DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyertaan modal daerah, tata cara penyertaan modal daerah, bagian laba usaha, pelaporan, pembinaan dan pengawasan. Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebesar Rp53.568.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang... SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 131); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) adalah untuk pemenuhan modal dasar, pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan daya saing daerah.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tata kelola perusahaan yang baik dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, berdasarkan rencana bisnis yang telah disahkan dalam RUPS.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebesar Rp53.568.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah).
(2)Penyertaan…
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar dan modal ditempatkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana bisnis yang disahkan dalam RUPS.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berupa uang yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025.
(2)Tata cara Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BAGIAN LABA USAHA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda).
(2)Bagian laba usaha dari PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam objek pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 6

PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) menyampaikan laporan penggunaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai rencana bisnis kepada Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) yang menerima Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 5 Desember 2024 Pj. BUPATI BOGOR, ttd. BACHRIL BAKRI Diundangkan di Cibinong pada tanggal 5 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd. AJAT ROCHMAT JATNIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: (8/240/2024) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, ADI MULYADI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN I. UMUM Dalam rangka pemenuhan modal dasar, pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan daya saing daerah, perlu adanya Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman. Memedomani ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Jasa Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, modal disetor pendirian Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang didirikan di Zona 1 ditetapkan paling sedikit Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) merupakan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang didirikan di Zona 1, sehingga untuk memenuhi persyaratan minimal jumlah Modal Disetor perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyertaan modal daerah pada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…