DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD. Belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, ketentuan lain lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI .BOLAANG MONGONDOW, Mengingat Menimbang TENT ANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NO MOR 3 TAHUN 2017 .::-·:. \~·":

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. DaJam Peraturan Daerah ini, yang dimaksuc..l dcngan:

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BOLAANG MONGONDOW dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Dengan Perset:ujuan Bersama . ~

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcrnbarnn Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sclmgai1rn111:1 telah diubah beberapa kaJi t.cra.khir dcngan Und.111g- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahnn l\ccl11n Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,.:i tc111:111g Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgar» l~cpul>lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbnhan Lc111l>;1r;111 Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahu n 2017 tc11t;111g Hak Keuangan dan Administrat:if Pimpinan dan Anggot» Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6057);
7.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Pernbent.ukun Produk Hukum Daerah (Bcrit» Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tcntang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah ScrU.1 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Opcrasional (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
1.uang representasi;

(1)Penghasilan Pim pinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajakriya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:

BAB I

KETENTU/\N UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG HAK Kl~U/\NG/\N DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA !)!•:WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 2

Pcnghasilan Pimpinan clan Anggota DPRD . Bagian Kcsatu HJ\13 II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESKJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGJ\BDIAN PIMPINJ\N DAN ANGGOTA DPRD

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kcuangan tahunan Pemerint:ah Dacrah yang disetujui oleh DPRD clan ditetapkan dengan Pcraturan Daerah.
11.Rumah Negara adalah bangunan yang rlimiliki l1<'11wri11l,1'1 Daerah dan berlungsi scbaga] t.cmpat. t.inggr1I atuu ln111i,111 clan sarana pcmbinaan kcluarga sorta mcnu nj.uu; pelaksanaan tugas jabatan.
10.Sekretaris DPl~D adalah pejabn: ymig 11H·111i111pi11 Sekret:ariat: DPf~D.
9.Sekretariat: DPRD adalah Sekretariat DJ>l~I) 1..:n1>11 p;i 1<·11 Bolaang Mongonclow.
8.Alat Kelengkapan Lain adalah panitia khu sus y;111g dibentuk melalui rapat paripurna.
7.Alat Kelengkapan adalah aJat kelengkapan DP!~!) u nt u k rnelaksanakan fungsi dan t.ugas DPRD.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang mcmcgaug jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6.Anggota DPRD adalah J\nggota DPRD Kabupatcn I 3olrnlllg Mongondow.
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnvn disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dacrah Kabupaten Bolaang Mogondow.
2.Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan bcra s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pim pin an dan Anggota D PRD.

Pasal 4

(4)Uang representasi Anggota DPRD scbcsar 75% (( ujul: puluh lima persen) dari uang representasi Kct.ua UPRD.
(3)Uang rcpresentasi Wakil Ketua DPRD scbcsnr 8ocx, (delapan puluh persen) dari uang rcprcscn I c1si Kcl un DPRD.
(2)Uang representasi Ketua DPRD sctara dcngan ga.11 pokok Bupati.
(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasul 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kcpada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.tunjangan reses.
1.tunjangan komunikasi intensif; dan
6.tunjangan Alat Kelengkapan; dan
7.tunjangan Alat Kelengkapan Lain.

b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, rneliputi:
1. 5.tunjangan jabatan;
2. 4.uang paket;
3. 2.tunjangan keluarga;
4. 3.tunjangan beras;

(3)Tu njangan komu nikasi int.cn sif clan tu njangnn 1-cscs dibcrikan sesuai dcngan kcmampuan kcuangan Dncruh.
(2)Tunjangan roses scbagaimana climaksu d dnlruu l>:1s:il .: ayat (1) hu ruf b angka 2 dibcrikan sctiap 111cl:1ks;111:1k;111 reses kepada Pimpinan dun Anggotu DPl~D.
(1)Tunjangan kornu nikasi interisif scbagaimann dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 dibcrikun s('linp bulan untuk pcningkatan kincrja kcpacla J>i111pi11n11 cl,111 Anggo ta D PRD. PHsaI 8
(3)Tunjangan Alat Kelengkapan Lain scbagaimana dimnk sud pada ayat ( 1) clan ayat (2) diberikan sclamn /\l:ll Kelengkapan Lain terben tuk clan mclaksanakan I ugas. dari tunjangan jaba tan Ketua DPRD.
1. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen),
2. c.sckretaris, sebesar 4% (ernpat persen); dan
3. b.wakil ketua, sebesar 5%> (lima persen);
4. a.ketua, sebesar 7 ,5% (tujuh koma lima persen);
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan dan tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: (l) Tunjangan Alat Kclcngkapan dan tunjangan Aini Kclcngkapan Lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 nyal (1] huruf H angka 6 dan angka 7 dibcrikan sct.i<1p bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalarn badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah, badan kchorrnatan, atau Alal Kelengkapan Lain.

