DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018. Pasal I ... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMD Provinsi.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor
2.Ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagai berikut:

a.BAB I diubah;
b.BAB II diubah;
c.BAB III diubah;
d.BAB IV diubah;
e.BAB V diubah;
f.BAB VI ...
f.BAB VI diubah;
g.BAB VII diubah;
h.BAB VIII diubah;
i.BAB IX diubah;
j.BAB X diubah; dan
k.BAB XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal BUPATI BOGOR, ttd NURHAYANTI Diundangkan di Cibinong pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR ttd ADANG SUPTANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : (4/78/2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN ttd ADE JAYA MUNADI 9 Juni 2017 4 9 Juni 2017

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMD Provinsi.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor
2.Ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagai berikut:

a.BAB I diubah;
b.BAB II diubah;
c.BAB III diubah;
d.BAB IV diubah;
e.BAB V diubah;
f.BAB VI ...
f.BAB VI diubah;
g.BAB VII diubah;
h.BAB VIII diubah;
i.BAB IX diubah;
j.BAB X diubah; dan
k.BAB XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal BUPATI BOGOR, ttd NURHAYANTI Diundangkan di Cibinong pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR ttd ADANG SUPTANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : (4/78/2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN ttd ADE JAYA MUNADI 9 Juni 2017 4 9 Juni 2017