DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 10

(1)Modal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang ditempatkan dan disetor ke PT. Prayoga Pertambangan dan Energi adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemenuhan modal yang ditempatkan dan disetor beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar.
(3)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

3.Ketentuan...
3.Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Untuk pertama kali Direksi ditunjuk langsung oleh Bupati.
(2)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.
(3)Pengangkatan direksi untuk masa jabatan berikutnya didasarkan pada keputusan RUPS sesuai anggaran dasar.

4.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)PT. Prayoga Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 1 (satu) orang Direksi atau lebih.
(2)Apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

5.Ketentuan...
5.Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
(2)Hak dan kewajiban Direksi ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dihapus.

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Untuk pertama kali Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Bupati.
(2)Masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.
(3)Pengangkatan Dewan Komisaris untuk masa jabatan berikutnya didasarkan pada keputusan RUPS sesuai anggaran dasar.

7.Ketentuan...
7.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih anggota Komisaris.
(2)Apabila Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
(2)Hak dan kewajiban Komisaris ditetapkan berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dihapus.

9.Ketentuan BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 28

(1)Laba bersih setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS.
(2)Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam jumlah tertentu setiap tahun buku untuk cadangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan laba bersih dapat diperuntukan bagi penyisihan deviden untuk para pemegang saham serta kepentingan lain sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Laba bersih sebagai deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disetorkan ke kas daerah setelah disahkan dan ditetapkan RUPS.

10.Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA… BAB XIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30A

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

PT. Prayoga Pertambangan dan Energi tunduk kepada undang-undang dibidang Perseroan Terbatas, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan... Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 17 Maret 2014 BUPATI BOGOR, ttd RACHMAT YASIN Diundangkan di Cibinong pada tanggal 17 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR ttd ADANG SUPTANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : 14/2014 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd ADE JAYA MUNADI

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 10

(1)Modal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang ditempatkan dan disetor ke PT. Prayoga Pertambangan dan Energi adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemenuhan modal yang ditempatkan dan disetor beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar.
(3)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

3.Ketentuan...
3.Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Untuk pertama kali Direksi ditunjuk langsung oleh Bupati.
(2)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.
(3)Pengangkatan direksi untuk masa jabatan berikutnya didasarkan pada keputusan RUPS sesuai anggaran dasar.

4.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)PT. Prayoga Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 1 (satu) orang Direksi atau lebih.
(2)Apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

5.Ketentuan...
5.Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
(2)Hak dan kewajiban Direksi ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dihapus.

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Untuk pertama kali Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Bupati.
(2)Masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.
(3)Pengangkatan Dewan Komisaris untuk masa jabatan berikutnya didasarkan pada keputusan RUPS sesuai anggaran dasar.

7.Ketentuan...
7.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih anggota Komisaris.
(2)Apabila Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
(2)Hak dan kewajiban Komisaris ditetapkan berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dihapus.

9.Ketentuan BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 28

(1)Laba bersih setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS.
(2)Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam jumlah tertentu setiap tahun buku untuk cadangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan laba bersih dapat diperuntukan bagi penyisihan deviden untuk para pemegang saham serta kepentingan lain sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Laba bersih sebagai deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disetorkan ke kas daerah setelah disahkan dan ditetapkan RUPS.

10.Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA… BAB XIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30A

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 10

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 28

Pasal 30A

Pasal 31

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 10

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 28

Pasal 30A

Pasal 31

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2014