DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang penyelenggaraan jalan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Asas dan tujuan, ruang lingkup, dan pengelolaan jalan daerah. Bagian bagian jalan yang meliputi ruang manfaat, ruang milik dan ruang pengawasan jalan. Pemanfaatan jalan daerah, peran, fungsi dan status jalan daerah. Penyusunan perencanaan jaringan jalan kota, izin, dispensasi dan rekomendasi. Pemberian nama jalan, persyaratan laik fungsi jalan, pemeliharaan dan penilikan jalan. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Penyidikan, Sanksi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa informasi rnerupakan kebutulian pokok . . masyarakat dalam . lingkungan sosialnya, sehingga · menjadi bagian integral dalam proses kemajuan pem bangunan dan ketahanan daerah;
c.bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media cetak sebagai wujud .pelaksanaan kewenangan .pemerintahan yang bertanggungjawab, .maka perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan . media cetak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan · sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati. \ .. PR.OVINSI SULAWESI UTARA PERATU~AN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 2.. TAHUN 20·17 TENT ANG TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN MEDIA MASSA:. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW, · BUPATI BOLAANG MONGONDOW •

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Pemerintah daerah adalah · Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Pengguna Anggaran. ,. 5.. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SK.PD yang dipimpinnya.
6.UrIBSan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yarig menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan. pemerintahan untuk mengatur dan mengunlS .· fungsi-fungsi . tersebut yang menjadi .kewenangannya .dalam rangka melindungi, melayani; memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7.Kerja sama daerah adalah_'.kesepakatan antara Pengguria Anggar-an Sl(PD yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis sorta dan kewaiiban. KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA Menetapkan
6.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2015 Nomor 5601, Tambahan Lembarar{:,_ Negara Republik Indonesia Nomor 7901), c sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir '.cie_ngan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 20] 5 tentang .· ·.. Perubahan · Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun ·2014 terrtang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndrnwni.i Nornor 5678); T. .Undang-Undang Nomor 30 Tahun '.2014 lc11t:ang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Ncgnrn l~qn.il>lik Indonesia Tahun 2014 Nornor 29'.2., Ta mbuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 <Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Rq:n1blik Indonesia 'Nomor 5401);
8.Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentarig Pengelolaan Keuangan Daerah {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14_0,' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nornor 50 Tahun 2007 tentang. · Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama ~aetah. (Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor' 1 tz, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 4761.);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 22 Tahun 2099 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. MEMUTUSKAN:

Pasal 4

.· Objek kerja sama daerah adalah penyebarluasan informasi melalui media cetak mengenai penyelenggaraan urusan .. · pemerintahan, pembangunan dan kernasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, .dan advetorial terkait ucapan selamat berkaitan dengan duka cita atau suka cita pemangku · kepentingan yang. terkait, atau, iklan layanan : masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. . ..tJ-. ·.··. :.

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi:

a.Pengguna Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah; dart
b.Pihak Ketiga yaitu Kepala Biro Media Massa Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 2

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:

a.efisiensi; ,:
b.efektivitas;
c.sinergi; ~: saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik; .
g.mengutamakan keperitingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan;dan
k.kepastian hukum. BABII KERJA SAMA PEMER.INTAH DAERAH
1. 8.Pihai ketiga adalah Media Cetak dan Media Siber yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dan Nasional. 9, Media·massa adalah Media Cetak, Media Elektronikdan Media Siber
2. 10.Media. Elektronik adalah Media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakseskontennya · .
3. 11.Media Cetak adalah. sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala scpcrti: surat kabar, koran atau majalah. -12. Media. Siber adalah . segala bentuk media yang menggunakan wahana in tern et dalam melaksanakan kegiatan jumalistik.
4. 13.· Surat Kuasa Pihak Ketiga adalah naskah yang dikeluarkan oleh .Pernimpin Redaksiy Direktury Pirnpinan Media Cetak sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Pemimpin Redaksi /Direktur /Pimpinrui. Media kepada Kepala Biro Perwakilan Bolaang Mongondow yang diberi. kuasa untuk bertindak. atas nama Pemimpin Redaksiy Oirektur/Pimpinan Media untuk menerima naskah kerja sama daerah, rnenyatakan persetujuan untuk mengikatkan .diri pada kerja sama daerah, dan/ atau menyelesaikan 'hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah,

Pasal 7

(1} Pelaksanaan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD. . · (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Pengguna Angaran SK:PP yang bertindak untuk dan atas 'narna Pemerintah Daerah dengan Kepala Biro Media Massa Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow.·

(3)Kepala. Biro Media Massa Perwakilari Kabupaten Bolaang Mongondow menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama berdasarkan Surat Tugas sebagai Kepala Biro dad Peminipin Redaksi/Direktur/Pimpinah Media Cet.ak atau Surat Kuasa dari Pemimpin Redak:si/Direktur/Pimpinan-Media Massa.

