DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

regulasi_utama

Ringkasan

Ajudan, Polisi Pengamanan Pengawalan, Sekretaris Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi dan Asisten Pribadi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat Menimbang BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.BPJN adalah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. MEMUTUSKAN: Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH dan BUPATI BOLAANGMONGONDOW
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); <--~'.--<= \

BAB III

SISTEMATIKAPENYUSUNAN

Pasal 3

(1)Sistematika RPJPD terdiri atas:
1. a.bab I yang memuat pendahuluan;
2. b.bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III yang memuat permasalahan dan isu strategis;
4. d.bab IVyang memuat visi dan misi Daerah;
5. e.bab V yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok;dan
6. f.bab VI yang memuat penutup
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

RUANGLINGKUPRPJPD TAHUN2025-2045

Pasal 2

{l) RPJPD mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Utara serta renacana tata ruang wilayah.

(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMDyang memuat visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. NOMOR ... KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ... Diundangkan di Lolak pada tangga1 lS. ~\D'No.v-\ wzr Plt. SEKRETARIS DAERAH * ~ ---:;-c:::~==P~ JUSNAf<1 ALAMENTO MOKOGINT A ! Ditetapkan di Lolak pada tanggal ~. f<l~WU,..V\ '}o?-r' NG MONGONDOW, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar BABV

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 4

(1)Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…