DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan tentang penanggulangan bencana, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Asas, prinsip dan tujuan penangulangan bencana, tanggung jawab dan wewenang serta kelembagaan penyelenggaraannya. Hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha dan lembaga internasional. Penyelenggaraan penanggulangan pra bencana, saat keadaan darurat dan pasca bencana. Pendanaan dan bantuan bencana, pengawasan, Kerjasama antar daerah, penyelesaian sengketa, penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaipejabat negara perlu diberikan hak keuangan/biaya melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;
b.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaun Keuangan Daerah, Uang represcntasl d:111 tunjangan pimpinan dan anggot.aDPRD sorta g:1.fi dan tunjangan kepala daerah dan wakil l<C·p.il:, daerah serta penghasilan clan pencrirnaan lai1111y:1 yang ditetapkan sesuai dengan peratu n111 perundang-undangan dianggarkan dalam bclnnjn pegawai; c.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Bolaang MongondowTahun Anggaran 2017;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1.822);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan.g PenyelenggaraanNegarayang bersih clan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Menimbang BUPATIBOLAANGMONGONDOW PROVINS!SULAWESIUTARA PERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOW NOMORo, TAHUN 2017 TENTANG ANGGARANBELANJATIDAK LANGSUNGBUPATIDAN WAKIL BUPATI BOLAANGMONGONDOWTAHUNANGGARAN2017 • I ""_..-,,-· . r> .-··
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat: dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nom01· 109 Tnhun :2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dacruh d,111 Wakil Bupati (Lembaran Negara Repu blik lndo1wsi.1 Tahun 2000 Nomor 210; Tarnbahan Lcmburun Negara Republik Indonesia Nornor 211);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Trrhun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ,. .... Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wald! Bupati Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.348.639.992,-yang terdiri dari:

a.Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp.146.824.992 AL -.. μr __

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat A:f>BD adalah APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.
6.Belanja tidak langsung adalah belanja tidak langsung Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANGANGGARANBELANJA TIDAK LANGSUNG BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOWTAHUNANGGARAN2017. MEMUTUSKAN: -.

12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangari Daerah sebagaimana telah diubah beberapn lrnli terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nt'g<'l°i Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan l\:t'du:1 Atas Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nornor I :1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclol.uu: Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tnhun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukurn Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2016 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
16.Peraturan Bupati Bolaang Mongortdow Nomor 58 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongonclow Tahun Anggaran 2017;

Pasal 5

Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2017 yang ditctapkan dalam Peraturan Bupati ini yang dituangkan lebih lanjut clalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)pada Pos Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 4

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dart Wakil Bupati Tahun Anggaran 2017 (Jumlah PAD Murni Tahun 2016 Rp.38.048.431.273,- X 0,8 % ) dibulatkan sebesar Rp.304.387.000,- yang diatur sebagai berikut:

a.Biaya Penunjang Operasional Bupati Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran Rp. 304.387 .000,- atau sebesar Rp. 182.632.200,-
b.Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp. 304.387.000,- atau sebesar Rp.121..754.800,- Rp.21.600.000,.- Rp. 3.024.000,- Rp. 38.880.000,~ Rp. O,~ Rp. 0,- Rp. 3.47'6.160,~ Rp. 1.564.296,- Rp. 240,- Rp. 68.544.696,- 1) Gaji Pokok 2) Tunjangan Keluarga 3) Tunjangan Jabatan / Struktural 4) Tunjangan Fungsional ·:~ 5) Tunjangan Umum 6) Tunjangan Beras 7) Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 8) Pembulatan ·· Jumlah Belanja Pegawai
b.Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Wald! Bupati Tnhur: Angg:ir:in 2017 sebesar Rp. 68.544.696,- Dengan rincian sebagai bcriku t: Rp.25.200.000,- Rp. 3.024.000,- Rp. 45.360.000,- Rp.0,- Rp.0,- Rp.2.607 .120,~ Rp. 2.088.696,~ Rp.. 480,- Rp. 78.280.296,- , i

Pasal 3

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Waldl Bupati Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.146.824.992,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diatur sebagai betikut :·

a.Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 78.280.296,- Dengan rincian sbb: 1) Gaji Pokok 2) Tunjangan Keluarga 3) TunjanganJabatan / Struktural 4) Tunjangan Fungsional 5) Tunjangan Umum 6) Tunjangan Beras 7) Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 8) Pembulatan Jumlah Belanja Pegawai
b.Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 304.387.000,- ...... . BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAA.NG MONGONDOW TAHUN 20 17 NOMOR... LAANG MONGONDOW, Diundangkan di Lolak pada tanggal Januari 2016 0- a/\l)l~I/\NUS NIXON W/\TUNoz Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW, Ditetapkan di Lolak pad a tanggal to Jan uari 201 7

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…