DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 170

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Landasan dan Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas dan Wewenang, Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah, Sasaran Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Strategi Pemajuan Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembiayaan, Pengharagaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Bogor memiliki berbagai kearifan lokal yang merupakan hasil cipta, karya, dan karsa masyarakat yang harus dilestarikan dan dikembangkan, sebagai karakteristik jati diri masyarakat Kabupaten Bogor;
c.bahwa untuk pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya daerah diperlukan langkah strategis yang sistematis, terpadu, dan terukur, serta saling terintegrasi agar tercipta karakter yang kuat dari kebudayaan daerah sebagai aset kebudayaan nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang… SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11.Peraturan…
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
16.Peraturan...
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 109); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN CAGAR BUDAYA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah...
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
6.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
7.Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah ditengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
8.Ketahanan Budaya adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.
9.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
10.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan daerah.
12.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan daerah.
13.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14.Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur kebudayaan daerah yang menjadi sasaran utama pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.
15.Warisan...
15.Warisan budaya adalah kebudayaan yang terdapat di daerah baik benda maupun tak benda, meliputi cagar budaya, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
16.Warisan Budaya Tak Benda Daerah yang selanjutnya disingkat WBTBD adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya daerah, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan daerah yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Tak Benda.
17.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18.Strategi Kebudayaan Daerah adalah dokumen tentang arah pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
19.Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan daerah yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan daerah dari berbagai sumber.
20.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
21.Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
22.Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat.
23.Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
24.Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan kepada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
25.Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
26.Pengetahuan...
26.Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai- nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
27.Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan ketrampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
28.Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreatifitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau media.
29.Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat.
30.Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.
31.Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
32.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
33.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
34.Bangunan...
34.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
35.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
36.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
37.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
38.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi yang bertugas untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya.
39.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
40.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bogor.
41.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II

LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah berasaskan:

a.toleransi;
b.keberagaman;
c.kelokalan;
d.lintas wilayah;
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan…
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah yang meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.

Pasal 5

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah;
b.memperkaya keberagaman budaya;
c.memperteguh jati diri daerah;
d.meningkatkan citra budaya daerah;
e.mewujudkan masyarakat madani;
f.meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
g.melestarikan warisan budaya daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang;
b.penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah;
c.sasaran objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah;
d.sumber daya manusia kebudayaan;
e.strategi pemajuan kebudayaan;
f.peran serta masyarakat;
g.pengendalian dan pengawasan;
h.pembiayaan; dan
i.penghargaan.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

a.menjamin kebebasan berekspresi;
b.menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
c.melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
d.memelihara kebhinekaan;
e.mengelola…
e.mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
f.menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
g.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
h.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
i.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
c.merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN CAGAR BUDAYA DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah, yang meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pelestarian.

Pasal 10

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
(2)Perencanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah disusun dalam rencana aksi daerah Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah yang berisi program serta kegiatan dibidang kebudayaan.
(3)Rencana…
(3)Rencana aksi Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat arah, kebijakan dan strategi dalam mencapai target Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.

Isi peraturan

Teks170PDFHirarki

Memuat teks peraturan…