DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Prinsip Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Koordinasi Dan Komunikasi, Kerja Sama, Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Dunia Usaha, Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya dalam mewujudkan pesantren yang rahmatan lil’alamin, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pesantren;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perlu pengaturan tentang fasilitasi penyelenggaraan Pesantren; yuridis
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 112);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8.Dewan . . .
8.Dewan Masyayikh adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
9.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
10.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
11.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
12.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
13.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
14.Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang membidangi kesejahteraan rakyat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas . . .
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan fasilitasi dan menunjang penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
b.memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah;
c.mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama Islam bagi masyarakat melalui Pesantren;
d.menumbuhkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
e.mengembangkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.prinsip umum;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.koordinasi dan komunikasi;
e.kerjasama;
f.tim Fasilitasi Pesantren;
g.pengelolaan data dan sistem informasi;
h.partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
i.monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan; dan
j.pendanaan.

BAB III

PRINSIP UMUM

Pasal 6

(1)Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan kewajiban mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tetap menjaga kemandirian Pesantren dan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pesantren Pemerintah Daerah menyusun perencanaan yang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
4. d.Rencana Strategis.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pesantren yang telah terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 9

Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi fungsi pendidikan kepada pondok atau asrama Pesantren dan masjid atau musala.

Pasal 10

(1)Fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.dukungan sarana dan prasarana pesantren berupa:
  1. 1.pondok atau asrama Pesantren; dan
  2. 2.masjid atau musala Pesantren;
2. b.bantuan pendanaan penyelenggaraan kegiatan Majelis Masyayikh; dan/atau
3. c.fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren.
(2)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. b.Perangkat . . .
3. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
4. c.Unit Kerja.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…