Pasal 7

Tunjangan jabatan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat: ( 1) huruf a angka 5 diberikan set.iap bu Ian kepada Pimpinan dan J\nggota DPRD sebesar 145o/o (seratus cmpat puluh lima person) dari uang reprcscntasi yang bersangkutan. PasaJ 6 Uang paket sebagaimana d ima ksud dalam l',1s,1l '.2 ;1y,11 (I) huruf a angka 4 d ibe rika n setiap bulan kcp.id» Pim pi nn n dan Anggota DPRD scbcsar 10<1<, (scpuluh pcrscn) cl,1ri uang rcprcscntasi yang bcrsangk uta n. Pasal S

b.tunjangan transportasi.
a.Rumah Negara dan pcrlcngkapannya; dan

(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagairnana dimnk sud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tu11j,111g:111 ke sej ah teraan be ru pa:
1. c.belanja rumah tangga.
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. a.Rumah Negara dan perlengkapannya;
(2)Selain tunjangan kcsejahteraan sebagaimana dimaksud pacla ayat ( 1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: cl. pakaian clinas clan atribut.
1. c.jarninan kematian; dan
2. b.jarninan kccclakaan kerja;
3. a.jarninan kcschatan: ( 1) Tu njangan kesejah teraan Pimpinan dan Anggota DJ>l~D tcrdiri atas: ·Pasal 9 Bagi an Kcd ua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan clan Anggota DPRD dari uang rcprcscntas: Kctua DPl~I).
4. c.rcndah, paling h,111y'"1k :1 [tiga) kali,
5. b.seclang, paling hanvak S (limu) knli: d,111
6. a.tinggi, paling banvak 7 (tujuh) kali;
(5)Pemberian tunjangan komunikasi in ten sif dan tunjnngan reses sebagaimana climaksud pada ayat (I) dun nynt (:2) dilakukan dcngan ketentuan, untuk kcloiupok kemampuan keuangan daerah:
(4)Kemampuan keuangan Daerah scbagaimana dirnnksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil pcrhitungnn atas besaran pendapata.n umum Dacrah dikurangi clcngnn belanja pegawai aparatur sipil negara dan discsuaikau dengan pengelompokan dalam ketcntuan pcraturun perundang-undangan.
1. e.pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
2. c.pakaian sipi] lcngkap disediakan 2 (dua) pasang dal,1111 5 (lima) tahun; cl. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalarn l (satu) tahun; dan
3. b.pakaian sipil rcsrni disediakan 1 (satu) pasang dalarn 1 (saru) tahun;
4. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalarn (satu] tahu n; ( 1) Pakaian dinas clan atribu t Pimpinan clan Anggoia IJPl~D scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf cl tcrcliri alas: P,1sc:1I 12 .Jarninan kccclakaan kcrju dan [arniunn k<'111:1l i:111 sebagairnana dimaksud dnlarn Pasal C) avat (I) ln1r111' I> <1.111 huruf c diberikan scsuai dcngan jnminan kr-cclnk.uu: k1'1:i:1 clan jaminan kcmatian scsuui dcngau kctcru unn perut urru: peru ndang-u ndanga n. Pasal I I
(4)Pemeriksaan kcsehatan scbagaimana dimaksud prnl;.1 aynt
(3)dilaksanakan 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta t.idak termasu k ist ri clrn1 anak.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud p,HIH ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPI~D d isorl inkun pemeriksaan kesehatan yang bert:ujuan unt.uk 111c11gclnll11i status kesehatan di luar cakupan pclayanan kcschai an yang diberikan oleh Badan Pcnyclenggara .Iarninan Sosi:ll Kesehatan.
(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) juga terrnasuk istri dan anak sesuai clengan kctcn: u;.111 peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(7)Tata cara pengembalian Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
(6)Dalam hal Anggola DPRD yang discdiakan rurnuh 11cgc1r.i dan perlengkapannya bcrhenti atau bcrakhir musu bn k t i , Rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikcmba likun dalam keadaan baik kcpada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya rnasa bakti.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD bcrhenti atau bcrakhir rnusa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannyu scrtu kendaraan dinas jabatan wajib dikcrnbalikun du l.un keadaan baik kepada Pernerintah Daerah paling 1111111>:1 t I (satu) bulan sejak tanggal bcrhenti atau bcrakhirnyu mn sn bakti.
(4)Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya scrtn kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud padn ayat (1) dan pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
(3)Pemakaian Rumah Negara clan perlengkapannya sorta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah ncgara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan keterituan peraturan perundang-undangan. ( 1) Ru mah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD scsuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. Rumah Negara dan perlengkapannya serta kcndarnun d inu s jabatan sebagaimana climaksud dalam Pasul I:~ scrln tunjangan perurnahan dan tunjangan lrnnsporl:1si sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dibcrikan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD sccara bcrsarnuau.

Pasal 16

(7)Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(6)Bagi Pirnpinan dan Anggota DPRD yang suarm utnu istrinya rnenjabat sebagai Bupati/Wakil Bupat.i t.idnk diberikan tunjangan perumahan.
(5)Bagi suarni dan/ a tau istri yang menduduki jaba tan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hunyu diberikan satu tunjangan perumahan.
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhit.ung mulai tanggal pengucapan surnpah/janji.
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkulan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 15

(2)Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dapat diubah,
(1)Rumah Negara dan perlengkapannya sorta kcndarunn dinas jabatan yang disediakan sebagaimanu dimnk sud dalam Pasal 13 tidak dapat discwabclikun , digunausahakan, dipindahtangankan, dan j atau diubah status hukurnnya.

Pasal 14

(3)Kebutuhan minimal rurnah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
(2)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(1)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.

Pasal 18

(6)Kctcntuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan pcrumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)· Bcsaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan trarrspcrtasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. ·
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pirnpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkun hnr u s sesuai dengan standar saluan harga scwa rumnh y;111g berlaku untuk standar Rumah Negara bagi Pimpi11,111 dun Anggota DPRD, tidak terrnasuk mebel, bclnnja list rik. .ur. gas, dan telepon.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asa s kupat.ut an , kewajaran, rasionalitas, standar harga seternpat ynng berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan pcr u nclu ng- undangan.
(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 15 harus memperhatikan asas kcpatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempal yang berlaku, dan standar luas bangunan dan la.han Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…