksana dan Penunjang yang melaksanakan Fungsi Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan yang bersifat sederhana dan intensitas Tinggi, secara Faktual Pembentukan susunan Dan Organisai merupakan upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Govermance). Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik perlu mendapat dukungan dan Perhatian khusus dalam penataan Kelembagaan danfungsi sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 2019. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan Aspek penting untuk merumuskan kebijakan teknis dalam Pembinaan Idielogi wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan politik dalam Negeri dan di Daerah serta Memajukan Kehidupan Demokrasi, pemeliharaan Ketahanan ekonomi social Budaya dan Agama, Pembinaan Kerukunan suku dan antar suku Ras golongan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik social di Wilayah Hukum Kabupaten Boalemo. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…