DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 173

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan, Penyesuaian Bentuk Tempat Kedudukan Dan Jangka waktu, Maksud Tujuan Dan Kegiatan Usaha, Permodalan, Organ Perumda Pasar Tohaga, Pegawai, Satuan Pengawas Intern Komite Audit Dan Komite Lainnnya, Perencanaan Operasional Dan Pelaporan Perumda Pasar Tohaga, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan Perumda Pasar Tohaga, Penugasan Pemerintah Daerah Kepada Perumda Pasar Tohaga, Evaluasi Dan Restrukturisasi, Pembubaran, Kepailitan, Pembinaan Dan Pengawasan Perumda Pasar Tohaga, Tarif Jasa Pelayanan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang.... SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2007);
12.Peraturan ...
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2008); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR TOHAGA KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4.Perusahaan Daerah Pasar Tohaga yang selanjutnya disebut PD Pasar Tohaga adalah Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
5.Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Tohaga adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
6.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Pasar Tohaga.
7.Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Dewan …
9.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
10.Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Pasar Tohaga untuk kepentingan dan tujuan Perumda Pasar Tohaga serta mewakili Perumda Pasar Tohaga baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pasar adalah suatu kawasan tertentu beserta bangunan diatasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa.
12.Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen dan operasional secara langsung terhadap pasar yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perumda Pasar Tohaga dengan tujuan memberikan pelayanan dan memperoleh keuntungan dari jasa yang telah diberikan maupun pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan pedagang.
13.Pedagang adalah orang atau badan usaha pemakai tempat berdagang yang berdasarkan izin pemakaian tempat berdagang mempunyai hak memakai tempat berdagang di area pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa dan terdaftar namanya di Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga.
14.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
15.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas atau bakal calon anggota Direksi Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 2

(1)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Pasar Tohaga mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan ...
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)antara lain:
1. a.pengalihan aset tetap;
2. b.kerja sama;
3. c.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
4. d.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
5. e.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
6. f.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penetapan besaran penggunaan laba;
8. h.pengesahan laporan tahunan;
9. i.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Pasar Tohaga; dan
10. j.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Pasar Tohaga dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(6)Pelaksanaan kewenangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYESUAIAN BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, PD Pasar Tohaga disesuaikan bentuknya menjadi Perumda Pasar Tohaga.
(2)Perumda …
(2)Perumda Pasar Tohaga berkedudukan di wilayah Daerah.
(3)Perumda Pasar Tohaga dapat mendirikan atau membuka cabang, perwakilan dan/atau anak perusahaan di dalam wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah.

Pasal 4

Perumda Pasar Tohaga melakukan kegiatan usaha untuk jangka waktu tidak terbatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Maksud Perumda Pasar Tohaga adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah, terutama di bidang pengelolaan pasar dan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Perumda Pasar Tohaga memiliki tujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfatan umum berupa pengelolaan pasar dan pelayanan kepada masyarakat; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 7

(1)Kegiatan Usaha Perumda Pasar Tohaga adalah menyelenggarakan usaha pengelolaan pasar, penyewaan sarana dan prasarana pasar dan usaha lainnya.
(2)Usaha …
(2)Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.menyelenggarakan usaha perdagangan, usaha pergudangan, memproduksi, mengelola, menyediakan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi lainnya kepada pedagang, konsumen, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lainnya serta masyarakat; dan
2. b.menyelenggarakan usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area pasar.
(3)Dalam melakukan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perumda Pasar Tohaga ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
(2)Modal disetor Perumda Pasar Tohaga ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(3)Besarnya modal Perumda Pasar Tohaga sampai dengan peraturan daerah ini diundangkan adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1)Sumber modal Perumda Pasar Tohaga terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah …
2. a.Daerah;
3. b.BUMD lainnya; dan/atau
4. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(6)Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks173PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017