DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kriteria Gangguan, Perizinan, Peran Masyarakat, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Bupati …
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5.Badan adalah suatu badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Kumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya.
6.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
7.Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut Izin, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8.Pemberi Izin adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menandatangani izin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan acuan dalam pengelolaan izin.
(2)Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan; dan
2. b.memberikan kepastian hukum kepada setiap pelaku usaha.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.kriteria gangguan;
b.perizinan;
c.peran masyarakat;
d.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
e.sanksi.

BAB IV

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

(1)Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
1. a.sosial kemasyarakatan; dan
2. b.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(3)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria gangguan dan jenis-jenis usaha/kegiatan beserta indeks diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 5

(1)Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib memiliki Izin terlebih dahulu dari Bupati.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
1. a.kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
2. b.kegiatan yang berada di dalam bangunan yang telah memiliki izin gangguan;
3. c.usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil;
4. d.kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
5. e.kegiatan yang berada dalam lokasi yang telah memiliki Dokumen AMDAL.
(3)Kegiatan usaha yang tidak diberlakukan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengajukan izin, pemerintah daerah dapat mengeluarkan Izin.
(4)Usaha…
(4)Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c yang mengajukan Izin tidak dikenakan retribusi.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pemberi Izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha/penanggung jawab;
2. b.fotokopi NPWP;
3. c.fotokopi akta Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
4. d.fotokopi akta Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Sewa Tanah dan/atau Bangunan;
5. e.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
6. f.fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
7. g.surat kuasa bagi yang menguasakan proses permohonan penerbitan Izin kepada pihak lain.
(2)Persyaratan dan tata cara perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Masa berlaku Izin adalah selama kegiatan usaha berlangsung.

Pasal 8

(1)Setiap pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perubahan Izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
1. a.perubahan sarana usaha;
2. b.penambahan kapasitas usaha;
3. c.perluasan lahan dan bangunan usaha;
4. d.perubahan …
5. d.perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
6. e.pengalihan Izin kepada pihak lain.
(2)Dalam hal terjadi perubahan penggunaan di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
(3)Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang Izin, Bupati dapat mencabut Izin.

Pasal 9

Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan/pengelolaan usaha dengan merubah kegiatan usaha yang tercantum dalam Izin maka wajib mengurus Izin baru.

Pasal 10

Pemberi Izin berkewajiban:

a.menyusun persyaratan Izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
b.memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
c.membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin dikeluarkan;
d.melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
e.mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
f.menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan Izin belum memenuhi persyaratan;
g.memberikan keputusan atas permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan;
h.memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip standar pelayanan prima;
i.menyampaikan data dan salinan dokumen Izin kepada Kepala Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam Izin serta Camat dan Kepala Desa/Kelurahan lokasi Izin; dan
j.melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 11

…

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…