DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelnggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Penutupan Satuan PAUD, Bahasa Pengantar, Pembinaan dan Pengawasan, Laporan dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun perlu memiliki akses untuk perkembangan dan pengasuhan anak usia dini dan pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar;
c.bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana kebijakan daerah dalam bidang pendidikan dituangkan dalam Peraturan Daerah dibidang Pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini; Mengingat… SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa… beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran… (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); jj
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12.Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);
14.Peraturan…
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan.
6.Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak… dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. UU 6 2014 ttg desa
8.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. UU 20 2003
9.Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun. (perpres 60 2013)
10.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. UU 20 2003
11.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. UU 20 2003
12.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. UU 20 2003
13.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. UU 20 2003
14.Taman…
14.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun. Permendikbud 84 2014
15.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun. Permendikbud 84 2014
16.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
17.Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial. Permendikbud 84 2014
18.Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik. Permendikbud 18 2014
19.Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas… petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD. Permendikbud 18 2014
20.Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur formal, non formal dan informal.
21.Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. (permendikbud 137 2014)
22.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. UU 20 2003
24.Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga. (UU 6 2023)

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelengaraan PAUD di Daerah. (mulok) Pasal 3…

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan:

a.membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab;
b.mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
c.memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok usia;
d.mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini menuju PAUD Holistik-Integratif serta menyukseskan penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
e.melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, eksploitasi dan diskriminasi di manapun anak berada;
f.terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
g.meningkatkan layanan PAUD bermutu untuk jenjang selanjutnya. PP 17 2010 ====SE BAB II… LANJUTNYA===

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 4

(1)PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
(2)Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Pemerintah Desa;
3. c.Orang perseorangan;
4. d.Kelompok Orang; atau
5. e.Badan hukum.
(3)Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
(5)Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis. Permendikbud 84 2014

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1), meliputi:

a.pengelolaan;
b.kurikulum dan strategi pembelajaran; dan
c.perizinan. UU 23 2014 Bagian…

Pasal 6

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.program PAUD;
b.jalur penyelenggaraan PAUD; dan
c.standar pendidikan PAUD. (mulok)

Pasal 7

(1)Program PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tercantum dalam rencana aksi daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
(2)Pelaksanaan program PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (mulok)

Pasal 8

(1)Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
1. a.jalur pendidikan formal;
2. b.jalur…
3. b.jalur pendidikan nonformal; dan/atau
4. c.jalur pendidikan informal.
(2)Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain. (PP 17 2010)

Pasal 9

(1)Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berbentuk TK dan RA atau bentuk lain yang sederajat.
(2)Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk negeri dan swasta.
(3)Jalur pendidikan formal dalam bentuk negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Jalur pendidikan formal dalam bentuk swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, orang perseorangan atau Badan Hukum . (PP 17 2010)

Pasal 10

(1)Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berbentuk KB, TPA, dan SPS.
(2)Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok orang atau Badan Hukum.
(3)SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. PP 17 2010 Pasal 109 (Permendikbud 84 2014)

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…