(l) Media massa berhak untuk rnemperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, mernajukan · kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
(2)Media massa berhak untuk melakukan · pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum ..
(3)Media massa berhak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
(4)Hak Tolai 1q.r;1lc11 Bolaang Mongondow berkewajiban 1ne1~empatkan wartawan yang profr-siouu l.
Bagian Kedua Hak.dan Kewajiban Media Ma~sa • • · Pasal 8
(1)Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan , memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi yang berada dibawah kewenangannya' sesuai dengan .ketentuan.
(2)Pemerintah daerah berhak untuk tidak menerbitkan inforrnasi yang dikecualikan berdasar kan' keten tuan.
(3)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada .ayat (2) adala.h informasi yang. bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan urriumdidasarkan pada pengujiantentang konsekuensi yang tirnbul apabila suatu inforrnasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkandengan seksama bahwa menutup Informasi dimaksud dapat · melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. · · ·
(4)Pemerintah .Daerah berhak untuk mernberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan narna baiknya, clan mengoreksi atau mernberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan olch media massa. · BA81Y ·HAK DAN .KEW AJIBAN . . Bagian Kesa tu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah ·.'.
(1)Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
a.menyampaikari secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain .
. b. pihak yang mernpunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama. (~) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan -rnempengaruhi penyelesaian objek kerja sama, yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sarna tersebut. ·