Pasal 6

Tata cara kerja sama daerah .dilakukan dengan:

a.Pengguna Anggaran SKPD · dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala Biro Media Massa Perwakilan Kabu paten Bolaang Mongondow. · ·
b.Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui tahapan : ( l+'persiapan;

(2)penawaran.;
(3)penyiapan kesepakatan; ( 4) penandatanganan kesepakatan;
(5)penyiapan perjanjian;
(6)penandatanganan perjanjian; dan
(7)pelaksanaan.
1. c.rancangan perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
(1)subjek kerja sama; · ·
(2)objek kerja sama; .
(3)ruang lingkup kerja sama; '. · ( 4) +1-ak dan kewajiban para pihak;
(5)jangka waktu kerja sama;
(6)pengakhiran kerja sama;
(7)keadaan memaksa; dan
(8)penyelesaian perselisihan.
1. d.Pengguna Anggaran SKPD. mempersiapkan mekanisrne perrriliharr rncd ia massa yang akan bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah Krrbupn tr-n Bolaang Mongondow. ·
2. e.Pengguna Anggaran SKPD membuat kla sifikasj dan/atau pci-cngki11ga11 flll'di:1 massa berdasarkan basil kajian. . .
3. f.Pengguna Anggaran SKPD dalam menyiapkan rancangan pcrja njiar: kr-ria sama-dapat melibatkan perangkat daerah terkait clan meminta pcndnpu t dn n saran dari para pakar, serta perangkat daerah provinsi. . BAB III .. . TATA CARA KERJA SAMA DAERAH ·. Pasal 5
4. a.Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
5. b.Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan . prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4. · Bagian Keempat ... · Bentuk Kerja Sama .,

Pasal 9

(l) Media massa berhak untuk rnemperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, mernajukan · kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

(2)Media massa berhak untuk melakukan · pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum ..
(3)Media massa berhak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
(4)Hak Tolai< sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibatalkan -demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh .pengadilan.
(5)Media massa berkewajiban untuk menyampaikan . informasi· terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kerriasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow secara akurat, benar, tidak menyesatkan, dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(6)Media massa dalam menyiarkan informasi, berkewajiban untuk tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan Pemerintah Daerah, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
(7)Media massa berkewajiban untuk · memberikan inforrnasi tcrknit penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kerna.syurukntnn Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menghormati norma- norma agama -dan rasa kesusilaan rnasyarakat serta asas prncl1.1gc1 l:1k bersalah. ·
(8)Media massa berkewajiban melayani Hak Jawab clan Hn.k l,on·ki,i <I: 11·i Pemerintah Daerah.
(9)Mediamassa yang berkerjasama dengan pihak Pernerintah Dacra h l\;11>1q.r;1lc11 Bolaang Mongondow berkewajiban 1ne1~empatkan wartawan yang profr-siouu l.
(1)Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan , memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi yang berada dibawah kewenangannya' sesuai dengan .ketentuan.
(2)Pemerintah daerah berhak untuk tidak menerbitkan inforrnasi yang dikecualikan berdasar kan' keten tuan.
(3)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada .ayat (2) adala.h informasi yang. bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan urriumdidasarkan pada pengujiantentang konsekuensi yang tirnbul apabila suatu inforrnasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkandengan seksama bahwa menutup Informasi dimaksud dapat · melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. · · ·
(4)Pemerintah .Daerah berhak untuk mernberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan narna baiknya, clan mengoreksi atau mernberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan olch media massa. · BA81Y ·HAK DAN .KEW AJIBAN . . Bagian Kesa tu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah ·.'.
(1)Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
1. a.menyampaikari secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain . . b. pihak yang mernpunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama. (~) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan -rnempengaruhi penyelesaian objek kerja sama, yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sarna tersebut. ·

Pasal 14

Kerja samadaerah berakhirapabila: ·

a.terdapat kesepakatan para pihak rnelalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; ·..
b.tujuan perjanjian tersebut telah tersapai;
c.terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sal?-a tidak .dapat dilaksanakan; ·
d.salah satu pihak tidak melaksanakan atau rnelanggar ketentuan perjanjiart; ·
e.dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
f.muncul norma baru da1am peraturan perundang-urrdangan;
g.objek perjanjian hilang; . '
h.terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
1. 1.berakhirnya masa perjanjian.

(1)Para pihak dapat melakukanperubahan atas ketentuan kerja sarna.
(2)Mekanisrne perubahan atas ketentuan kerja sarna daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
(3)Perubahan . ketentuan kerja sama daerah dituapgkan dalarn adendurti perjanjian kerja sama.

BAB VIII

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA •, .

Pasal 12

(1)Penyelesaian perselisihan berkenaan .. dengan · pelaksanarin pc1jn1rjinn kerjasama diutamakan dilakukan secara mu syawarah mufakat.
(2)Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan se11gkc·ta dimaksud, maka ditempuh penyelesaian arbitrasi nasional atau rnelalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasarna.
(1)Hasil kerja sama bagi Pemerintah Daerah adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta advertorial. · · , ·
(2)Hasil kerja sama bagi Media Cetak adalah keuntungan perusahaan berupa uang sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama media cetak yang bersangku tan: ·.: BABV HASIL KERJA SAMA TAHUN 2017 Jj' \ 4-AsHARISUGEHA SERITA DAERAH KABUPATEN BQLAANG MONGONDOW.: NOMOR '""" . ' . £,J_ADRIANUS NI:XO~ WATtJNGt Ditetapkan di Lolak · Pad a tanggal I O Jan uari 201 7 .Pj. BUPATI.BOLAANGMONGONDOW, . . Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya mernerintahkan pengundangan Pcraluran Bupati ini , dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

BAB VI

PENYELESAIAN PERS~LISIHA.N · ·· .. Pasal 10

Pasal 19

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…