DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Pada Badan Usaha Milik Daerah Pt. Sayaga Wisata Bogor dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Penyertaan Modal Daerah 4. Tata Cara Penyertaan Modal 5. Hak dan Kewajiban 6. Bagian Laba Usaha 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Sayaga Wisata Bogor. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang .... SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang ...
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
21.Peraturan ...
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Di Bidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5). Memperhatikan : 1. Akta Pendirian PT. Sayaga Wisata Bogor berdasarkan Akta Notaris Ricke Riyadi Sadikin, SH, Nomor 03 tanggal 22 Desember 2014;
2.Akta Pengesahan PT. Sayaga Wisata Bogor berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002204.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sayaga Wisata Bogor tanggal 19 Januari 2015. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. SAYAGA WISATA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4.Bupati adalah Bupati Bogor.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
6.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah PT. Sayaga Wisata Bogor.
7.Penyertaan ...
7.Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan saham pada Badan Usaha Milik Daerah.
8.Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
12.Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
13.Perseroan Terbatas Sayaga Wisata Bogor, yang selanjutnya disebut PT. Sayaga Wisata Bogor, adalah Badan Hukum yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di bidang Usaha Pariwisata, dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Ricke Riyadi Sadikin, SH, Nomor 03 tanggal 22 Desember 2014 serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0002204.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015.
14.Rencana Bisnis Perseroan adalah rencana usaha lima tahun yang disusun oleh Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Sayaga Wisata Bogor untuk menambah struktur permodalan dengan tujuan:
1. a.mampu mempertahankan eksistensi;
2. b.memperbesar skala usaha;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.memberikan ...
5. d.memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
6. e.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan Rencana Bisnis Perseroan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka memenuhi dan mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), yang diberikan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.52.500.000.000.- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
2. b.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan modal dari penyertaan modal tahun sebelumnya.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlebih dahulu dilakukan penilaian harga (appraisal) dari lembaga independen.
(4)Penyertaan modal dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan dan mengurangi besarnya penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Peraturan Daerah ini menjadi dasar pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan oleh Bupati kepada DPRD.
(7)Rincian penggunaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Rencana Kerja PT. Sayaga Wisata Bogor yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Dewan Komisaris.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) dianggarkan pada APBD dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
(2)Pengalokasian anggaran dan penatausahaan keuangan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Sayaga Wisata Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Sayaga Wisata Bogor.
(2)PT. Sayaga Wisata Bogor berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)PT. Sayaga Wisata Bogor berkewajiban memberikan bagian laba usaha kepada Pemerintah Daerah.
(4)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal kepada PT. Sayaga Wisata Bogor.
(5)PT. Sayaga Wisata Bogor berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati.
(6)PT. Sayaga Wisata Bogor berkewajiban mengelola dana penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance).

BAB VI

BAGIAN LABA USAHA

Pasal 7

(1)Bagian laba usaha dari PT. Sayaga Wisata Bogor yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa deviden pemegang saham.
(2)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan BUMD PT. Sayaga Wisata Bogor.
(3)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 14 Desember 2015 BUPATI BOGOR, NURHAYANTI Diundangkan di Cibinong pada tanggal 14 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ADANG SUPTANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT 268/2015 ttd ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN ttd ADE JAYA MUNADI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. SAYAGA WISATA BOGOR I. UMUM Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan menambah struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan penerimaan daerah, perlu adanya penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Sayaga Wisata Bogor. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…