DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban, Bagian Laba Usaha, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR BANTEN, Tbk. DAN PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Bupati…
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah penggunaan aset Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten, Tbk. yang selanjutnya disebut PT. Bank Jabar Banten, Tbk. adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
6.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Bogor, yang selanjutnya disebut PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, adalah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten, Tbk. dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan Daerah yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp. 35.325.000.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan dari penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya.
(3)Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten, Tbk. sebesar Rp. 19.625.000.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. b.penambahan penyertaan modal kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor sebesar Rp. 15.700.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah);
(4)Rincian kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan atau rencana bisnis yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018.
(2)Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Jabar Banten, Tbk. dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor.
(2)PT. Bank Jabar Banten, Tbk. dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Hak…
(3)Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban PT. Bank Jabar Banten, Tbk. dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor dan hak PT. Bank Jabar Banten, Tbk. dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
(4)Badan usaha milik daerah yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf a dan huruf b berkewajiban untuk menyampaikan laporan kondisi ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB VI

BAGIAN LABA USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba usaha dari PT. Bank Jabar Banten, Tbk. dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa bagian laba untuk Daerah atau dividen pemegang saham.
(2)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
(3)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. Bank Jabar Banten, Tbk. dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor yang menerima penyertaan modal daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah.
(3)Pelaksanaan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 11 Desember 2017 BUPATI BOGOR, ttd NURHAYANTI Diundangkan di Cibinong pada tanggal 11 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd ADANG SUPTANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT (9/278/2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN ttd ADE JAYA MUNADI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…