DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bentuk Dan Nama Lembaga Penyiaran, Kedudukan Sifat Tugas Pokok Fungsi Dan Tujuan, Perizinan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja LPP Lokal Radio Dan Televisi, Kepegawaian, Pembinaan Dan Pengawasan, Sumber Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
7.Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disebut LPP Lokal, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
8.Lembaga ...
8.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi selanjutnya disebut LPP Lokal Radio dan Televisi adalah lembaga penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, terdiri dari LPP Lokal Jasa Penyiaran Radio dan LPP Lokal Jasa Penyiaran Televisi.
9.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPP Lokal Radio dan Televisi.
10.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio dan Televisi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPP Lokal Radio dan Televisi.
11.Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang selanjutnya disingkat KPIP, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang berkedudukan di Provinsi, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
13.Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah pedoman bagi lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB II

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan diselenggarakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi.
(2)LPP Lokal Radio dan Televisi adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran Televisi.
(3)LPP Lokal Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bernama BOGOR TEGAR BERIMAN RADIO dan BOGOR TEGAR BERIMAN TELEVISI.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPP Lokal Radio dan Televisi ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB III

KEDUDUKAN, SIFAT, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)LPP Lokal Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Penyelenggaraan penyiaran LPP Lokal Radio dan Televisi bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 4

LPP Lokal Radio dan Televisi mempunyai tugas pokok mewujudkan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial, pelestarian budaya lokal serta menumbuhkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah melalui penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi yang menjangkau wilayah Daerah Kabupaten dan sekitarnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPP Lokal Radio dan Televisi bersama Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan umum, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian media penyiaran lokal BOGOR TEGAR BERIMAN RADIO dan BOGOR TEGAR BERIMAN TELEVISI;
b.pembinaan dan pengkoordinasian dengan atau antar lembaga- lembaga penyiaran di Kabupaten Bogor;
c.peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi penyiaran, serta kemitraan media massa dan stakeholders penyiaran; dan
d.pelaksanaan penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah, promosi daerah dan pembangunan daerah.

Pasal 6

Penyelengaraan LPP Lokal Radio dan Televisi bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif daerah, menjunjung kearifan lokal dengan berorientasi pada kemajuan Daerah Kabupaten, regional dan nasional.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan penyiaran LPP Lokal Radio dan Televisi wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LPP LOKAL RADIO DAN TELEVISI

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi LPP Lokal Radio dan Televisi terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Dalam upaya efektivitas dan efisiensi serta sinergitas kinerja kelembagaan, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Lokal Radio dan Televisi dapat dirangkap jabatan untuk BOGOR TEGAR BERIMAN RADIO dan BOGOR TEGAR BERIMAN TELEVISI.
(4)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, praktisi penyiaran dan masyarakat.
(2)Dewan pengawas dari unsur pemerintah secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas.
(3)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
(4)Usulan …
(4)Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dengan melibatkan DPRD.
(5)Dalam hal pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan maka Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang besarannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

a.mengawasi kinerja Dewan Direksi;
b.mengawasi siaran;
c.menjamin bahwa LPP Lokal Radio dan Televisi tetap berorientasi pada publik;
d.menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
e.meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPP Lokal Radio dan Televisi; dan
f.melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPP Lokal Radio dan Televisi kepada Bupati secara berkala.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…