DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Kesejahteraan Sosial dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran 3. Ruang Lingkup 4. Tanggung Jawab dan Wewenang 5. Perencanaan 6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 7. Sumber Daya 8. Pendaftaran dan Perizinan 9. Sertifikasi dan Akreditasi 10. Kerjasama dan Kemitraan 11. Peran Masyarakat 12. Larangan 13. Sanksi Administratif 14. Penyidikan 15. Ketentuan Pidana 16. Ketentuan Lain-Lain 17. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai budaya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
5.Undang-Undang... SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 11.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 13.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 14.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
15.Undang-Undang ... 15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
16.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
18.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
19.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
21.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
22.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
23.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
24.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
25.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
26.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
28.Undang-Undang ...
28.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
29.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
30.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
31.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
32.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
33.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
34.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
39.Peraturan ...
39.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
49.Peraturan ...
49.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
50.Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
51.Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
52.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
53.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
54.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
55.Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
56.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
57.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
58.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
59.Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
60.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
61.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
62.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
63.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
64.Peraturan ...
64.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 83);
65.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 85); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
8.Badan ...
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
10.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11.Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
12.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS, adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
13.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PSKS, adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
14.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curatif), pemulihan (rehabilitatif) dan pengembangan (promotif) bagi PMKS yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
15.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.
16.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
18.Perlindungan ...
18.Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
19.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan kepada PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat berfungsi sosial.
20.Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
21.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
22.Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya.
23.Anak piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh ibunya.
24.Anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya.
25.Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu
26.Anak telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
27.Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
28.Anak jalanan adalah seorang anak yang berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
29.Anak penyandang disabilitas adalah setiap anak yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
30.Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
31.Anak ...
31.Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
32.Lanjut usia terlantar adalah seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
33.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
34.Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang- ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
35.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
36.Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
37.Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurulang barang- barang bekas.
38.Kelompok minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
39.Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 (tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
40.Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
41.Korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
42.Pekerja...
42.Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.
43.Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
44.Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
45.Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun sampai 59 (lima pulu sembilan) tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
46.Fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
47.Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami- istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas- tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
48.Rumah tidak layak huni adalah rumah yang dihuni oleh keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
49.Perintis kemerdekaan adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai perintis kemerdekaan.
50.Keluarga pahlawan adalah suami/istri (warakawuri) pahlawan, anak kandung, anak angkat yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan orang tua apabila pahlawan yang bersangkutan belum/tidak berkeluarga.
51.Pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
52.Sumbangan...
52.Sumbangan sosial adalah sumbangan baik berupa uang maupun barang yang dihimpun dari, oleh dan untuk masyarakat dalam rangka pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
53.Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
54.Undian gratis adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
55.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
56.Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat untuk perlindungan sosial PMKS agar terhindar dari risiko guncangan dan kerentanan sosial yang meliputi pemberian bimbingan sosial dan keterampilan serta pengembangan usaha ekonomi produktif.
57.Terapi psikososial adalah kegiatan pemulihan kemampuan psikis dan sosial PMKS agar mempunyai kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
58.Advokasi sosial adalah kegiatan melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya.
59.Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi profesi pekerja sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
60.Pekerja Sosial Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PSM, adalah warga masyarakat yang atas`dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.
61.Taruna Siaga Bencana, yang selanjutnya disebut TAGANA, adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
62.Penyuluh sosial adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
63.Keluarga pionir adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
64.Perempuan...
64.Perempuan Pemimpin Kesejateraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PPKS, adalah perempuan yang mampu menyelenggarakan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
65.Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
66.Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat LK3, adalah suatu lembaga/organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
67.Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial diri, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
68.Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat WKSBM, adalah sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
69.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas- tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
70.Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
71.Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
72.Pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
73.Balai Kesejahteraan Sosial adalah institusi/lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial ditujukan bagi sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesional; dan
j.berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
b.mencegah permasalahan sosial;
c.menyembuhkan seseorang atau individu yang mengalami permasalahan sosial;
d.memulihkan kondisi sosial dalam rangka mencapai keberfungsian sosial;
e.mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian;
f.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
g.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
h.meningkatkan ...
h.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
i.meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

