DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

regulasi_utama

Ringkasan

Pelayanan Ibadah Haji

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dalam menjalankan agama dan keyakinan yang dianut penduduknya, pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur bahwa transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

MENETAPKAN Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jemaah Haji;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); • $ $ Menetapkan:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN IBADAH HAJJ.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 0 $
4.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
5.Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6.Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Jemaah Haji Daerah adalah Jemaah Haji Reguler yang berasal dari Daerah.
8.Petugas Haji Daerah adalah petugas yang membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan di kloter.
9.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelayanan terhadap Jemaah Haji Daerah.
10.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
11.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelayanan transportasi, akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji Daerah;
c.PPIHD; dan
d.pendanaan. e $

BAB II

PELAYANAN TRANSPORTASI, AKOMODASI DAN KONSUMSI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah berupa ketersediaan sarana dan prasarana dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji Daerah.
(3)Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disesuaikan dengan jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Reguler.

Pasal 4

(1)Pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan moda transportasi darat dan/atau laut.
(3)Untuk keamanan dan kenyamanan selama perjalanan dengan menggunakan mod a transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyediakan petugas pengawalan dan/atau pengamanan dari instansi yang berwenang.A e '
(1)Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tempat menginap atau pemondokan dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi Jemaah haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
1. a.kesehatan;
2. b.kebutuhan gizi;
3. c.ketepatan waktu; dan
4. d.ketepatan jumlah.

BAB III

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah

Pasal 7

(1)Untuk membantu pelayanan terhadap Jemaah Haji Daerah, Bupati membentuk PPIHD.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial; dan
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
(3)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPIHD dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 0
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPIHD bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
(5)Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas PPIHD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)PPIHD dapat menyediakan atribut untuk Jemaah Haji Daerah.
(2)Atribut untuk Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah atribut yang menampilkan ciri khas Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

(1)Pendanaan pelayanan Jemaah Haji Daerah bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan pelayanan Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi;
2. c.operasional PPIHD; dan
3. d.atribut bagi Jemaah Haji Daerah.
(3)Pendanaan pelayanan Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut biaya pelayanan Jemaah Haji Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. +• BABV PELAPORAN

Pasal 10

(1)P3HD sebagaimana di.maksud dalam Pasal 7 menyampaikan laporan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak penyelenggaraan Ibadah Haji selesai.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Ditetapkan di Lolak pada tanggal [ Aecl 2023 K, Pj. BUPATJ BOLAANG MONGONDOW, I Diundangkan di Lolak pada te eel 2023 _LE#ttPAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOw ( TAHLIS ALLANG LEMBAR N DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTAHUN 2023 / NOMOR. /. NO PENGELOLA PARAF

1.KABAG HUKUM
2.SEKRETARIS DAERAH '. ' 0 I I PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR .I. TAHUN 22 TENTANG PELAYANAN IBADAH HAJI I. UMUM Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Dalam agama Islam, Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Sebagai wujud negara hadir dalam membantu memenuhi kewajiban agama, secara khusus untuk pemenuhan kewajiban Ibadah Haji telah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan amanat dari ketentuan tersebut, dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa aspek dalam menunjang kebutuhan transportasi Jemaah Haji Daerah yang meliputi:

a.pelayanan transportasi, akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji Daerah;
b.PPIHD; dan
c.pendanaan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dalam menjalankan agama dan keyakinan yang dianut penduduknya, pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur bahwa transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

MENETAPKAN Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jemaah Haji;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); • $ $ Menetapkan:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN IBADAH HAJJ.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 0 $
4.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
5.Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6.Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Jemaah Haji Daerah adalah Jemaah Haji Reguler yang berasal dari Daerah.
8.Petugas Haji Daerah adalah petugas yang membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan di kloter.
9.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelayanan terhadap Jemaah Haji Daerah.
10.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
11.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelayanan transportasi, akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji Daerah;
c.PPIHD; dan
d.pendanaan. e $

BAB II

PELAYANAN TRANSPORTASI, AKOMODASI DAN KONSUMSI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah berupa ketersediaan sarana dan prasarana dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji Daerah.
(3)Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disesuaikan dengan jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Reguler.

Pasal 4

(1)Pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan moda transportasi darat dan/atau laut.
(3)Untuk keamanan dan kenyamanan selama perjalanan dengan menggunakan mod a transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyediakan petugas pengawalan dan/atau pengamanan dari instansi yang berwenang.A e '
(1)Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tempat menginap atau pemondokan dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi Jemaah haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
1. a.kesehatan;
2. b.kebutuhan gizi;
3. c.ketepatan waktu; dan
4. d.ketepatan jumlah.

BAB III

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah

Pasal 7

(1)Untuk membantu pelayanan terhadap Jemaah Haji Daerah, Bupati membentuk PPIHD.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial; dan
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
(3)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPIHD dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 0
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPIHD bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
(5)Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas PPIHD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)PPIHD dapat menyediakan atribut untuk Jemaah Haji Daerah.
(2)Atribut untuk Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah atribut yang menampilkan ciri khas Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

(1)Pendanaan pelayanan Jemaah Haji Daerah bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan pelayanan Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi;
2. c.operasional PPIHD; dan
3. d.atribut bagi Jemaah Haji Daerah.
(3)Pendanaan pelayanan Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut biaya pelayanan Jemaah Haji Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. +• BABV PELAPORAN

Pasal 10

(1)P3HD sebagaimana di.maksud dalam Pasal 7 menyampaikan laporan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak penyelenggaraan Ibadah Haji selesai.

Pasal 11

1.KABAG HUKUM
2.SEKRETARIS DAERAH '. ' 0 I I PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR .I. TAHUN 22 TENTANG PELAYANAN IBADAH HAJI I. UMUM Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Dalam agama Islam, Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Sebagai wujud negara hadir dalam membantu memenuhi kewajiban agama, secara khusus untuk pemenuhan kewajiban Ibadah Haji telah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan amanat dari ketentuan tersebut, dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa aspek dalam menunjang kebutuhan transportasi Jemaah Haji Daerah yang meliputi:

a.pelayanan transportasi, akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji Daerah;
b.PPIHD; dan
c.pendanaan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.