DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 49 Tahun 2018

Nomor: 49
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bogor

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan karir dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil serta untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten Bogor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang .........
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
8.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

1.Administrator Kesehatan;
2.Analis Ketahanan Pangan;
3.Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
4.Analis Pasar Hasil Pertanian;
5.Analis Pasar Hasil Perikanan;
6.Analis Kebijakan;
7.Analis .........
7.Analis Kepegawaian;
8.Apoteker;
9.Arsiparis;
10.Asisten Apoteker;
11.Asisten Pelatih Olahraga;
12.Asisten Penata Anestesi;
13.Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
14.Auditor;
15.Auditor Kepagawaian;
16.Bidan;
17.Dokter;
18.Dokter Gigi;
19.Epidemiolog Kesehatan;
20.Entomolog Kesehatan;
21.Fisioterapis;
22.Fisikawan Medis;
23.Guru;
24.Instruktur;
25.Medik Veteriner;
26.Mediator Hubungan Industrial;
27.Nutrisionis;
28.Okupasi Terapis;
29.Ortotis Prostetis;
30.Pamong Belajar;
31.Pamong Budaya;
32.Paramedik Veteriner;
33.Pelatih Olahraga;
34.Pekerja Sosial;
35.Pembimbing Kesehatan Kerja;
36.Pembina Jasa Konstruksi;
37.Penata Anestesi;
38.Penata Ruang;
39.Penilai Pemerintah;
40.Penilik;
41.Peneliti;
42.Penera;
43.Penerjemah;
44.Pengamat Tera;
45.Pengantar Kerja;
46.Pengawas Benih Tanaman;
47.Pengawas Bibit Ternak;
48.Pengawas Kemetrologian;
49.Pengawas Lingkungan Hidup;
50.Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
51.Pengawas Mutu Pakan;
52.Pengawas Pemerintahan;
53.Pengawas Radiasi;
54.Pengawas .........
54.Pengawas Sekolah;
55.Pengawas Perikanan;
56.Pengawas Kesehatan Ikan;
57.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
58.Pengendali Dampak Lingkungan;
59.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
60.Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
61.Pengembang Teknologi Pembelajaran;
62.Penggerak Swadaya Masyarakat;
63.Penguji Kendaraan Bermotor;
64.Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
65.Penyuluh Hukum;
66.Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
67.Penyuluh Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba);
68.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
69.Penyuluh Pertanian;
70.Penyuluh Sosial;
71.Perancang Peraturan Perundang-undangan;
72.Perawat;
73.Perawat Gigi;
74.Perekam Medis;
75.Perekayasa;
76.Perencana;
77.Polisi Pamong Praja;
78.Pustakawan;
79.Pranata Hubungan Masyarakat;
80.Pranata Komputer;
81.Pranata Laboratorium Kesehatan;
82.Pranata Laboratorium Kemetrologian;
83.Pranata Laboratorium Pendidikan;
84.Psikolog Klinis;
85.Radiografer;
86.Refraksionis Optisien;
87.Sanitarian;
88.Surveyor Pemetaan;
89.Statistisi;
90.Teknisi Elektromedis;
91.Teknisi Gigi;
92.Teknik Jalan dan Jembatan;
93.Teknik Pengairan;
94.Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
95.Teknik Penyehatan Lingkungan;
96.Teknisi Siaran;
97.Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
98.Teknisi Transfusi Darah;
99.Terapis Wicara; dan
100.Widyaiswara Pasal 3 .........

Pasal 3

Pengaturan mengenai tugas pokok dan fungsi, jenjang jabatan dan pangkat, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan dan pemberhentian serta pengaturan lainnya mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong Pada tanggal 16 Maret 2018 BUPATI BOGOR, NURHAYANTI Diundangkan di Cibinong pada tanggal 16 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ADANG SUPTANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 49 NOTA - DINAS Kepada : Yth. Bupati Bogor D a r i : Sekretaris Daerah Nomor : /Nota/Per-UU/II/2018 Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati ini yaitu :

a.bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk 93 (sembilan puluh tiga) Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
b.bahwa dalam rangka pengembangan karir dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil serta untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau. Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditanda tangani. SEKRETARIS DAERAH, Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak, MM Pembina Utama Madya NIP. 196009041989031005

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 49 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 47 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 47 Tahun 2025