DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Perubahan tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERDA ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa: sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTahun Anggaran 2017;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakeud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTahun Anggaran 2017; BUPATIBOLAANGMONGONDOW, If. DENQANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TAHUNANGGARAN2017 · Mengingat \ Menirnbang • TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KAf,3UPATENBOLAANGMONGONDOW PERATURANDAERAHKABUPATENBOLAANGMONGONDOW NOMOR TAHUN2017 BUPATI BOLAANGMONGONDOW PROVINS!SULAWESIUTARA !' 1·. ; 1·

6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor I 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi I Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601};
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola.an Keu~gan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia" Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; .
11.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20!.l.6Nomor 153);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik ,,. Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14·. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tenth.ill' Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah f. Tahun · Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 ~omor 874);
15.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
16.Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun .Anggaran 2017;
27.776.155.336, 73 23.000 .000.000,00 4.776.155.336,73 0,00 2.000.000.000,00 (2.000.000.000,00) 27.776.155.336,73 25.000.009.000,oo 2.776.155.336, 73 'l;

c.Pembiayaan Netto
1. 1.. Semula ·Rp.
2. 2.·. Bertambah/ (Berkurang) Rp. Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. "! b .. Pengeluaran Pembia.ya.an
3. 1.;sem1:1Ia Rp.
4. 2.. ; Bertambah/ (Berkurang) Rp. : i' Jumlah Pengeluaran Pembiayaan : Setelah Perubahan Rp. ,r Pembiayaan Daerah
a.Pe~erimaan Pembiayaan 1 ..·i Semula. Rp.
1. 2.: Bertambah/ (Berkurang) Rp. \ 1Jumlah Penerimaan Pembiayaan : ; Setelah Perubahan Rp. ,, 3. Rp. 991.930.597.644,00 Rp. 84.236.850.987,23 Rp.1.076.167.448.631,23 ,, ,; Belanja a Semula
b.Bertambah/ (Berkura.ng) Jumlah Belanja setelah Perubahan •\ 2. Rp.1.048.391.293.294,50 Rp. 968.930.597.644,00 Rp. 79.460.695.650,50 Pendapatan
a.Semula
b.Bertamba.h/ (Berkurang) . Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 1. Perubahan Anggaran Penda.pa.tan dan Belanja Daerah Tahun Angga.ran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 1

. Menetapkan ' PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOWTAHUN ii ANGGARAN2017. MEMUTUSKAN: '! DEWANPERWAKILAN1~AT DAERAHKABUPATENBOLAANGMONGONDOW ,, d .,i. an BUPATIBOLAANGMONGONDOW : \ Dengan Persetujuan Bersama I 1.802 .356.6 76,00 2.500.000.000,000 (697.643.324,00) Rp. 10.183.000.000,00 Rp. 21.421.500.000,00 Rp. (11.238.500.000,00) Rp. 10.079.856.445,00 Rp. 5.614.500.000,00 Rp. 4.465.356.445,00 dimaksud pada ayat ( 1) Rp. 224.075.318.264,00

213.940.048.668,00 10.135.269.596,00 754.431.435.000,0_0 Rp. 715.221.259.000,00 Rp. 39.210.176.000,00 69.884.540.030,50 39.769.289.976,00 30.115.250.054,50 0,00 0,00 0,00 Rp. Rp. Rp. . •. . ; I

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. 1.,:Semula . Rp.
2. 2.! !Bertambah/ (Berkurang) Rp. 'iJumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan : Daerah Yang Dipisahkan Setelah · Perubahan Rp.
b.Hasil Retribusi Daerah
1. 1.'lSemula
2. 2.: Bertambah/ (Berkurang) '.:Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan I

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Pajak Daerah \• .
  1. 1.:·semula 1', .
  2. 2.'Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan I I I - -~ ·,

