DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kedudukan Dan Jangka Waktu Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ruang Lingkup RPPLH, Sistematika Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Isi Dan Uraian Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Kerjasama, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Tahun 2022-2052; Mengingat : : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan... SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang…
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13.Undang-Undang…
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
16.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18.Peraturan…
18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833 ) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042 );
20.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24.Peraturan…
24.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 184);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 73);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 78);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 91);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11);
31.Peraturan…
31.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 101);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dengan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022-2052.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kabupaten Bogor Memiliki kondisi alam yang berupa hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas di Jawa Barat yakni DAS Ciliwung dan DAS Cisadane. Selain itu, kondisi dataran yang relatif subur menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu penyokong kebutuhan pangan untuk daerah sekitarnya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah…
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai penyelenggara unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup.
6.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
8.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
9.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi. 10.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin… menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 11.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 12.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 13.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 14.Jasa Ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (valuation) suatu ekosistem. 15.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. 16.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. 17.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
18.Inventarisasi… 18.Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non geospasial. 19.Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. 20.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 21.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu yang meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. 22.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 23.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25.Sasaran… 25.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. 26.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 27.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 28.Indikasi Program adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dengan sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II

KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG WILAYAH 2.1 Kondisi Lingkungan Hidup Daerah 2.1.1 Potensi Sumberdaya Alam Daerah A. Hutan Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, luas hutan berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut: 1) hutan produksi seluas 38.605,86 ha; 2) hutan lindung seluas 297.646,55 ha; 3) taman nasional seluas 36.024,95 ha; 4) taman wisata alam seluas 452,1 ha; dan 5) cagar alam seluas 533,13 ha. Secara terperinci luas hutan berdasarkan fungsinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pasal 2

RPPLH bertujuan:

a.mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
b.mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara;
c.mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola Pemerintah Daerah dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana; dan
d.mempertahankan…
d.mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan global.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 3.1 Isu Prioritas dan Isu Pokok Daerah 3.1.1 Isu Strategis Kecamatan dan Daerah Isu Strategis lingkungan hidup adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor. Isu-isu strategis kecamatan dirumuskan berdasarkan permasalahan- permasalahan, tantangan, dan potensi kedepan yang ada pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Bogor. Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga kecamatan mempunyai posisi strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPPLH untuk kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2052.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.dasar penyusunan RPJPD dan RPJMD yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. b.dasar penyusunan dalam rencana sektor lingkungan hidup.

Pasal 4

Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2052.

BAB IV

ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 4.1 Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam Arahan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam disusun sesuai dengan kondisi dan karakteristik sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Bogor.

Pasal 5

RPPLH meliputi seluruh wilayah ekoregion darat di daerah.

Pasal 6

(1)RPPLH memuat rencana mengenai:
1. a.rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.rencana…
3. b.rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
4. c.rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
5. d.rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(2)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.
(3)Muatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(4)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan sumber daya alam, strategi implementasi, dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB V

: PENUTUP BAB ini memuat tentang poin-poin penekanan untuk menunjang terlaksananya RPPLH.

Pasal 7

RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut: (SE BAB VI…

BAB VI

PENUTUP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bogor 2022-2052 merupakan arahan-arahan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan dan kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan untuk jangka waktu 30 tahun. Selain itu, RPPLH Kabupaten Bogor 2022-2052 menjadi acuan sekaligus pedoman bagi perencanaan pembangunan dan perencanaan sumberdaya lainnya. Untuk itu, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didukung oleh:

Pasal 8

Isi beserta uraian RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan saat penyusunan dan pelaksanaan RPPLH secara berkala.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui capaian target dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat, kondisi lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek hukum.
(5)Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Kementerian/Lembaga Pemerintah; dan/atau
3. c.Lembaga non Kementerian.
(6)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk pelaporan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(7)Pelaporan…
(7)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(8)Tata cara pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…