DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ... SALINAN
b.bahwa dengan telah dibatalkannya Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat

(1)huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang ...
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ... Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana ... sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57);
13.Peraturan ...
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ...
1.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program daerah/nasional yang strategis atau karena bencana alam.
(2)Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf g, huruf h, dan huruf i, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:

a.luas wilayah tidak berubah;
b.jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
c.sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
d.potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
e.kondisi ...
e.kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan/atau jasa;
f.meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
g.akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
h.kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
i.batas usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.
1. 3.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
(2A)Kelurahan ...
(2A)Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan karateristik:
1. a.kondisi masyarakat homogen;
2. b.mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris; dan
3. c.akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
(3)Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
(4)Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
(5)Pendanaan perubahan status Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

4.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan paling sedikit memuat :
1. a.nama Desa/kelurahan lama dan baru;
2. b.nomor Kode Desa/kelurahan yang lama;
3. c.jumlah penduduk;
4. d.luas wilayah;
5. e.cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
6. f.peta batas wilayah Desa/kelurahan baru.
(2)Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Desa hasil pembentukan dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa serentak.

5.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1)Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa.
(2)Penataan ...
(2)Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.jenis dan perincian kewenangan Desa; dan
2. b.kriteria kewenangan Desa.
(3)Jenis, rincian dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1)Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa.
(2)Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
(3)Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan APB Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. i.mengembangkan ...
10. i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
11. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
12. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
13. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
14. m.mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
15. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. o.melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima ...
4. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;
5. d.mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
6. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa berkewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
5. e.melaksanakan ...
6. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
7. f.melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
8. g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
9. h.menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
10. i.mengelola keuangan dan aset Desa;
11. j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
12. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
13. l.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
14. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
15. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
16. o.mengembangkan ...
17. o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
18. p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
  1. 8.Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

(1)Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilaksanakan dengan metode secara manual atau secara elektronik (e-voting).
(2)Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.pengumuman ...
2. a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
3. b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
4. c.penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
5. d.penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
6. e.pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
7. f.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
(2)Dalam hal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan seleksi tambahan.

10.Ketentuan ...
10.Ketentuan Pasal 69 huruf e dan huruf m diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ... SALINAN
b.bahwa dengan telah dibatalkannya Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat

(1)huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang ...
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ... Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana ... sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57);
13.Peraturan ...
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

1.Ketentuan ...
1.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program daerah/nasional yang strategis atau karena bencana alam.
(2)Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf g, huruf h, dan huruf i, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:

a.luas wilayah tidak berubah;
b.jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
c.sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
d.potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
e.kondisi ...
e.kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan/atau jasa;
f.meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
g.akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
h.kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
i.batas usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.
1. 3.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
(2A)Kelurahan ...
(2A)Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan karateristik:
1. a.kondisi masyarakat homogen;
2. b.mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris; dan
3. c.akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
(3)Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
(4)Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
(5)Pendanaan perubahan status Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

4.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan paling sedikit memuat :
1. a.nama Desa/kelurahan lama dan baru;
2. b.nomor Kode Desa/kelurahan yang lama;
3. c.jumlah penduduk;
4. d.luas wilayah;
5. e.cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
6. f.peta batas wilayah Desa/kelurahan baru.
(2)Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Desa hasil pembentukan dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa serentak.

5.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1)Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa.
(2)Penataan ...
(2)Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.jenis dan perincian kewenangan Desa; dan
2. b.kriteria kewenangan Desa.
(3)Jenis, rincian dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1)Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa.
(2)Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
(3)Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan APB Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. i.mengembangkan ...
10. i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
11. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
12. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
13. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
14. m.mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
15. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. o.melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima ...
4. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;
5. d.mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
6. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa berkewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
5. e.melaksanakan ...
6. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
7. f.melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
8. g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
9. h.menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
10. i.mengelola keuangan dan aset Desa;
11. j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
12. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
13. l.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
14. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
15. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
16. o.mengembangkan ...
17. o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
18. p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
  1. 8.Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

(1)Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilaksanakan dengan metode secara manual atau secara elektronik (e-voting).
(2)Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.pengumuman ...
2. a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
3. b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
4. c.penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
5. d.penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
6. e.pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
7. f.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
(2)Dalam hal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan seleksi tambahan.

10.Ketentuan ...
10.Ketentuan Pasal 69 huruf e dan huruf m diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 27

Pasal 31

Pasal 37

Pasal 42A

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 51A

Pasal 68

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 27

Pasal 31

Pasal 37

Pasal 42A

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 51A

Pasal 68

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019