DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Anak; Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak; Klaster Hak Anak; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha; Partisipasi Masyarakat; Pemantauan dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang… SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 247);
13.Peraturan…
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. 9.Indikator…
9.Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
10.Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
11.Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
12.Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
13.Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
14.Pra KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
15.Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
16.Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
17.Peringkat KLA adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA.
18.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19.Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
20.Gugus…
20.Gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
21.Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
22.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen Dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KlA.
23.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
24.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
26.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, media massa, dan Anak dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
b.meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak Masyarakat, Dunia Usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA; dan
c.mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Hak Anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, Keluarga, Dunia Usaha, dan Masyarakat, meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus Anak.

Pasal 5

Setiap anak wajib:

a.menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b.menjaga kehormatan diri, keluarga, dan Masyarakat;
c.mencintai keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
d.mencintai tanah air, Bangsa dan Negara serta daerah;
e.menunaikan ibadah sesuai ajaran agama;
f.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
g.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
h.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat yang dimiliki.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA menyediakan serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.
(2)Serangkaian...
(2)Serangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terintegrasi di dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA di Daerah berpedoman pada tahapan sebagai berikut:

a.Perencanaan KLA;
b.Pra KLA;
c.Pelaksanaan KLA; dan
d.Evaluasi KLA.

Pasal 8

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.Deklarasi KLA;
b.Pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c.Profil KLA.

Pasal 9

(1)Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA, sebagai upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha dan perwakilan Anak sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak dalam mendukung terwujudnya Daerah yang layak bagi Anak.
(3)Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
1. a.identifikasi; dan
2. b.pengesahan.
(4)Identifikasi…
(4)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
(5)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap tahun.

Pasal 10

(1)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk oleh Bupati.
(2)Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA, unsur Masyarakat, unsur media massa, unsur Dunia Usaha, dan unsur perwakilan Anak.
(3)Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil ketua;
3. c.Sekretaris; dan
4. d.Sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
(4)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
2. b.mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. c.mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. e.menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
(2)Dalam…
(2)Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
1. a.pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
2. b.pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
(3)Pelaksanaan forum kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
(4)Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…