Pasal 2

b.Dana Perimbangan sejumlah: ·.,
1. 1.', Semula
2. 2..: Bertambah/(Berkurang) • 1 Jumlah Dana Perimbangan . Setelah Perubahan Rp
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:
1. 1.i: Semula Rp.
2. 2.:,Bertambah/(Berkurang) Rp. '.Jumlah Lain-lain Pendapatan "Daerah Yang Sah Setelah , !Perubahan ( 1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.: Semula
2. 2.': Bertambah/(Berkurang) : : Jumlah Pendapatan Asli Daerah ! Setelah Perubahan
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
1. 1.· ;: Semula Rp.
2. 2.::.'Bertambah/(Berkurang) Rp. ·Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan Rp. Rp. 195.922.456.000,00 Rp. 195.922.456.000,00 Rp. 0,00 Rp. 26.252.862.264,00 Rp. 18.017.592.668,00 Rp. 8.235.269.596,00
b.Daria Penyesuaian dan Otonomi Khusus ·
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Dana Penyesuaian _dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan
a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi danPemerintah Daerah Lainnya
1. 1.Semula
2. 2.'Bertambah/ (Berkurang) .Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan

(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Rp. 185.951.517.000,00 Rp. 141.381.633.000,00 Rp. 44.569.884.000,00 Rp. 555.027.490.000,09 · Rp. 560.387 .198.000,00 Rp. (5.359.708.000,00)
1. c.Dana Alokasi Khusus ·
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) .:JumlahDana Alokasi Khusus Setelah Perubahan '
2. b.· Dana Alokasi Umum
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
  1. 1.Semula Rp. 13.452.428.000,00
  2. 2.:Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 13.452.428.000,00 47.819.326.909,50 10.233.289. 976,00 37 .586.036. 933,50
2. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
  1. 1.Semula Rp. 2 .. Bertambah/ Berkurang) Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah · Perubahan Rp. 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp.
  2. 2.Bertambah/ffserkurang) Rp. Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 17.276.290.936,00 17.674.373.100,00 (398.082.164,00)
4. b.Belanja Hibah
  1. 1.jSemula Rp.
  2. 2.;Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Belanja Hibah Betelah . Perubahan Rp. Rp. 375.871.452.974,98 Rp. 360.418.049.191,74 Rp. 15.453.403. 783,24
5. a.Belanja Pegawai 1 .. tSemula
  1. 2.Bertambah/ (Berkurang) :Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
(3)
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ~ terdiri dari jenis belanja : ! Rp. 468.176.262.932,25 Rp. 402.023.793.852,26 Rp. 66.152.469.079,99 ( 1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1. 1Semula Rp. 589.906.803.791,74
  1. 2.,.Bertambah/(Berkurang) Rp. 18.084.381.907,~4 -Jumlah Belanja Tidak Langusung : Setelah Perubahan Rp. 607.991.185.698,98
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula
  2. 2._ l'Bertambah/ (Berkurang) !_ Jumlah Belanja Langsung · Setelah Perubahan

Pasal 3

c.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya ,. 'I. ·: Semula Rp. 0,00 • ,1
1. 2.·: Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.900.000.000,00 · Jumlah Bantuan Keuangan dari · 11 Provinsi atau Pemerintah daerah I •I Lainnya Setelah Perubahan Rp. 1.900.000.000,00
d.Peridapatan Lainnya
1. 1., Semula Rp. 0,00 ' 2. 11 Bertambahf (Berkurang) Rp. 0,00 :I ; Jumlah Pendapatan 'Lainnya Setelah Perubahan Rp. 0,00
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah
1. 1.:semula Rp. 25.000.000.000,00
2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 2. 776.155.336, 73 Jumlah Penerimaan Pembiayaan · Daerah Setelah Perubahan Rp. 27.776.155.336,73
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. 1.:Semula Rp. 2.000.000.000,00
2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp. (2.000.000.000,00 •Jumlah Pengeluaran Pembiayaan · Daerah Setelah Perubahan Rp.. 0,00 i: I.

