DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2025. APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.692.350.942.267,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7.Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22.Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan GUBERNUR JAWA BARAT MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Surplus APBD yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
8.Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
9.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11.Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih Surplus/Defisit anggaran dengan pembiayaan neto.
13.Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya.
15.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
19.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
20.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
21.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
22.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
23.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.692.350.942.267,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp30.998.963.018.931,00
b.Belanja Daerah Rp31.075.544.907.123,00 Surplus/(Defisit) Rp(76.581.888.192,00)
c.Pembiayaan daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp693.387.923.336,00
2. 2.Pengeluran Pembiayaan Rp616.806.035.144,00 Pembiayaan netto Rp76.581.888.192,00 SILPA Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah Rp19.307.785.060.631,00
b.Pendapatan Transfer Rp11.667.983.182.300,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp23.194.776.000,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah Rp17.500.724.356.809,00
2. b.Retribusi Daerah Rp864.654.997.997,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp410.640.579.501,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp531.765.126.324,00
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp11.667.983.182.300,00
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp23.194.776.000,00.

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja Operasi Rp20.160.050.586.717,01
b.Belanja Modal Rp1.769.776.812.927,99
c.Belanja Tidak Terduga Rp1.154.221.541.130,00
d.Belanja Transfer Rp7.991.495.966.348,00

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai Rp9.114.143.199.596,77
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp7.568.806.949.567,24
3. c.Belanja Subsidi Rp161.341.421.779,00
4. d.Belanja Hibah Rp3.281.692.265.774,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp34.066.750.000,00
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah Rp23.895.774.005,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp813.268.419.069,98
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp299.723.784.378,01
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp480.722.788.307,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp151.840.243.168,00
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya Rp325.804.000,00
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp1.154.221.541.130,00.
(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil Rp5.451.031.805.167,00
2. b.Belanja Bantuan Keuangan Rp2.540.464.161.181,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan Rp693.387.923.336,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp616.806.035.144,00

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp693.387.923.336,00.
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah Rp50.000.000.000,00
2. b.Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp566.806.035.144,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yang anggarannya belum dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(4)Keperluan mendesak diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk untuk daerah lain yang dilanda bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Pasal 10

(1)APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. b.Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. c.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Subkegiatan beserta Sub Keluaran;
5. e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. f.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. i.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. j.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. k.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. l.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. m.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. n.Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. o.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. p.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…