(1)Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah PMKS dan PSKS.
(2)Kriteria PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.kecacatan;
4. d.keterpencilan;
5. e.ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku;
6. f.korban bencana; dan
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
(3)Kriteria PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
1. a.perencanaan dan alokasi anggaran;
2. b.tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial;
3. c.tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. d.sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. e.penanganan fakir miskin;
6. f.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
7. g.lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
8. h.pendaftaran dan rekomendasi;
9. i.sertifikasi dan akreditasi;
10. j.konsultasi;
11. k.koordinasi;
12. l.kerjasama dan kemitraan;
13. m.sistem informasi data PMKS dan PSKS;
14. n.ketertiban sosial; dan
15. o.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
(2)Tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada tahapan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial berbasis institusi/lembaga dan berbasis masyarakat.
(3)Proses ...
(3)Proses pertolongan dalam pekerjaan sosial berbasis institusi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan:
1. a.pendekatan awal;
2. b.pengungkapan dan pemahaman masalah;
3. c.perencanaan program pelayanan;
4. d.pelaksanaan pelayanan;
5. e.monitoring dan evaluasi; dan
6. f.pembinaan lanjut.
(4)Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan:
1. a.persiapan sosial;
2. b.diagnosis dan pemberian motivasi;
3. c.penyusunan rencana kegiatan;
4. d.pelaksanaan;
5. e.monitoring dan evaluasi;
6. f.pengakhiran; dan
7. g.rujukan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, dunia usaha dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD dan dari sumber lainnya;
2. b.mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
3. c.pemberian bantuan stimulan/asistensi kepada masyarakat;
4. d.pemeliharaan taman makam pahlawan;
5. e.pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
6. f.pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(4)Tanggung ...
(4)Tanggung jawab Pemerintahan Desa, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemerintahan Desa bertanggung jawab atas penanganan kesejahteraan sosial di desa yang bersifat darurat.

Pasal 8

(1)Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
1. a.penetapan kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mengacu pada kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat;
2. b.penyusunan perencanaan dan kerjasama di bidang kesejahteraan sosial;
3. c.pelaksanaan koordinasi pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial;
4. d.pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
5. e.pengidentifikasian sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
6. f.penyampaian hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dilakukan oleh PSKS yang ada di kecamatan atau desa/kelurahan kepada pejabat berwenang untuk penetapan data masyarakat miskin;
7. g.pembentukan tim koordinasi atau unit pelayanan dalam rangka keterpaduan penanganan kemiskinan;
8. h.penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
9. i.pembinaan LK3 yang wilayah kegiatannya di Daerah;
10. j.pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
11. k.pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah lain;
12. l.pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
13. m.pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan sosial;
14. n.penyediaan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial;
15. o.pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial;
16. p.pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial;
17. q.pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
18. r.pengusulan ...
19. r.pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan tanda kehormatan;
20. s.pemberian penghargaan di bidang kesejahteraan sosial;
21. t.pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
22. u.pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan makam pahlawan;
23. v.pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
24. w.penanggulangan korban bencana;
25. x.pemberian izin pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
26. y.pengendalian pengumpulan uang dan/atau barang;
27. z.pemberian rekomendasi izin undian; aa. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian; bb. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan cc. rekomendasi pemberian izin pengangkatan anak.
(2)Wewenang Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain:
1. a.pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
2. b.fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan difabel;
3. c.pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat miskin di Desa;
4. d.analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
5. e.pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. f.peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
7. g.pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
8. h.peningkatan kapasitas masyarakat, melalui: 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok perempuan; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin; 6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; 9) kelompok pekerja sosial masyarakat/relawan sosial; dan 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
(3)Jenis dan pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyusun rencana program kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…