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: ': Rp. 227.703.611.486,79 .Rp. 177.596.942.119,79 · .Rp, 50.106.669.367,00 c \

Pasal 4

c.Belanja Modal ;
1. 1.Semula
2. 2., ·Bertambah/ (Berkurang) · [Jumlah Belanja Modal Setelah -Perubahan
b.Belanja Barang dan Jasa
1. 1.iSemula Rp. 217.680.541.732,47
2. 2.· Bertambah/(Berk.urang) .Rp. 11.185.039.712,99 : : Jumlah Belanja Barang dan Jasa !Setelah Perubahan Rp. 228.865.581.445,46 11.607.070.000,00Rp. 6.746.310.000,00 4.860. 760.000,00 Rp. Rp. l.000.000.000,00Rp. 1.500.000.000,00 (500.000.000,00) Rp. Rp
e.Belanja Tidak Terduga
1. 1..Semula
2. 2., 1;Bertambah/ (Berkurang) 1Jumlah Belanja Tak Terduga . Setelah Perubahan ..

(4)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1..Semula
  2. 2.· Bertambah/ (Berkurang) «Jumlah Belanja Pegawai Setelah · 1 Perubahan
2. d.Belanja Bantuan Keuangan kepada Prorinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
  1. 1., .Semula Rp. 209.264.381.500,00
  2. 2.· i Bertambah/ (Berkurang) Rp. 3.529 .060.288,00 f Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 212.793.441.788,00
(2)Penerirnaan Pembiayaan Daerah sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a.· Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) ;; Tahun Anggaran Sebelumnya 1 .. ; Semula Rp. 25.000.000.000,00

2.i·: Bertambah/ (Berkurang) Rp. 2. 776.155.336, 73 ' ' Jumlah SILPASetelah Perubahan Rp. 27.776.155.336,73

b.Pencairan Dana Cadangan ,,, 1.· Semula Rp. 0,00 .. 2. :· Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 ; Jumlah Dana Cadangan Setelah :Perubahan Rp. 0,00
c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan l.:! Semula Rp. 0,00 2. 1 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Hasil Penjualari Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah · · Perubahan Rp. 0,00
d.Penerimaan Pinjaman Daerah I. fsemula Rp. 0,00
1. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 · J"umlah Penerimaan Pinjaman :. Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00 ..
e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
1. 1.· Semula Rp. 0,00
2. 2.· ·. Bertambah/ (Berkurang] Rp. 0,00 ··Jumlah Penerimaan Kembali 1" . 'Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00 i f. Penerimaan Piutang Daerah \ 1. 1·semula Rp. 0,00
3. 2.:1Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 -Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ., ( 1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan i
  1. 1.Semula Rp. 0,00 I .
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 · Jumlah Pembentukan Dana · · ;cadangan Setelah Perubahan Rp 0,00 I Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; Daftar Perubahan Piutang Daerah Daftar Perubahan Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya. Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai Akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya (RKA-L); Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. •I
  3. 12.Lampiran XII
  4. 13.Lampiran XIII I;
  5. 10.Lampiran x [.
  6. 11.Lampiran XI
  7. 7.Lampiran VII
  8. 8.Lampiran VIII
  9. 9.Lampiran IX
  10. 6.Lampiran VI
  11. 5.Lampiran V l!'
  12. 4.Lampiran IV
  13. 3.Larnpiran III
  14. 1.Lampiran I
  15. 2.Lampiran II Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah · ini, terdiri dari '~

Pasal 5

0,00Rp. 0,00 0,00 Rp. Rp. 0,00 0,00 0,00 Rp. 0,00 Rp. 2.000.000.000,00 Rp (2.000.000.000,00)

c.Pembayaran Pokok Utang: I. Semula Rp. 2 .. Bertambah/ (Berkurang) Rp. I . : Jumlah Pembayaran Pokok Utang .: Setelah Perubahan Rp.
d.Pemberian Pinjaman Daerah 1 .. .Semula
1. 2.: Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pemeberian Pinjaman :: Daerah Setelah Perubahan !'
b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: ~; Semula 2 .. Bertambah/ (Berkurang) . Jumlah Penyertaan Modal :' Daerah Setelah Perubahan . 1!; NORE PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR / 2017, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR 2017 DAERAH KABUPATEN ~:~~ ONGONDOW, Diundangkan di Lolak pada .,.........,~, Ditetapkan di Lolak pada tanggal 201j BUPATI BOLAANG MONGONnov/./1" J~~ - .{J. Hj. YA~ SO:PREDJO MOKOAGO~ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangr Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daera Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…