DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bogor

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar... dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selesih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp8.549.986.694.820,00
b.Belanja Daerah Rp9.192.814.361.779,00 Defisit/Surplus Rp(642.827.666.959,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp792.827.666.959,00
2. 2.Pengeluaran Rp150.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp642.827.666.959,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar Rp8.549.986.694.820,00 (delapan trilyun lima ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan...
a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp3.483.862.444.027,00 (tiga trilyun empat ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.502.529.815.000,00 (dua trilyun lima ratus dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sebesar Rp158.454.898.510,00 (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp75.296.866.991,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp747.580.863.526,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta delapan… delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp5.066.104.250.793,00 (lima trilyun enam puluh enam miliar seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.113.238.666.000,00 (empat trilyun seratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp952.865.584.793,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.192.814.361.779,00 (sembilan trilyun seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja…
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp6.300.329.477.279,00 (enam trilyun tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebesar Rp2.785.071.665.715,00 (dua trilyun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.059.337.134.649,00 (tiga trilyun lima puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c sebesar Rp424.985.590.469,00 (empat ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp30.935.086.446,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Pasal 9…

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp1.255.978.052.916,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp53.804.119.259,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp355.086.773.099,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp279.438.787.176,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp510.294.132.010,00 (lima ratus sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah).
(6)Belanja…
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp57.354.241.372,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp50.298.228.370,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yaitu untuk belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp1.586.208.603.214,00 (satu trilyun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebesar Rp222.435.091.990,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp1.363.773.511.224,00 (satu trilyun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah). Pasal 12…

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…