DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Oktober 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyertaan Modal Daerah, Tata Cara Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban, Bagian Laba Usaha, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ...
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah tahun berkenaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2010; Mengingat ... 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang ... 3
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan ... 4
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1981 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10);
12.Peraturan ... 5
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 7);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8); Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tentang Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 sampai dengan 2013;
2.Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk Hibah Air Minum Nomor NPPH-075/PK/2010 tanggal 11 Juni 2010. Dengan ... 6 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN :MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5.Perusahaan ... 7
5.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 8

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari perusahaan daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 18.537.750.000,00 (delapan belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan dari penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya.
(3)Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.pengembalian ... 9
2. a.pengembalian setoran bagian laba Pemerintah Daerah atas laba Perusahaan Daerah Tahun 2009, sebesar Rp. 9.037.750.000,00 (sembilan milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang akan digunakan untuk keperluan investasi berupa penambahan dan perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. b.peningkatan pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima hibah yang berbasisoutput based aid (OBA) Tahun 2010, sebesar Rp. 9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) berupa investasi jaringan distribusi dan retikulasi, dan subsidi biaya sambungan penerima manfaat hibah.
(4)Rincian kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang disahkan oleh Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.
(2)Pengelolaan anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUD. 10

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perusahaan Daerah.
(2)Perusahaan Daerah berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Perusahaan Daerah berkewajiban memberikan bagian laba usaha kepada Pemerintah Daerah.
(4)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal Perusahaan Daerah.
(5)Perusahaan Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan kondisi ikhtisar kinerja dan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB VI

BAGIAN LABA USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba usaha dari perusahaan daerah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa bagian laba untuk daerah atau deviden pemegang saham.
(2)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan- ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan perusahaan daerah.
(3)Nilai... 11
(3)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum kepada perusahaan daerah yang menerima penyertaan modal daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah.
(3)Pelaksanaan pengawasan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan ... 12 Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 15 Oktober 2010 BUPATI BOGOR, ttd RACHMAT YASIN Diundangkan di Cibinong pada tanggal 15 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd NURHAYANTI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2010 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd EPI RUPALI 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2010 I. UMUM Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Kabupaten Bogor sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah. Selain dari pada itu penyertaan modal tahun 2010 juga selain untuk optimalisasi dan pengembangan pada PDAM Tirta kahuripan, juga ada yang merupakan program Hibah (OBA), untuk program kegiatan Subsidi Biaya Penyambungan dan Pengembangan jaringan sehingga diharapkan dapat mendukung program air bersih secara nasional dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 ... 14

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Prinsip ekonomi artinya Perusahaan Daerah dituntut untuk mampu mengelola perusahaan dengan baik hingga mampu menghasilkan laba bersih yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada PAD. Pasal 3 Ayat (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 18.537.750.000,- (delapan belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bogor diberikan untuk keperluan investasi berupa penambahan dan perluasan prasarana sistem penyediaan air minum dan subsidi biaya penyambungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit sambungan rumah. Penyertaan Modal tersebut diantaranya sebesar Rp. 9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) merupakan realisasi persyaratan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk Hibah Air Minum Nomor NPPH-075/PK/2010 tanggal 11 Juni 2010. Ayat (2) ... 15 Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…