DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 36 Tahun 2022

Nomor: 36
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Pekerjaan Yang Dilanjutkan Ke Tahun Anggaran Berikutnya, Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Pekerjaan Yang Dilanjutkan Ke Tahun Anggaran Berikutnya, Penyediaan Dana, Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Pembayaran Atas Penyelesaian Sisa Pekerjaan Yang Dilanjutkan Ke Tahun Anggaran Berikutnya, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat melampaui tahun anggaran;
c.bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur pelaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya oleh Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang Dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya. Mengingat:.... SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang....
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:.... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG DILANJUTKAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12.Satuan....
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
15.Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16.Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
17.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
18.Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu yang menjadi beban APBD.
19.Tahun anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
20.Tahun anggaran berikutnya adalah masa 1 (satu) tahun anggaran setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
21.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22.Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
23.Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
24.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Penyedia, adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

BAB II

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG DILANJUTKAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari APBD, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat/gagal diselesaikan oleh Penyedia sampai dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan:

a.PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikannya; dan
b.perpanjangan waktu pelaksanan pekerjaan.

Pasal 4

(1)Pemberian kesempatan oleh PPK kepada Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
1. a.PPK melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
2. b.dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK dapat berkonsultasi dengan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
3. c.dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan keseluruhan, maka:
  1. 1.PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak;
  2. 2.dalam hal Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK dapat memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan atau melakukan pemutusan kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya; dan
  3. 3.pemberian....
  4. 3.pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dimuat dalam adendum kontrak di atas meterai yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
(2)Untuk pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PA/KPA melakukan penilaian.
(3)Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA dapat berkonsultasi dengan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
(4)Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan melalui APBD tahun anggaran berikutnya dalam DPA-SKPD tahun anggaran berikutnya.
(5)Ketentuan pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (multiyear contract).

Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap merupakan pekerjaan dari kontrak anggaran tahun berkenaan.

Pasal 6

(1)Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, akibat dari:
1. a.adanya peristiwa kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
2. b.adanya keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau Penyedia, termasuk keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Mekanisme perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

PA/KPA bersama PPK bertanggung jawab secara formal dan material atas keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG DILANJUTKAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

a.PPK dan PA/KPA melaksanakan penilaian terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, dan penyelesaian pekerjaannya akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya;
b.hasil penilaian PPK dan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam kajian teknis;
c.PPK meminta surat pernyataan kesanggupan dari pimpinan Penyedia, yang paling sedikit memuat:
1. 1.pernyataan kesanggupan dari Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
2. 2.waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa kontrak; dan
3. 3.pernyataan bahwa Penyedia bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
d.PA/KPA bersama PPK mengajukan reviu kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Daerah tentang pekerjaan yang dilanjutkan ditahun anggaran berikutnya setelah Penyedia menyelesaikan pekerjaan;
e.PA/KPA mengajukan usulan penganggaran penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya untuk ditampung ke dalam APBD tahun anggaran berikutnya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berkenaan;
f.pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai dengan:
1. 1.kajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
2. 2.pernyataan....
3. 2.pernyataan kesanggupan dari Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1.
g.berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD menginventarisir dan merekapitulasi pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya; dan
h.hasil reviu Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, usulan penganggaran penyelesaian sisa pekerjaan dari PA/KPA, hasil inventarisasi dan rekapitulasi pekerjaan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf g dijadikan sebagai bahan dalam penganggaran pada APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Mekanisme perpanjangan waktu terhadap penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…